Pakistan menunjuk jenderal kontraterorisme sebagai pemimpin Aliansi Pertahanan Mekkah

Pakistan menunjuk Letnan Jenderal (Purnawirawan) Nauman Mahmood sebagai sekretaris jenderal pertama Aliansi Pertahanan Mekkah yang dipimpin Arab Saudi. Penunjukan itu menempatkan seorang veteran operasi kontraterorisme, analisis intelijen, dan perencanaan militer di jantung kerangka keamanan baru yang menghubungkan Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Penunjukan ini penting karena rekam jejak karier Mahmood memberi petunjuk tentang jenis tantangan keamanan yang kemungkinan dipersiapkan aliansi tersebut untuk dihadapi.

Pemerintah Pakistan mengumumkan pada 23 September 2026 bahwa Mahmood, penerima Hilal-i-Imtiaz (Militer), penghargaan tertinggi kedua Pakistan, akan memimpin Sekretariat Jenderal yang sedang dibentuk di Riyadh. Ketiga negara menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah pada 7 Agustus 2026, yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya. Dalam pertemuan pertama Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul pada 31 Agustus, ketiga negara sepakat membentuk sekretariat permanen dan memberikan jabatan sekretaris jenderal pertama selama tiga tahun kepada Pakistan.

Pemilihan Mahmood patut dicatat karena Arab Saudi tengah menghadapi ancaman canggih dari kelompok Houthi di Yaman. Aliansi tersebut belum menetapkan kelompok Houthi sebagai lawan utama, dan para anggotanya terus menggambarkan perjanjian itu bersifat defensif, namun waktunya sulit diabaikan. Kelompok Houthi telah menunjukkan kemampuan memadukan perang gerilya dengan drone, rudal, dan serangan maritim, yang mengancam wilayah Arab Saudi, infrastruktur energi, serta salah satu koridor pelayaran terpenting di dunia.

Mahmood menghabiskan sebagian besar karier militernya menghadapi organisasi yang menggunakan perang asimetris serupa. Ia mulai berdinas di Resimen Baloch Pakistan pada September 1987, lalu mengabdi sekitar 36 tahun sebelum pensiun pada April 2023. Kariernya mencakup komando lapangan, intelijen, analisis strategis, dan pendidikan militer. Ia menempuh pendidikan di Command and Staff College di Quetta, Command and Staff College di Mesir, dan National Defense University di Islamabad, tempat ia meraih gelar magister dalam bidang Studi Perang. Ia juga bertahun-tahun bertugas di Command and Staff College, hingga akhirnya menjabat sebagai instruktur kepala.

Pengalaman operasionalnya mencakup komando satu divisi infanteri di Waziristan Utara, episentrum kampanye Pakistan melawan organisasi militan yang beroperasi di sepanjang perbatasan Afghanistan. Ia kemudian beralih dari komando medan tempur ke bidang intelijen, menjadi direktur jenderal Direktorat Analisis di Inter-Services Intelligence. Jabatan itu memberinya paparan pada penilaian strategis, kerja sama dengan intelijen asing, serta lingkungan regional yang lebih luas tempat organisasi militan beroperasi.

Ia dipromosikan menjadi letnan jenderal pada April 2019 dan kemudian menjabat sebagai inspektur jenderal Komunikasi dan Teknologi Informasi di markas besar angkatan darat. Pada Desember 2019, ia memegang komando Korps XI di Peshawar.

Momentum itu penting. Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan tetap rentan terhadap serangan kelompok teroris, khususnya yang terhubung dengan Afghanistan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tengah bersiap menarik diri dari Afghanistan, dan konsekuensi kembalinya Taliban semakin tampak jelas.

Mahmood meninggalkan komando Peshawar pada November 2021 dan selanjutnya menjadi presiden National Defense University, jabatan yang dipegangnya hingga pensiun. Kariernya, dengan demikian, melintasi sejumlah ranah yang harus diintegrasikan oleh aliansi baru itu: operasi militer, intelijen, perencanaan strategis, dan pendidikan perwira senior.

Latar belakang ini penting karena tantangan Houthi bukanlah persoalan militer konvensional. Geografi Yaman, kemampuan kelompok Houthi menyebarkan pasukannya, serta penggunaan drone dan rudal yang relatif murah membuat mereka sulit dikalahkan hanya dengan kekuatan konvensional. Respons yang berhasil memerlukan intelijen, pengawasan, peringatan dini, penentuan sasaran, keamanan perbatasan, pemantauan maritim, serta pemahaman atas lingkungan politik dan kesukuan tempat sebuah gerakan bersenjata beroperasi.

Pakistan telah memetik banyak pelajaran itu melalui kampanye kontraterorismenya sendiri, meskipun Waziristan Utara bukan Yaman. Namun, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan. Kedua kampanye sama-sama berupaya menutup tempat berlindung bagi kelompok bersenjata, mengacaukan jaringan pasokan, meningkatkan penetrasi intelijen, melindungi pusat-pusat permukiman, dan memadukan tekanan militer dengan langkah politik serta ekonomi.

Hal ini bisa menjadi salah satu kontribusi terpenting Mahmood di Riyadh.

Tugas pertama aliansi tersebut adalah membangun organisasi yang mampu membuat pertahanan kolektif berjalan secara operasional. Itu menuntut penentuan cara berbagi intelijen, cara menilai ancaman, interoperabilitas, pelaksanaan latihan, dan apa yang memicu pertahanan bersama.

Penunjukan seorang purnawirawan jenderal Pakistan, alih-alih seorang diplomat konvensional, memberi sekretariat tersebut orientasi keamanan yang tak terbantahkan.

Penunjukan itu juga datang pada saat ancaman Houthi telah memperoleh makna strategis yang lebih luas. Serangan terhadap Arab Saudi tidak lagi sekadar persoalan Yaman-Arab Saudi.

Penunjukan Mahmood, karena itu, memunculkan pertanyaan lebih besar tentang akan menjadi apa Aliansi Mekkah kelak. Perjanjian itu bersifat defensif. Pakistan menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak ditujukan terhadap negara mana pun; Turki menyatakan kerangka itu menghormati kedaulatan dan integritas wilayah serta melengkapi aliansi-aliansi yang sudah ada. Ketiga anggota juga telah membahas pelembagaan kerja sama industri pertahanan, pengembangan dan produksi bersama, serta bentuk-bentuk kerja sama militer lainnya.

Namun, aliansi defensif pada akhirnya dibentuk oleh ancaman yang harus mereka tangkal. Iran memengaruhi, kalau bukan mengarahkan, gerakan Houthi, sehingga peran Iran yang lebih luas perlu dimasukkan dalam setiap penilaian atas keamanan Arab di kawasan Teluk, meskipun para anggota Aliansi Mekkah tidak memandang diri mereka sebagai koalisi anti-Iran.

Namun, hal itu berarti aliansi tersebut harus bersiap menghadapi lingkungan regional tempat ancaman negara dan nonnegara saling bertumpang tindih.