Bisnis kekuasaan di timur laut Suriah pasca-otonomi
Mereka yang memiliki koneksi politik memperoleh ganjaran berupa kontrak menggiurkan di berbagai sektor
Sirwan Kajjo adalah jurnalis dan peneliti yang berspesialisasi dalam politik Kurdi, militansi Islam, dan urusan Suriah. Ia menyumbangkan dua bab untuk buku tentang Suriah dan Kurdi yang diterbitkan oleh Indiana University Press dan Cambridge University Press. Tulisan-tulisannya mengenai isu Suriah dan Kurdi telah dimuat di Middle East Forum, Washington Institute for Near East Policy, serta sejumlah lembaga pemikir dan publikasi terkemuka lainnya. Kajjo juga penulis Nothing But Soot, sebuah novel yang berlatar Suriah. Ia meraih gelar sarjana (BA) bidang pemerintahan dan politik internasional dari George Mason University.

Bentuk baru korupsi muncul di timur laut Suriah setelah runtuhnya otonomi Kurdi. Meski wilayah itu kini secara resmi berada di bawah kendali pemerintah pusat di Damaskus, para mantan pejabat serta jaringan yang berafiliasi dengan Administrasi Otonom yang kini telah dibubarkan dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) memanfaatkan dinamika kekuasaan baru demi keuntungan mereka sendiri.
Pengalihan lembaga-lembaga lokal dan personel administratif kepada negara Suriah merupakan bagian yang disepakati dari apa yang disebut proses integrasi, yang dimaksudkan untuk menempatkan lembaga-lembaga pimpinan Kurdi di bawah otoritas Damaskus.
Persoalannya, melampaui sekadar transisi rutin dari satu otoritas ke otoritas lain. Sejumlah mantan pejabat dan jaringan yang berafiliasi dengan mereka kini memanfaatkan koneksi dan pengaruh untuk menjalankan jaringan bisnis informal yang merentang ke berbagai sektor perekonomian timur laut Suriah yang kaya sumber daya. Dengan begitu, mereka mengeksploitasi kaburnya batas kewenangan yang tercipta akibat transisi yang masih berlangsung untuk mempertahankan kepentingan jangka panjang dan akses terhadap sumber daya.
Ambil contoh Jazira Oil Company. Didirikan pada 2013, ketika pasukan Kurdi mengonsolidasikan kendali mereka atas timur laut Suriah selama perang saudara, perusahaan itu kemudian menjadi lengan ekonomi utama Administrasi Otonom. Shahoz Hasan, mantan ketua bersama Partai Persatuan Demokratik (PYD), partai yang secara de facto berkuasa di dalam Administrasi Otonom, kini memimpin perusahaan tersebut.
Hasan memimpin PYD pada 2017-2020, periode krusial ketika wilayah itu menghadapi sejumlah serangan militer Turki yang dilancarkan dengan dukungan pasukan proksi Suriah. Ia tidak terlalu karismatik sebagai figur politik dan sebagian besar menjalankan peran seremonial dalam kepemimpinan partai. Namun, ia sudah lama menjadi loyalis Partai Pekerja Kurdistan (PKK), organisasi yang melahirkan PYD.
Loyalis seperti inilah, termasuk banyak yang tidak dikenal publik, yang ditempatkan PYD di perusahaan-perusahaan dan badan usaha di seluruh sektor swasta. Mereka adalah individu dengan koneksi politik kuat yang diberi ganjaran berupa kontrak menggiurkan di berbagai sektor, sehingga jaringan partai tetap dapat mempertahankan pengaruh ekonomi bahkan setelah pembubaran lembaga-lembaga yang dahulu mereka kendalikan.
Setelah bertahun-tahun memonopoli produksi minyak di seluruh timur laut Suriah, perusahaan itu mengalihkan fokus pada upaya mengamankan kontrak distribusi dan penjualan bahan bakar di wilayah tersebut, menyusul pengalihan tanggung jawab sektor itu kepada Syrian Petroleum Company.
Seiring persiapan pembukaan kembali lintas perbatasan Qamishli-Nusaybin dengan Turki, individu yang sebelumnya berafiliasi dengan Administrasi Otonom dilaporkan tengah mengamankan kontrak jangka panjang untuk menjalankan usaha dan layanan komersial di lintas perbatasan tersebut. Pola ini meluas ke hampir setiap sektor vital perekonomian lokal timur laut Suriah.
Meski Administrasi Otonom dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengumpulkan sumber daya finansial besar selama lebih dari satu dekade pemerintahan mereka atas timur laut Suriah, mereka tampaknya semakin menambah kekayaan pada bulan-bulan menjelang pembubaran pada Agustus 2026 dengan menjual mesin, peralatan, dan kendaraan mahal ketika berakhirnya kendali mereka atas wilayah itu kian dekat. Mereka lalu menyalurkan hasil penjualan tersebut kepada perusahaan-perusahaan sektor swasta yang terkait dengan mereka.
PYD menyadari partai itu tidak lagi dapat mempertahankan dominasi politiknya di timur laut Suriah melalui kekuatan militer setelah SDF dibubarkan. Karena itu, strategi PYD untuk mempertahankan pengaruh politik bergantung pada konsolidasi kehadirannya dalam perekonomian lokal dan penanaman jaringannya di sektor-sektor komersial utama. Pemerintah Suriah tampak puas, atau setidaknya acuh tak acuh, terhadap pengaturan ini, sepanjang PYD tidak menantang otoritas Damaskus dalam urusan kedaulatan nasional atau isu-isu kunci lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Di sektor-sektor tertentu, Damaskus dan PYD telah mencapai pengaturan pembagian kekuasaan secara informal, membagi rampasan ekonomi, sementara pemerintah Suriah membiarkan partai Kurdi itu mempertahankan jaringannya dan menjaga pengaruh atas aktivitas komersial utama.
Dari sudut pandang Damaskus maupun kepemimpinan Kurdi, pengaturan ini, yang dibingkai sebagai kesepakatan Januari 2026, menawarkan kadar stabilitas tertentu. Namun, hal itu dapat menjadi bumerang seiring biaya hidup yang terus naik dan keluhan ekonomi yang kian mendalam. Kesepakatan ad hoc dan pengaturan pembagian kekuasaan informal semata tidak dapat menopang stabilitas di timur laut Suriah; dibutuhkan pula perbaikan ekonomi yang berwujud manfaat nyata bagi penduduk setempat.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)