Mengapa sanksi terhadap Irak diperlukan untuk memaksa pelucutan senjata milisi Irak

Pembacaan Washington atas janji Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi pada Juli 2026 untuk membubarkan milisi yang didukung Iran keliru menyamakan retorika dengan kapasitas. Hambatan sesungguhnya bukan ketiadaan instrumen negara, melainkan instrumen-instrumen itu tertanam dalam sistem politik yang dibentuk kepentingan faksional yang ingin dihadapi Al-Zaidi. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah perdana menteri bisa memerintahkan pelucutan senjata; melainkan apakah lembaga yang diperlukan untuk menegakkan perintah itu dapat bertindak independen dari jaringan yang hendak dilucuti.

Secara teori, perdana menteri Irak dapat memerintahkan militer menghadapi faksi-faksi bersenjata. Dalam praktiknya, perintah semacam itu akan masuk ke struktur komando yang penunjukan jabatan-jabatan puncak dan kepentingan kelembagaannya dibentuk partai-partai politik, termasuk sayap politik milisi yang didukung Iran. Kepemimpinan militer dan keamanan senior Irak beroperasi dalam sistem kuota sektarian yang menjamin kelompok-kelompok pro-Iran menguasai institusi. Organisasi Badr menguasai Kementerian Dalam Negeri; kelompok lain mendominasi sisa perangkat keamanan. Penguasaan perangkat koersif negara oleh faksi-faksi yang diklaim Al-Zaidi hendak dibubarkan ini menciptakan pembedaan antara kewenangan komando formal dan kendali efektif. Setiap keputusan menggunakan kekuatan terhadap kelompok bersenjata harus melalui mata rantai institusional yang dikuasai afiliasi kelompok-kelompok tersebut. Para komandan senior yang loyal kepada atau berafiliasi dengan milisi tidak akan memerintahkan operasi terhadap jaringan mereka sendiri. Mereka dihadapkan pada ongkos politik karena mengkhianati pelindung atau risiko fisik karena membelot. Dalam kedua skenario itu, militer menjadi tidak andal justru ketika paling dibutuhkan.

Lembaga peradilan menghadirkan masalah paralel. Partai-partai politik mengangkat hakim berdasarkan loyalitas, dan Hadi Al-Amiri, pemimpin Organisasi Badr, mengakui pernah mengintimidasi hakim. Peradilan yang bekerja di bawah tekanan semacam itu tidak dapat menjadi mekanisme independen untuk menuntut pemimpin milisi atau menegakkan keputusan pelucutan senjata. Keterangan Ketua Hakim Faiq Zaidan tentang perlindungan milisi, atas perintah komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, menggambarkan persoalan itu: faksi-faksi bersenjata bukan hanya beroperasi di luar otoritas negara, melainkan juga bertindak sebagai pelindungnya. Para aparat berutang jabatan dan keselamatan mereka kepada milisi yang sama dan kepada Iran.

Namun, kendala Irak bersifat politis; pemerintahan Al-Zaidi memperoleh legitimasi parlementernya terutama dari Kerangka Koordinasi (Coordination Framework), tempat kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran memegang daya tawar menentukan dan mempertahankan keterwakilan di parlemen. Faksi-faksi itu tidak perlu mengalahkan pemerintah secara militer; mereka dapat menggunakan boikot, penarikan dukungan, dan penghadangan legislasi untuk melumpuhkan pemerintahan dan menekan perdana menteri agar mengambil keputusan. Taktik ini terbukti efektif dalam satu dekade terakhir dan muncul kembali pada Agustus 2026, ketika Asa'ib Ahl al-Haq mengumumkan akan menarik dukungannya terhadap Zaidi, memaksanya menggeser posisi soal pelucutan senjata melalui klarifikasi juru bicara pemerintah bahwa tenggat waktu tersebut berkaitan dengan penarikan terjadwal pasukan Koalisi dan Amerika Serikat, bukan pembubaran faksi bersenjata, sementara tokoh-tokoh di dalam Kerangka Koordinasi membingkai ulang pelucutan senjata sebagai penataan senjata. Episode itu mencerminkan batas-batas yang dapat ditegakkan perdana menteri.

Fatwa jihad kifayah otoritas tertinggi Syiah, Grand Ayatullah Ali al-Sistani, pada 2014 memobilisasi kaum Syiah Irak melawan Negara Islam (ISIS). Meski tidak dimaksudkan untuk membentuk tentara permanen yang sejajar dengan negara, faksi-faksi bersenjata mengklaim legitimasi untuk mengokohkan formasi mereka di dalam maupun di luar struktur resmi negara.

Sejak itu, Najaf menghadapi dilema lain: lingkaran dalam Sistani mengarahkan kebijakan ambiguitas strategis, mengeluarkan pernyataan samar melalui para khatib salat Jumat yang memungkinkan beragam tafsir, alih-alih fatwa tegas mengenai status milisi-milisi tersebut.

Mengeluarkan sikap eksplisit dan menyeluruh yang menyerukan pembubaran seluruh faksi bersenjata Irak beraliran Khomeinis akan menempatkan otoritas keagamaan dalam konfrontasi dengan kekuatan bersenjata yang setia kepada Teheran serta menantang pengaruh Iran dan agenda revolusioner lintas negara sang ayatullah. Langkah itu berisiko menggerus wibawa dan otoritas Sistani sendiri. Hal ini akan mengubah monopoli negara atas kekuatan dari persoalan politik Irak menjadi persoalan legitimasi di dalam kubu Syiah itu sendiri.

Aksi militer justru berbalik merugikan karena mendorong faksi-faksi merapatkan barisan, sehingga tekanan finansial menjadi tuas utama untuk memecah kelumpuhan politik Irak. Ancaman sanksi Amerika Serikat yang kredibel dapat memaksa kelompok bersenjata mengubah posisi dengan menaikkan ongkos mempertahankan kekuatan paralel. Karena sistem keuangan resmi Irak sangat vital, baik bagi faksi-faksi tersebut maupun bagi kelangsungan ekonomi Iran, tekanan finansial strategis memanfaatkan kepentingan Teheran untuk mencegah Irak menjadi beban ekonomi.