Koordinasi Rusia dan Iran menunjukkan kerja sama keuangan baru separuh persoalan
Tidak ada kewenangan sanksi yang digunakan untuk menghentikan transfer langsung teknologi dan keahlian yang relevan bagi persenjataan
Leonid Baratz adalah jurnalis investigatif dan koresponden luar negeri dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Timur Tengah dan Eropa Tengah. Sebagai koresponden Timur Tengah untuk televisi dan radio nasional Ukraina, serta analis yang menulis ihwal urusan Eropa Timur untuk kelompok media Israel BeSheva, ia meliput urusan militer, diplomasi internasional, dan hubungan antaragama.

Rusia dilaporkan membantu Iran mengembangkan rudal jelajah supersonik antikapal sekaligus penyerang sasaran darat sejak 2023. Pengungkapan semacam itu semestinya memaksa Washington dan sekutu-sekutunya memerinci bagaimana mereka menangkal kerja sama teknis-militer Rusia-Iran, terutama karena arsitektur sanksi saat ini lebih menitikberatkan perbankan ketimbang pengajuan paten, perjalanan, dan korespondensi keteknikan.
Proyek dengan nama sandi C430L berpusat pada sistem propulsi ramjet. Proyek itu dikoordinasikan oleh Rosoboronexport, eksportir senjata milik negara Rusia, bersama NPO Mashinostroyenia, biro perancang roket yang terkena sanksi, dan diformalkan pada November 2023 setelah sejumlah kunjungan pejabat Rusia ke Iran. Para insinyur Rusia dilaporkan menganalisis data dari program ramjet Iran sendiri; sejak itu Iran membangun dan menguji rancangan yang dihasilkan, meski belum mengerahkan rudal tersebut.
Jim Lamson, mantan analis Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) yang berfokus pada Iran, mengatakan kepada Financial Times, “Jika Rusia mampu membantu Iran mengatasi persoalan teknis mereka, saya kira ini akan menjadi salah satu bidang bantuan militer dan teknis Rusia kepada Iran yang paling berdampak dalam beberapa tahun terakhir.”
Pada 31 Agustus 2026, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kepada mitranya dari Rusia, Anton Siluanov, bahwa Washington berharap dunia mengikuti “kebijakan pengucilan ekonomi” untuk menjatuhkan sanksi kepada negara dan entitas yang memfasilitasi perdagangan dengan Iran. Pesan Bessent kepada Siluanov dilaporkan lugas: setiap upaya membantu Iran menghindari sanksi akan berujung pada kehancuran ekonomi Rusia. Namun, Siluanov menepis peringatan itu dan mengatakan Rusia akan bertindak sesuai kepentingan nasionalnya sendiri.
Sementara itu, Rusia dan Iran merampungkan integrasi sistem pembayaran Mir milik Rusia dengan Shetab milik Iran untuk memudahkan transaksi dan menciptakan alternatif bagi Visa dan SWIFT, dengan menggabungkan interoperabilitas kartu ritel serta pengiriman pesan antarbank secara langsung guna menghindari sanksi Barat. Arsitektur keuangan yang menghubungkan Moskwa dan Teheran, berupa emas batangan, perusahaan cangkang di Uni Emirat Arab, dan faktur bertanggal mundur melalui Bank Melli, persis merupakan sasaran yang dirancang untuk dikejar oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC). Akan tetapi, telah terbuka saluran paralel yang sama sekali tidak berkaitan dengan mata uang, dan tidak ada kewenangan sanksi yang sedang digunakan yang dirancang untuk menghentikannya: transfer langsung teknologi dan keahlian yang relevan bagi persenjataan.
Pada Oktober 2024, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan penggunaan rudal hipersonik Fattah-1 dalam serangan ke wilayah Israel. Bulan berikutnya, Rusia menggunakan sistem Oreshnik untuk pertama kalinya terhadap sebuah sasaran di Dnipro. Media membahas kedua peristiwa itu sebagai “batas baru” dalam serangan rudal. Kemiripan visual antara serangan Fattah-1 Iran dan serangan Oreshnik Rusia menjadi viral di berbagai media sosial.
Media milik negara Rusia dan media yang dekat dengan negara bergerak cepat meredam perbandingan itu. Dalam rentang 48 jam pada pertengahan Juni 2025, sedikitnya lima media Rusia memuat bantahan yang nyaris identik: RIA Novosti mengutip pakar militer Evgeny Mikhailov, AiF.ru mengutip Mayor Jenderal Angkatan Udara Rusia Vladimir Popov yang menyatakan Fattah dan Oreshnik “tidak memiliki kesamaan apa pun”; MK.ru mengutip seorang analis yang menyebut keduanya “pengembangan yang sama sekali berbeda”; Mail.ru News dan situs urusan militer Voennoe Delo memuat pernyataan serupa dalam rentang waktu yang sama.
