Iran menuntut balas atas tewasnya Khamenei
Membalas kematian Pemimpin Tertinggi dalam perang telah menjadi kebijakan negara, dan hal itu tecermin dalam media serta pernyataan pejabat Iran.
Shay Khatiri adalah fellow senior di Yorktown Institute dan fellow di Rainey Center.

Delegasi Republik Islam Iran mengunjungi New York pada 22–26 September 2026 untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sela-sela agenda tersebut, mereka bertemu dengan utusan diplomatik Presiden Donald Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta menawarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditolak Trump. Meski pemerintahan Trump tampak berhasrat mencari jalan keluar untuk mengakhiri perang, tidak ada indikasi kedua pihak telah membahas hal yang barangkali menjadi poin paling penting bagi para pemimpin Iran.
Serangan pertama dalam perang itu menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, dan Republik Islam Iran tetap berkomitmen membalas kematiannya. Kalangan prinsipalis, yang dalam wacana Barat kerap dilabeli kelompok garis keras, berupaya mendeligitimasi perundingan musim panas beserta Nota Kesepahaman yang dihasilkannya, dengan keberatan bahwa gencatan senjata berarti mengabaikan pembalasan. Jurnalis terkemuka Mohsen Mehdian bertanya, “Lalu bagaimana dengan pembalasan atas imam kita yang syahid?” Ulama militer Ali Shirazi mengatakan, “Membalaskan dendam [Khamenei] adalah tuntutan utama bangsa Iran.”
Pada akhirnya, pada 11 Juli 2026, Iran mengeluarkan pernyataan untuk meredakan kekhawatiran atas nama Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei. Pernyataan itu memuji keutamaan mendiang ayahnya, membangkitkan semangat Pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi, lalu menyapa sang almarhum: “Kami berjanji membalaskan darahmu yang mulia dan darah seluruh syuhada dua perang ini terhadap para pembunuh yang kriminal dan tak tahu malu. Pembalasan ini adalah kehendak bangsa kami dan pasti akan terjadi.”
Jika masih hidup, Mojtaba memiliki alasan pribadi untuk membalas kematian ayahnya sebagai anak yang kini menguasai sumber daya sebuah negara. Dari sisi kebijakan, masuk akal pula menegakkan efek gentar terhadap upaya pemenggalan kepemimpinan. Terlepas dari siapa yang menulis surat itu, isinya kini menjadi kebijakan negara, dan media serta pejabat Iran mencerminkannya.
Empat hari setelah pernyataan Mojtaba, Ayatullah Alireza Arafi, tokoh berpengaruh yang memimpin hauzah dan pernah duduk dalam Dewan Kepemimpinan Tertinggi sementara, memberikan penjelasan mengenai Nota Kesepahaman dan persoalan pembunuhan Khamenei yang belum terselesaikan: “Menuntut pembalasan dan qisas bagi imam yang syahid serta para syuhada lain dalam dua perang terakhir adalah perkara yang niscaya dan pasti, tidak bergantung pada datang dan perginya individu maupun pemerintahan, dan pasti akan terwujud.” Dengan demikian, kebijakan negara Iran adalah pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Israel, bukan sekadar terhadap individu, bahkan setelah Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninggalkan jabatannya.
Prospek kesepakatan baru menghidupkan kembali isu pembalasan. Pada 25 September 2026, Abolfazl Shekarchi, juru bicara senior angkatan bersenjata, mengatakan, “Kami tidak akan memaafkan para pembunuh imam yang syahid maupun anak-anak Minab bahkan setelah perang usai, dan kami akan melaksanakan hukuman atas mereka.” Jurnalis faksi Paydari, Meysam Nili, menyerang Presiden reformis Masoud Pezeshkian pada hari yang sama: “Rakyat Iran jelas menuntut pembalasan dan kematian babi kuning itu serta tertumpahnya darah semua pembunuh imam yang syahid dan anak-anak Iran,” katanya.
Ini bukan sikap yang bulat. Kantor Berita Republik Islam Iran, yang berada di bawah pengawasan pemerintahan Pezeshkian, melakukan “kajian” atas 57 kali Ali Khamenei menyebut pembalasan. Kesimpulannya, sebagian besar waktu Khamenei mengaitkan pembalasan dengan sesuatu yang dilakukan “musuh”, sementara Ali bin Husain, imam keempat Syiah dan putra Husain bin Ali, tidak menuntut pembalasan atas kematian ayahnya. Namun, pandangan ini, entah merupakan posisi mayoritas atau minoritas di dalam rezim, cenderung diredam.
Iran sebelumnya berupaya membunuh Trump dan sejumlah pejabat Amerika lainnya karena menewaskan Jenderal Qassem Soleimani pada Januari 2020. Iran akan terus melakukannya dengan kesungguhan yang lebih besar, dengan tambahan bahwa komentar Arafi mengisyaratkan presiden-presiden mendatang pun tidak akan kebal.
Implikasinya bagi para perunding Amerika Serikat sederhana. Alih-alih mengabaikan isu ini, setiap kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan secara permanen harus secara eksplisit mengharuskan Iran melepaskan tuntutan pembalasan terhadap warga Amerika dan Israel.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)