Pasukan apa yang bisa dikirim Pakistan ke Arab Saudi?

Pernyataan Pakistan bahwa negara itu siap membela Arab Saudi “secara fisik dan diplomatik” menggeser perdebatan mengenai Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah, dari sekadar bahasa diplomatik menjadi pertanyaan operasional yang lebih pelik: jika Riyadh meminta bantuan militer, apa persisnya yang dapat dikirim Pakistan, seberapa cepat dapat dikerahkan, dan formasi mana yang akan dipilih Markas Besar Umum di Rawalpindi?

Pertanyaan itu kian penting karena komitmen tersebut tidak lagi dibahas terpisah dari peristiwa di lapangan. Kelompok Houthi Yaman yang sejalan dengan Iran telah memperluas serangan terhadap wilayah Arab Saudi, infrastruktur energi, serta kepentingan maritimnya. Arab Saudi mencari bantuan tambahan seiring meningkatnya kebutuhan pertahanan udaranya, dan Pakistan menyatakan komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi tetap teguh.

Pada 17 September 2026, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, juru bicara militer Pakistan, menyatakan dalam konferensi pers di Islamabad bahwa Pakistan akan melangkah “sejauh apa pun” untuk membela Arab Saudi dan komitmennya terhadap keamanan Kerajaan bersifat tanpa syarat. Ia juga memperluas komitmen itu untuk melindungi dua situs tersuci Islam, Mekkah dan Madinah.

Urutan waktunya penting. Pada 7 Agustus, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah di Mekkah. Perjanjian itu menyatakan ketiga negara akan memandang serangan bersenjata terhadap salah satu pihak sebagai serangan terhadap semuanya. Pakistan menggambarkan pakta tersebut bersifat defensif dan sejalan dengan hak membela diri secara individual maupun kolektif berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada 31 Agustus, perjanjian itu bergerak dari diplomasi tingkat tinggi menuju pelembagaan. Para menteri luar negeri dan pertahanan serta para kepala militer dari ketiga negara bertemu di Istanbul untuk pertemuan pertama Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan pakta tersebut. Arab Saudi setuju menjadi tuan rumah sekretariatnya, dengan sekretaris jenderal asal Pakistan yang memimpinnya pada tiga tahun pertama.

Pada 7–8 September 2026, kelompok Houthi melancarkan gelombang serangan terhadap wilayah dan infrastruktur energi Arab Saudi. Otoritas Saudi menyatakan serangan pada 8 September melukai lebih dari 70 orang serta membakar fasilitas minyak dan instalasi utilitas. Serangan itu mencabik-cabik gencatan senjata 2022 yang sebelumnya, pada umumnya, menjaga status quo.

Pada 14 September, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, di Jeddah, ketika Riyadh mencari bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi kelompok Houthi. Sejumlah pengungkapan diplomatik kawasan menunjukkan Washington siap menyediakan berbagi intelijen dan bantuan penentuan sasaran, tetapi serangan langsung terhadap posisi Houthi tidak diizinkan.

Pada 15 September, muncul laporan mengenai pembicaraan tidak langsung Saudi-Israel yang dimediasi melalui CENTCOM terkait bantuan intelijen Israel terhadap kelompok Houthi. Catatan keamanan kawasan merinci pembicaraan itu berfokus pada intelijen taktis yang dapat membantu Riyadh memahami penggelaran militer Houthi dan mengantisipasi operasi, dengan mengaitkan informasi tersebut kepada sumber diplomatik kawasan dan pejabat yang mengetahui konsultasi itu.

Pada 19 September, Arab Saudi menyatakan sebuah rudal balistik Houthi telah diluncurkan ke arah Riyadh, sementara upaya serangan lainnya menargetkan infrastruktur di Yanbu, Taif, Baysh, dan Farasan. Otoritas Saudi menyatakan mereka mencegat rudal yang mengarah ke Riyadh sebelum menimbulkan kerusakan.

Kronologi itu mengubah pertanyaan kebijakannya. Persoalannya tidak lagi sekadar apakah Pakistan telah berjanji berdiri bersama Arab Saudi, melainkan pada ambang batas seperti apa Riyadh akan meminta kemampuan militer tertentu, dan jika itu terjadi, apa yang dapat disediakan angkatan bersenjata Pakistan tanpa mengorbankan misi utamanya.

