Mengapa tidak ada yang membicarakan pendudukan Turki di Suriah?

Dalam pidato di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 September 2026, Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, menyinggung satu realitas yang jarang berani dibicarakan para diplomat dan pemimpin dunia: kehadiran militer Turki di Suriah. Pernyataan itu disampaikannya dalam konteks pembenaran atas kehadiran militer Israel sendiri di sebagian wilayah Suriah selatan. Danon mencatat bahwa Turki menduduki wilayah yang jauh lebih luas di Suriah utara dibandingkan wilayah yang diduduki Israel di selatan. Ia benar. Namun realitas ini nyaris tidak mendapat perhatian.

Sejumlah pembela Turki mungkin berargumen bahwa kehadiran Turki di Suriah berbeda dari Israel karena Turki dan Suriah kini bersekutu, dan kehadiran militer Turki terjadi atas undangan Damaskus. Namun, itu bukan kenyataannya.

Militer Turki mempertahankan kehadiran yang luas di Provinsi Idlib, Aleppo, dan Hasaka, setelah ofensif militer besar pada 2016, 2018, dan 2019, jauh sebelum rezim yang kini bersahabat dengan Turki berkuasa di Damaskus. Dua operasi terakhir secara eksplisit ditujukan untuk mendorong pasukan Kurdi keluar dari wilayah seperti Afrin dan Ras al-Ayn (Serê Kaniyê), sedangkan operasi pertama yang dilancarkan pada 2016 secara nominal ditujukan untuk memerangi Negara Islam (ISIS). Namun, pada kenyataannya, intervensi Turki dilakukan untuk mencegah pasukan Kurdi merebut wilayah yang dikuasai ISIS di Aleppo utara, terutama kota-kota seperti al-Bab dan Jarablus.

Turki sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghadapi ISIS bahkan sebelum itu, termasuk sebelum Amerika Serikat memulai kemitraannya dengan pasukan Kurdi untuk memerangi kelompok teroris tersebut. Namun Ankara justru membiarkan perbatasannya berfungsi sebagai jalur bagi petempur, pasokan, dan perdagangan gelap ISIS. Pada periode itu terjadi pergerakan aktif minyak dan berbagai barang lain yang diselundupkan dari wilayah yang dikuasai ISIS ke Turki.

Kepemimpinan islamis baru Suriah diuntungkan oleh hubungannya dengan Turki, tetapi Presiden sementara Ahmed al-Sharaa berupaya menghindari kesan sebagai bawahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sejak merebut kekuasaan pada Desember 2024, ia berupaya memproyeksikan citra sebagai pemimpin Suriah yang independen. Namun, kehadiran Turki yang menonjol di sebagian wilayah Suriah utara mempersulit upaya tersebut. Pemerintah Suriah tidak berada dalam posisi untuk menantang pendudukan Turki atas tanah Suriah ketika kelangsungan politik, pemulihan ekonomi, dan arsitektur keamanannya masih begitu erat bergantung pada Ankara.

Realitasnya, Turki memandang Suriah sebagai halaman belakang strategis. Apa yang ditempuh Erdogan di tempat lain, yakni mengaitkan pengakuan diplomatik dan bantuan dengan pengaturan yang menjamin kehadiran Turki, dapat diterapkan bahkan lebih mudah di Suriah. Libya menjadi contoh yang berguna. Pada 2019, Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya menandatangani dua nota kesepahaman terpisah: satu yang menetapkan yurisdiksi maritim di Mediterania Timur dan satu lagi yang mengatur kerja sama keamanan dan militer. Kesepakatan itu tidak hanya memperdalam keterlibatan strategis dan militer Turki di Libya, tetapi juga mengikat kelangsungan Tripoli pada kesediaannya mengakomodasi kepentingan strategis Turki.

Bagi Erdogan, Suriah bukan semata soal mengamankan kepentingan perbatasan langsung Turki. Sepanjang dasawarsa terakhir, Ankara telah menunjukkan kesediaannya memproyeksikan kekuatan militer melampaui perbatasannya, dari Suriah dan Irak hingga Libya dan Kaukasus.

Suriah kini menawarkan peluang yang bahkan lebih menentukan. Setelah lebih dari satu dasawarsa perang, institusi, militer, dan ekonomi negara itu porak-poranda, dan kepemimpinan barunya tetap bergantung pada mitra eksternal untuk membangun kembali negara. Turki dapat menerjemahkan pengaruh yang dikumpulkannya selama perang Suriah menjadi kehadiran regional jangka panjang. Ini merupakan bagian dari pola yang lebih luas, ketika Ankara memanfaatkan keruntuhan atau fragmentasi negara-negara tetangga untuk memperluas jangkauan politik dan militernya. Dengan Suriah memasuki fase pascaperang, Turki tampak bertekad bukan sekadar memiliki suara atas masa depan negara itu, melainkan memastikan kepentingan keamanan dan geopolitiknya sendiri tertanam dalam rekonstruksi Suriah.

Seruan agar pasukan militer asing meninggalkan wilayah Suriah sah jika diterapkan secara konsisten. Sorotan tidak seharusnya hanya tertuju pada Israel sambil mengabaikan kehadiran militer Turki yang jauh lebih besar dan lebih lama di Suriah utara. Pendekatan yang kredibel harus menghindari standar ganda: jika kehadiran militer asing dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah, standar itu harus berlaku sama bagi semua kekuatan eksternal yang beroperasi di tanah Suriah.