Benarkah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan seorang gay?

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September 2026, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara tentang Gaza dan kembali melontarkan keluhan rutinnya soal reformasi PBB, tetapi ia juga mencurahkan banyak waktunya di panggung dunia untuk mengecam menguatnya hak-hak LGBTQ. “Kebijakan netralisasi gender global ... telah berubah menjadi pengepungan yang menyasar anak-anak tidak berdosa, sekaligus institusi keluarga,” ujarnya. Pidato itu disampaikan sembilan hari setelah pemerintahnya memerintahkan penggerebekan tengah malam terhadap kantor-kantor kelompok hak LGBTQ dan kelompok penanganan HIV di seluruh negeri.

Represi yang secara khusus menyasar kelompok LGBTQ di Turki telah menjadi salah satu ciri pemerintahan Erdogan, tetapi apa yang mendorongnya? Yang jelas, posisi Erdogan telah bergeser jauh. Dalam sesi tanya jawab pada 2002, Erdogan tampak bersimpati terhadap nasib warga LGBTQ Turki. Ketika ditanya apakah negara seharusnya mengakui hak warga Turki yang gay, calon perdana menteri sekaligus presiden itu menjawab bahwa undang-undang perlu mengakui warga LGBTQ Turki, seraya mengatakan bahwa ia tidak menilai perlakuan yang ia saksikan di televisi terhadap mereka sebagai perlakuan yang manusiawi.

Sebagai perdana menteri, Erdogan semula mengabaikan isu tersebut. Namun, setelah 100.000 orang menghadiri parade Pride tahunan Istanbul pada 2014, Erdogan melarang acara itu pada 2015, dan terus melarangnya setiap tahun sejak saat itu. Bahkan ketika polisi Turki membiarkan para pendukung Negara Islam (ISIS) berkumpul secara terbuka di Turki dan menggunakan bandara Istanbul sebagai simpul transit mereka, polisi Turki menembakkan peluru karet ke arah komunitas gay Turki dan para pendukungnya. Sebagai pengganti acara Pride, pemerintah Erdogan mulai mensponsori unjuk rasa “Büyük Aile Buluşması” [“Pertemuan Keluarga Besar”] secara eksplisit sebagai acara antigay, serta mendesak media pemerintah untuk mengiklankan dan mempromosikannya secara cuma-cuma. Pemerintahannya bahkan sempat melontarkan wacana amendemen konstitusi untuk menutup seluruh organisasi LGBTQ.

Pada 20 Maret 2021, melalui dekret presiden, Erdogan menarik Turki dari Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ironisnya dikenal sebagai Konvensi Istanbul, karena keberatan terhadap gagasan kesetaraan gender di dalamnya dan normalisasi eksplisit terhadap homoseksualitas.

Parlemen Turki kini membahas undang-undang yang secara eksplisit akan melarang hubungan seks sesama jenis dan bahkan berpotensi mengkriminalkan pemberitaan tentang komunitas LGBTQ Turki. Dewan Tertinggi Radio dan Televisi Turki menjatuhkan denda kepada perusahaan seperti Netflix, Amazon, dan Disney karena menayangkan konten yang dianggap rezim Erdogan “bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya serta struktur keluarga Turki.” Ironisnya, sementara pemerintah Erdogan menutup ratusan akun media sosial milik aktivis LGBTQ atau yang membahas persoalan mereka, pasukan troll Erdogan tampak terobsesi dengan homoseksualitas dan kerap mengancam para pengkritik rezim dengan tindakan homoseksual.

Sementara itu, Erdogan kian tampak terobsesi dengan homoseksualitas. “LGBT, hal semacam itu tidak ada,” ujarnya dalam konferensi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa lima tahun lalu, sejajar dengan pernyataan serupa Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Universitas Columbia. Erdogan berulang kali menggambarkan homoseksualitas sebagai persekongkolan Barat atau globalis untuk melawan Turki. Dalam Forum Keluarga Internasional di Istanbul pada 23 Mei 2025, ia menyebut gerakan LGBTQ sebagai salah satu bentuk fasisme.

Banyak negara menindak homoseksualitas, tetapi obsesi Erdogan tergolong ganjil. Pertanyaan yang harus diajukan para analis adalah apa yang mendorong garis keras pemimpin Turki itu. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam pikiran Erdogan, dan tidak seorang pun ingin masuk ke kamar tidurnya. Pemimpin Turki itu dan istrinya, Emine, memiliki empat anak. Kendati demikian, obsesi Erdogan yang tampak terhadap homoseksualitas serta berbagai pernyataannya yang berlebihan dan keliru mengenai dampak homoseksualitas terhadap masyarakat masuk ke dalam pola yang lebih luas: kaum homoseksual yang menyembunyikan jati diri bisa menjadi pihak yang paling represif terhadap masyarakat yang ingin mereka ingkari.

