Narasi lama Eritrea tentang Laut Merah berhadapan dengan Timur Tengah yang baru

Dalam wawancara pada 12 September 2026 dengan Middle East Eye, media yang didukung Qatar, Menteri Luar Negeri Eritrea Osman Saleh memperingatkan adanya konvergensi yang mulai terbentuk antara Uni Emirat Arab, Israel, dan Ethiopia di Tanduk Afrika. Namun, relasi ketiga negara itu jauh lebih berlapis daripada yang tersirat dalam rumusannya, baik dari segi asal-usul maupun motifnya.

Rumusan Saleh mengingatkan pada argumen yang dipakai selama perjuangan pemisahan diri Eritrea tiga dasawarsa lalu: bahwa hubungan Ethiopia dengan Israel merupakan bagian dari kontestasi Arab-Israel yang lebih luas atas Laut Merah. Dalam kerangka itu, kaum nasionalis Eritrea menyampaikan Eritrea kepada pemerintah-pemerintah Arab bukan hanya sebagai perjuangan pemisahan diri melawan kekuasaan Ethiopia, melainkan juga sebagai perkara yang keberhasilannya dapat melayani kepentingan regional yang lebih luas. Logika politiknya jelas: Ethiopia berada dalam kehadiran strategis Israel dan Barat yang lebih luas di Laut Merah, sementara kemerdekaan Eritrea akan menjadi bagian dari perjuangan regional melawan kehadiran tersebut.

Pembingkaian itu memperoleh daya dorong yang cukup besar pada 1960-an dan 1970-an. Israel menjalin relasi keamanan dengan rezim kekaisaran dan kemudian, selama beberapa tahun, dengan rezim militer Marxis-Leninis di Ethiopia, dengan memberikan pelatihan militer sekaligus bantuan kontra-pemberontakan untuk membantu Ethiopia memerangi pemberontakan di Ogaden dan Eritrea. Sementara itu, negara-negara dan organisasi-organisasi Arab memberikan dukungan politik, finansial, dan militer kepada para pemberontak Eritrea.

Keterkaitan antara Ethiopia, Israel, dan konflik Arab-Israel yang lebih luas sudah tampak dalam penilaian-penilaian sezaman terhadap pemberontakan Eritrea. Sebuah Perkiraan Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Mei 1970, The Situation in Eritrea, misalnya, melaporkan bahwa siaran Front Pembebasan Eritrea dari Damaskus kian menggambarkan konflik tersebut melalui lensa yang secara eksplisit anti-imperialis dan anti-Zionis, dengan mengaitkan Amerika Serikat dengan “Zionist Israel and feudal Ethiopia.” Penilaian itu lebih jauh mencatat bahwa memburuknya hubungan Ethiopia dengan negara-negara Muslim di kawasan mencerminkan ketegangan yang lebih luas yang ditimbulkan oleh konflik Arab-Israel.

Signifikansi dokumen tersebut terletak bukan hanya pada uraian tentang propaganda Front Pembebasan Eritrea/Front Pembebasan Rakyat Eritrea, melainkan juga pada pengakuannya bahwa pemberontakan Eritrea sedang ditempatkan dalam kontestasi geopolitik yang lebih luas yang mencakup Ethiopia, Israel, negara-negara Arab, dan Laut Merah. Argumen Saleh masa kini memiliki kemiripan dengan corak lama menginternasionalisasi perkara Eritrea ini.

Namun, Timur Tengah masa kini berbeda dari Timur Tengah yang dirujuk rezim Eritrea. Uni Emirat Arab, seperti banyak negara Arab lainnya, memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan setelah itu mengembangkan kerja sama bilateral yang luas dengan Israel.

Ethiopia, pada gilirannya, menyusun kalkulasi strategisnya sendiri dan memiliki relasi yang jauh lebih panjang dengan Israel. Bahkan, hubungan Ethiopia dengan Israel mendahului tatanan regional masa kini dan bertahan melewati perubahan sistem politik serta orientasi kebijakan luar negeri Ethiopia. Kesinambungan historis mempersulit setiap tafsir bahwa ikatan saat ini merupakan bukti adanya proyek Israel-Ethiopia yang baru dibentuk dan diarahkan terhadap negara mana pun, baik di Tanduk Afrika maupun di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pembingkaian Saleh terasa janggal bila disandingkan dengan transformasi Ethiopia itu sendiri. Ethiopia bukan lagi monarki kekaisaran Kristen yang menghadapi gerakan pemisahan diri Eritrea pada 1960-an, dan bukan pula rezim sosialis Derg pada 1970-an dan 1980-an, ketika orientasi ideologis serta relasi yang berubah-ubah dengan Israel mengikuti rivalitas geopolitik Perang Dingin dan konflik Arab-Israel. Ethiopia masa kini adalah sebuah republik yang menempuh kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis, transaksional, dan multivektor, yang di dalamnya relasi dengan Timur Tengah dan negara-negara Arab Teluk kian berbagi kepentingan yang bertumpang tindih di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, ketahanan pangan, dan keamanan. Bagi negara-negara Arab Teluk, Ethiopia kini lebih dari sekadar posisi strategis di sayap barat Laut Merah. Jumlah penduduknya yang besar dan pasar konsumennya, potensi pertaniannya, kebutuhan infrastrukturnya, serta arti penting ekonominya yang terus tumbuh menjadikannya mitra yang substansial dengan bobotnya sendiri.

Diversifikasi ini telah melahirkan tatanan regional yang di dalamnya negara-negara Arab Teluk dapat mempertahankan relasi dengan Israel sekaligus berinvestasi di Ethiopia, menjalin keterlibatan dengan Eritrea, bekerja sama dengan Mesir, dan membina hubungan lain di Tanduk Afrika. Diplomasi semacam itu lebih tepat dipahami sebagai multidirectional ketimbang sebagai reproduksi struktur geopolitik Perang Dingin yang relatif biner. Di situlah keterbatasan utama argumen Saleh. Ia mengidentifikasi jaringan hubungan yang nyata, tetapi menafsirkannya melalui cetakan yang sudah usang. Analogi historisnya mungkin memiliki sedikit relevansi, tetapi kebutaannya terhadap perkembangan puluhan tahun yang terjadi di luar stagnasi Eritrea selama puluhan tahun berarti kesimpulan strategisnya tidak relevan.