Pakistan memiliki pengalaman beroperasi secara militer di luar perbatasannya, meskipun pengerahan itu sangat beragam. Ada perbedaan antara misi pelatihan, peran penasihat, penjagaan perdamaian, pengerahan defensif, dan operasi tempur langsung. Krisis Yordania 1970 menjadi preseden, ketika personel militer Pakistan ditempatkan dalam kapasitas penasihat sebelum konflik lokal mengubah lingkungan operasional. Demikian pula, selama perang-perang Arab-Israel, pilot Angkatan Udara Pakistan bertugas bersama pasukan Mesir dan Suriah, menunjukkan model penempatan personel militer khusus di dalam struktur sekutu, alih-alih mengirim formasi yang berdiri sendiri.

Preseden bilateral utama tetap Arab Saudi. Hubungan militer Pakistan dengan Kerajaan itu membentang puluhan tahun, mencakup pelatihan, pemberian nasihat, serta pengerahan pasukan defensif berskala besar selama krisis Teluk Persia 1990–1991. Sebaliknya, peristiwa seperti penyanderaan Masjidil Haram 1979 memerlukan penanganan yang cermat; analisis historis menegaskan catatan resmi yang kredibel untuk mengonfirmasi keterlibatan tempur langsung Pakistan masih belum terverifikasi. Bukti yang lebih jelas tentang pasukan Pakistan yang beroperasi di bawah tembakan di luar negeri justru berasal dari misi-misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama UNOSOM II di Somalia dan MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Selain itu, manuver militer gabungan seperti latihan Indus Shield Alpha di Azerbaijan menunjukkan bagaimana Islamabad dapat memproyeksikan kekuatan udara, termasuk pesawat tempur JF-17, tanpa pengerahan pasukan darat secara massal.

Dalam menilai potensi bantuan militer, kesalahan utamanya adalah bertanya brigade mana yang akan dikirim Pakistan sebelum menetapkan misi. Pejabat yang mengetahui perkembangan itu menyatakan, dalam skenario pertahanan udara dan rudal ketika serangan Houthi berkelanjutan membebani pencegat dan sistem radar Saudi, Pakistan dapat menyediakan operator radar, awak pertahanan udara, dan tenaga teknis khusus. Laporan pemantauan pertahanan sebelumnya mengungkapkan Pakistan telah menempatkan paket kekuatan yang mencakup personel teknis, komponen pesawat tempur, dan sistem pertahanan udara HQ-9 di Kerajaan tersebut, sehingga menjadi pola bagi dukungan teknologi khusus.

Kebutuhan operasional lain, seperti perlindungan infrastruktur vital, pengamanan perbatasan Saudi-Yaman, atau pengerahan pasukan darat konvensional, menghadirkan tingkat keterpaparan militer dan politik yang berbeda. Pengerahan pasukan darat memerlukan logistik, kendaraan lapis baja, dan pertahanan udara, yang menuntut perencanaan cermat oleh Markas Besar Umum di Rawalpindi. Untuk menghindari melemahnya postur di perbatasan dengan India, Pakistan kemungkinan mengandalkan model rotasi atau menyusun satuan tugas yang dirancang khusus untuk misi tersebut, alih-alih memindahkan satu korps tetap secara utuh. Pakistan dilaporkan mengerahkan sekitar 8.000 tentara, satu skuadron berisi sekitar 16 pesawat, termasuk pesawat tempur JF-17, dua skuadron drone, dan satu sistem pertahanan udara HQ-9 buatan China ke Arab Saudi pada fase awal konflik Iran. Personel Pakistan mengoperasikan peralatan tersebut, yang dibiayai Riyadh, melengkapi pasukan yang sudah ditempatkan di sana berdasarkan perjanjian pertahanan sebelumnya.

Pada akhirnya, pertahanan udara dan dukungan teknis khusus tetap menjadi bentuk bantuan yang paling dapat dikelola bagi Islamabad. Mencegat rudal yang datang memungkinkan Pakistan membingkai tindakannya semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban defensif berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah pada 7 Agustus menetapkan komitmen politik yang jelas, pertemuan 31 Agustus di Istanbul menunjukkan kerangka kelembagaan, prosedur berbagi intelijen, dan mekanisme koordinasi operasional masih dibentuk di tengah lingkungan ancaman yang kian cepat berkembang di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan Semenanjung Arab secara lebih luas.