Literatur mengenai fenomena ini berlimpah. Sebuah artikel Journal of Personality and Social Psychology pada 2012, misalnya, menemukan, “Homofobia lebih menonjol pada individu dengan ketertarikan terhadap sesama jenis yang tidak diakui dan yang tumbuh bersama orangtua otoriter yang melarang hasrat semacam itu.” Dalam biografinya tentang pemimpin Turki itu, peneliti Washington Institute, Soner Cagaptay, menggambarkan pengasuhan otoriter yang dialami Erdogan. Salah satu penulis artikel tersebut, Richard Ryan, guru besar University of Rochester, menjelaskan kepada Scientific American, “Kadang-kadang orang merasa terancam oleh kaum gay dan lesbian karena mereka takut akan dorongan mereka sendiri; dalam arti tertentu mereka ‘membantah terlalu keras sampai justru membongkar diri sendiri’.”

Jika demikian halnya dengan Erdogan, ia tidak sendirian. Perhatikan kasus József Szájer, salah satu perancang utama Konstitusi Hungaria 2011 yang memangkas hak-hak kaum gay dan mendefinisikan perkawinan secara ketat sebagai antara seorang pria dan seorang wanita, yang kemudian mengundurkan diri dari Parlemen Eropa setelah polisi memergokinya melarikan diri dari sebuah pesta yang seluruh pesertanya laki-laki. Pada 2013, Keith O’Brien, pastor Katolik paling senior di Inggris dan penentang perkawinan sesama jenis, juga mengundurkan diri sebagai uskup agung setelah terungkap bahwa ia mengupayakan, jika bukan melakukan, kontak seksual dengan sejumlah pastor. Setelah kematian pemimpin sayap kanan ekstrem Austria, Jörg Haider, anak didiknya, Stefan Petzner, mengakui bahwa keduanya adalah pasangan.

Di Amerika Serikat, mantan Direktur FBI J. Edgar Hoover menghancurkan kehidupan para lawannya, yang banyak di antaranya ia tuduh homoseksual, sementara ia sendiri diduga gay.

Namun, sebagai seorang islamis, apakah Erdogan berbeda? Analogi paling kuat, mengingat bobot ideologi pemimpin Turki itu yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin, barangkali adalah Republik Islam Iran. Ketika Ahmadinejad menyangkal keberadaan homoseksualitas di Iran, ia tidak hanya berupaya mengaburkan sejarah Iran, tetapi juga rahasia umum di banyak seminari Syiah dan, jika profil Badan Intelijen Pusat (CIA) dapat dipercaya, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei sendiri.

Yang pasti, homoseksualitas bukanlah hal yang jarang di Iran pramodern, dan tercermin dengan baik dalam puisi serta lukisan Persia. Ironisnya, karya Sirus Shamisa, Shahedbazi dar Adabiyat-e Farsi, menyatakan bahwa asal-usul homoseksualitas di Iran berasal dari para perwira militer Turki yang menginvasi negeri itu. Para blogger Iran membahas praktik tersebut sebagai hal yang terutama marak di kota-kota religius Iran. Seorang mantan santri seminari juga menggambarkan pengalaman homoseksual yang ia alami di seminari Qom sebagai hal yang lazim. Ia pun tidak sendirian. Bahkan, orang Iran berkelakar, “Di Iran, sodomi diancam hukuman mati. Di seminari, sodomi mendatangkan gelar.”

Analis politik Irak, Bashir al-Hujaimi, menimbulkan kontroversi ketika ia menyatakan di televisi Irak bahwa Najaf memiliki angka homoseksualitas tertinggi di Irak, dengan menyiratkan bahwa penyebabnya adalah seminari-seminari di kota itu. Pihak lain berbicara lebih gamblang mengenai praktik tersebut di seminari-seminari.

Ketika orang Iran melontarkan lelucon tentang homoseksualitas di kalangan santri seminari dan berbisik-bisik tentang dugaan homoseksualitas pemimpin tertinggi Iran sendiri, pertanyaan tentang kompensasi berlebih mengemuka kuat.

Demikian pula seharusnya di Turki. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikiran, hati, atau rekening bank luar negeri Erdogan. Dan jika Erdogan memang gay, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, kombinasi antara fokus ganjil Erdogan pada homoseksualitas dan obsesi yang tampak di kalangan komentator Turki terhadap cercaan bernada homofobik memunculkan pertanyaan apakah pola perilaku yang diperkenalkan Erdogan membuatnya lebih menyerupai József Szájer versi Turki ketimbang seorang pejuang sosial yang tulus.