Florida menutup pintu CAIR, negara bagian lain perlu mengikuti
Cabang CAIR di Florida mengumumkan penutupan kantornya.

Council on American-Islamic Relations (CAIR) telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menepis dan mencemarkan nama para pengkritiknya. Pada 5 November, kelompok itu menghadapi sesuatu yang tidak dapat ditepisnya: sebuah undang-undang Florida yang memaksanya menangguhkan operasi di negara bagian tersebut.
Pada hari itu, penetapan Florida terhadap CAIR, termasuk CAIR-Florida, serta Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris domestik mulai berlaku berdasarkan kerangka perundang-undangan baru negara bagian tersebut. Penetapan itu membatasi pendanaan dan dukungan publik, membuka peluang proses pembubaran, serta disertai sanksi pidana bagi pihak yang dengan sadar memberikan dukungan material sebagaimana didefinisikan hukum negara bagian.
Cabang CAIR di Florida mengumumkan bahwa mereka menutup operasinya. Situs webnya, antara lain, menyatakan: “Kami telah menangguhkan operasi kami di Florida karena penegakan yang tidak berdasar dan inkonstitusional oleh Gubernur DeSantis serta pejabat negara bagian lainnya atas undang-undang ‘organisasi teroris domestik’ baru yang belum pernah ada sebelumnya terhadap kami.”
Apa pun yang dikatakan CAIR mengenai motif Florida, pengumumannya sendiri menegaskan bahwa penetapan itu berdampak langsung.
Para gubernur dan anggota legislatif di negara bagian lain perlu mencermati hal ini. Florida berhasil melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun kritik publik atas agenda islamis CAIR gagal capai.
Sebagian besar kehidupan profesional penulis dihabiskan untuk mendokumentasikan kaitan CAIR dengan Hamas, baik secara finansial maupun kelembagaan. Keterkaitan itu layak ditelaah secara serius oleh para pejabat yang bertanggung jawab melindungi publik.
CAIR didirikan pada Juni 1994 sebagai bagian dari Komite Palestina Amerika Serikat milik Ikhwanul Muslimin, yang dipimpin oleh Mousa Abu Marzook, pemimpin global Hamas saat itu.
Ketika CAIR disebut sebagai “rekan konspirator yang tidak didakwa” dalam persidangan pendanaan Hamas oleh Holy Land Foundation (HLF), hal itu bukan kebetulan. HLF merupakan sesama anggota Komite Palestina; salah satu terdakwa utama HLF dalam persidangan itu, Ghassan Elashi, adalah salah satu pendiri cabang CAIR di Texas; CAIR menerima pendanaan awal dari HLF; dan CAIR menggunakan situs webnya setelah 9/11 untuk menggalang dana bagi HLF.
Pada Juli 2014, CAIR-Florida sendiri ikut menjadi sponsor unjuk rasa pro-Hamas di pusat kota Miami, tempat para peserta unjuk rasa berulang kali meneriakkan, “Kami adalah Hamas,” “Ayo Hamas,” dan “Hamas menghajar kalian.”
Dan hingga CAIR-Florida menutup operasinya, organisasi itu merupakan salah satu anggota paling menonjol dari South Florida Muslim Federation (SFMF), kelompok payung bagi mayoritas lembaga Muslim radikal di Florida Selatan. SFMF menyelenggarakan konferensi pro-Hamas tahunan, yang konferensi pertama di antaranya berhasil penulis pimpin penutupannya pada 2024.
Fakta-fakta ini semestinya tidak pernah diabaikan hanya karena CAIR menampilkan diri sebagai organisasi hak sipil. Fakta-fakta itu juga tidak boleh diabaikan hari ini.
Negara bagian lain sebaiknya menempuh undang-undang penetapan yang dapat ditegakkan. Texas sudah menetapkan CAIR dan Ikhwanul Muslimin pada November 2025 dan kemudian menggugat untuk menghentikan operasi mereka. Namun aktivitas publik belakangan menunjukkan bahwa CAIR-Texas masih terus beroperasi. Penutupan di Florida memperlihatkan mengapa konsekuensi hukum yang melekat pada sebuah penetapan sama pentingnya dengan penetapan itu sendiri.
Penetapan terhadap Ikhwanul Muslimin juga memunculkan pertanyaan. CAIR terkait dengan Ikhwanul Muslimin, tetapi banyak entitas lain juga demikian, termasuk ratusan masjid radikal. Apakah entitas-entitas itu juga menjadi kandidat untuk ditutup?
Jika demikian halnya, para pejabat sebaiknya bergerak menetapkan lebih banyak organisasi yang terkait Ikhwanul Muslimin, seperti Muslim American Society (MAS), yang oleh jaksa federal dinyatakan “didirikan sebagai sayap terbuka Ikhwanul Muslimin,” serta Islamic Relief, waralaba lembaga amal yang terkait terorisme, yang cabang Amerikanya baru-baru ini mengubah namanya menjadi IDEA.
Kemenangan Florida masih berpotensi digugat balik oleh sekutu CAIR di ACLU. Negara-negara bagian perlu menyusun perkara yang mampu bertahan dalam pengujian di pengadilan, dengan bukti dan dokumentasi yang tak terbantahkan untuk menopang klaim bahwa CAIR memang organisasi teroris yang berupaya membungkam para pengkritiknya.
Mereka juga perlu waspada terhadap organisasi penerus yang berganti nama. Menutup sebuah kantor tidak banyak berarti jika personel, aset, dan kegiatannya hanya berpindah ke korporasi baru.
Pelarangan CAIR oleh Florida menunjukkan bahwa tindakan negara bagian terhadap kaum islamis dapat menghasilkan dampak nyata. Negara bagian lain sebaiknya mulai melakukan hal serupa.
Beila Rabinowitz, Direktur Militant Islam Monitor, berkontribusi pada laporan ini.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)