Akankah Washington kembali menyatukan Kurdistan Irak?
Banyak warga Kurd meyakini Washington tidak memiliki kemauan untuk turun tangan dalam persaingan antara dua partai dominan di Kurdistan Irak.
Sirwan Kajjo adalah jurnalis dan peneliti yang berspesialisasi dalam politik Kurdi, militansi Islam, dan urusan Suriah. Ia menyumbangkan dua bab untuk buku tentang Suriah dan Kurdi yang diterbitkan oleh Indiana University Press dan Cambridge University Press. Tulisan-tulisannya mengenai isu Suriah dan Kurdi telah dimuat di Middle East Forum, Washington Institute for Near East Policy, serta sejumlah lembaga pemikir dan publikasi terkemuka lainnya. Kajjo juga penulis Nothing But Soot, sebuah novel yang berlatar Suriah. Ia meraih gelar sarjana (BA) bidang pemerintahan dan politik internasional dari George Mason University.

Amerika Serikat mungkin merupakan satu-satunya kekuatan yang selama ini menahan Kurdistan Irak agar tetap menyatu. Selama puluhan tahun, dukungan politik, finansial, dan militer Amerika Serikat berperan penting menjaga kawasan otonom itu tetap berjalan serta mempertahankan tingkat stabilitas tertentu. Kini, setelah dukungan Washington menyusut terutama menjadi keterlibatan diplomatik dan sokongan politik terbatas pascaberakhirnya misi pimpinan Amerika Serikat melawan Negara Islam (ISIS), Kurdistan Irak tampak rentan terhadap fragmentasi.
Lebih dari dua tahun setelah menggelar pemilihan parlemen, yang pelaksanaannya sendiri telah beberapa kali ditunda, Partai Demokratik Kurdistan (KDP) dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) gagal membentuk pemerintahan baru. Titik baliknya terjadi bulan ini, ketika KDP menggelar sidang pertama parlemen regional dalam hampir dua tahun tanpa keikutsertaan anggota parlemen PUK. Untuk memenuhi kuorum 51 anggota yang disyaratkan agar sidang dapat digelar, KDP membujuk sejumlah anggota parlemen dari partai saingannya itu, yang hadir sebagai independen, serta anggota dari kelompok oposisi lain.
Sebagai respons, PUK menarik seluruh menterinya dari pemerintahan sementara. Pemimpin PUK Bafel Talabani menyatakan tidak mengakui parlemen yang baru bersidang itu dan mengancam akan membentuk pemerintahan terpisah di Sulaimani, basis kekuatan partainya. Sementara itu, adiknya, Qubad, wakil perdana menteri pemerintahan sementara, bersama sejumlah tokoh PUK lainnya tampil dalam sesi pemotretan di Sulaimani, sehingga memberi kesan adanya pemerintahan terpisah.
Banyak warga Kurd dan para pendukung mereka meyakini hubungan Amerika Serikat dengan warga Kurd Irak bersifat transaksional. Anggapan itu keliru. Dukungan langsung Amerika Serikat memungkinkan munculnya Kawasan Kurdistan sebagai entitas otonom di dalam Irak. Operasi Provide Comfort membantu menciptakan kondisi bagi pemerintahan sendiri warga Kurd dan membuka jalan bagi pemilihan parlemen pertama di kawasan itu pada 1992. Pada 1998, perang saudara antara KDP yang dipimpin keluarga Barzani dan PUK yang dipimpin keluarga Talabani, yang menelan ribuan korban jiwa, berakhir setelah mediasi langsung Amerika Serikat. Kemudian, perang pimpinan Amerika Serikat pada 2003 yang menumbangkan rezim Presiden Irak Saddam Hussein memberi warga Kurd peluang lain untuk memperluas otonomi dan mengamankan status kawasan itu sebagai entitas federal di bawah konstitusi baru Irak.
Setelah kebangkitan Negara Islam, Washington kembali menggandeng warga Kurd sebagai mitra, bekerja langsung dengan pasukan Kurd, sering kali secara independen dari Baghdad. Dalam tahun-tahun itu, Amerika Serikat berinvestasi untuk memperkuat persatuan dan kohesi kelembagaan Kurdistan Irak. Selama bertahun-tahun, koalisi pimpinan Amerika Serikat berupaya menyatukan pasukan Peshmerga yang berafiliasi dengan dua partai penguasa di kawasan itu, dengan tujuan mengubahnya menjadi kekuatan tempur profesional di bawah otoritas Kementerian Peshmerga Kawasan Kurdistan, alih-alih di bawah masing-masing pemimpin partai. Tidak lama sebelum tenggat 30 September 2026 untuk penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak, Kawasan Kurdistan mengumumkan penyatuan pasukan Peshmerga. Namun, langkah itu bersifat kosmetik dan dimaksudkan untuk memberi sinyal kemajuan kepada Washington. Peristiwa-peristiwa berikutnya menyingkapkan betapa kelirunya keyakinan bahwa Peshmerga telah bersatu.
Dengan latar lanskap politik Timur Tengah yang berubah, pemerintahan Trump tampak cenderung bekerja sama dengan pemerintah pusat yang kuat di seluruh kawasan. Persepsi ini kian menguatkan keyakinan di kalangan banyak warga Kurd bahwa Washington tidak memiliki kemauan untuk turun tangan dalam persaingan dua partai dominan di Kurdistan Irak.
Utusan Presiden Donald Trump untuk Irak dan Suriah, Tom Barrack, menegaskan posisi pemerintahannya mengenai Kurdistan Irak dan krisis politik yang masih berlangsung di sana dalam sebuah diskusi panel di Chatham House pada 11 November 2026: “Kami tidak akan turun tangan. Tidak ada cara bagi kami untuk turun tangan. Kami bisa mendorong. Kami bisa membantu. Kami bisa memberi nasihat. Kami bisa menjadi mediator. Tetapi sejujurnya, sekaranglah saatnya. Anda punya peluang besar di hadapan Anda. Anda harus mengatasi perseteruan-perseteruan kesukuan ini.”
Barrack menilai krisis yang bergulir di Kurdistan Irak berakar pada rivalitas lama antara keluarga Barzani dan Talabani. Pada intinya, sengketa mengenai kendali atas Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Regional Kurdistan, misalnya, menutupi ketidakpercayaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara dua partai yang kesulitan mengatasi loyalitas kesukuan dan kedaerahan mereka. Dalam hal ini, PUK yang konon progresif tidak kalah dibentuk oleh politik kesukuan dan berbasis keluarga dibandingkan KDP.
Meski tampak sedemikian dekat, Kurdistan Irak kecil kemungkinan akan terpecah menjadi dua pemerintahan terpisah yang berbasis di Sulaimani dan Erbil. Pada kenyataannya, kawasan itu sejak lama terbelah menurut garis partai dan akan tetap demikian, dengan PUK dan KDP menguasai basis kekuatan masing-masing. Yang mungkin terjadi selanjutnya, Washington akan menekan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan sementara dan membentuk pemerintahan. Namun, yang tampak lebih pasti, sengketa-sengketa ini akan membuat kawasan otonom tersebut kehilangan pijakan dalam persaingan yang lebih luas dengan Baghdad.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)