Tidak satu pun media itu menjawab pertanyaan lanjutan yang kentara: jika kedua sistem tersebut tidak berkaitan, mengakui adanya kemiripan sepintas tidak akan merugikan Moskwa sedikit pun. Bahwa bantahan yang begitu tersinkronisasi dipandang perlu, layak mendapat perhatian Barat.
Wahana luncur hipersonik Fattah-2 milik Iran memiliki lintasan “menari” yang sungguh janggal ketika diluncurkan. Pertama kali digunakan dalam pertempuran sekitar 1 Maret 2026, dan dilaporkan dipakai terhadap fasilitas komando Israel yang berbenteng, rudal itu juga segera memantik perbandingan dari publikasi pertahanan Military Watch Magazine, yang mencatat bahwa lintasan dan kecepatan rudal tersebut menyerupai sistem Oreshnik milik Rusia.
Kerentanan ini tidak terbatas pada hubungan Rusia dengan Iran, dan tidak terbatas pada Rusia yang bertindak sendirian. Sebuah rudal jelajah Kh-101 yang ditemukan setelah serangan ke Ukraina pada Januari 2026 memuat sedikitnya 47 komponen buatan luar negeri, 35 di antaranya buatan Amerika, di samping komponen asal Jerman, China, Taiwan, Belanda, dan Jepang. Sistem serangan presisi utama Rusia lainnya menunjukkan pola yang sama: badan intelijen Ukraina, HUR, memeriksa puing-puing perangkat bom luncur UMPK Rusia pada Juli 2026 dan melacak 22 produsen komponen yang teridentifikasi, sepuluh asal Amerika, enam China, empat Swiss, serta masing-masing dua dari Irlandia dan Jepang, dan menemukan bahwa 71 persen mikroelektronika di dalam perangkat tersebut berasal dari perusahaan yang berbasis di negara-negara yang sejalan dengan Barat.
The New York Times kemudian melaporkan bahwa dinas intelijen militer Rusia telah menjalankan operasi pengadaan di Jepang selama bertahun-tahun, menggunakan kedok komersial, termasuk, secara historis, kantor Aeroflot di Tokyo, untuk memperoleh perkakas mesin dan mikroelektronika bermanfaat ganda. Utusan sanksi Ukraina memperkirakan pada Juni 2026 bahwa komponen buatan Jepang muncul pada sekitar 90 persen jenis rudal dan drone Rusia yang telah diperiksa para penyelidik Ukraina.
Jepang adalah salah satu pengekspor terbesar di dunia untuk jenis teknologi yang persis diincar jaringan ini, dan hingga tahun ini negara tersebut masih belum memiliki undang-undang khusus tentang spionase; undang-undang kontraspionase tersendiri tidak diperkirakan terbit sebelum 2027.
Untuk menutup celah itu, negara-negara Barat perlu melakukan empat pembenahan:
Pertama, mereka harus menerapkan sanksi sekunder terhadap perantara yang memindahkan teknologi, bukan sekadar uang. Generation Trading FZE baru ditetapkan terkena sanksi setelah para jurnalis melacak pengiriman baja nirkaratnya dan rekening Bank Melli, jauh setelah transaksi terjadi. Departemen Keuangan Amerika Serikat semestinya mendorong para mitra untuk menandai pengajuan paten, perjalanan riset bersama, dan kontrak biro perancang dalam tempo yang lebih mendekati waktu nyata, dengan tingkat pengawasan yang sama seperti yang sudah diterapkan pada transfer dana.
Kedua, diperlukan harmonisasi legislatif, bukan sekadar kerja sama, dengan Jepang dan sekutu-sekutu lain. Washington selama bertahun-tahun bersandar pada Tokyo untuk penegakan kontrol ekspor cip, sementara memperlakukan ketiadaan undang-undang dasar tentang spionase di Jepang sebagai persoalan pihak lain.
Ketiga, Amerika Serikat dan Israel harus lebih terbuka dalam memantau arus kekayaan intelektual dan paten. Para jurnalis dan analis merekonstruksi baik paten Alabuga maupun program C430L dengan berbekal kebocoran dan dokumen publik. Tidak ada alasan penemuan oleh sebuah organisasi nonpemerintah Ukraina bisa mengungguli badan-badan intelijen bernilai miliaran dolar.
Terakhir, Israel semestinya menetapkan Rusia sebagai negara yang tidak bersahabat. Israel memiliki keterpaparan keamanan langsung terhadap hampir setiap untai dalam cerita ini, tetapi belum menerapkan bahkan alat diplomatik simbolis berupa penetapan sebagai negara tidak bersahabat terhadap negara yang memfasilitasi bantuan tersebut, dan para pejabat Rusia terus memperoleh waktu tayang secara rutin di televisi Israel. Itu adalah pilihan kebijakan yang mengirimkan sinyal keliru.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)