MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
Middle East Forum · Middle East Forum
Observer

Kata’ib Hizbullah dan Asa’ib Ahl al-Haq saling membocorkan aib dan menyeret Perdana Menteri Ali al-Zaidi

Pemerintah Irak memperpanjang tenggat pelucutan senjata milisi yang didukung Iran hingga Juni 2027

Ali Mahmoud Alabraz adalah jurnalis dan peneliti asal Irak yang berfokus pada kelompok-kelompok bersenjata di Irak dan Timur Tengah. Karyanya menganalisis dinamika kelompok-kelompok tersebut serta bagaimana mereka membentuk otoritas negara, institusi, dan masyarakat. Ikuti dia di X @AliMahm49383150.

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin in October 2026.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Berlin pada Oktober 2026. · Shutterstock

Kata’ib Hizbullah, milisi Irak yang didukung Iran, menyatakan bahwa Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengetahui siapa yang membiayai pesawat nirawak dan roket yang ditembakkan ke Israel selama perang di Gaza, serta mengklaim Zaidi masih berutang 5 juta dollar AS kepada mereka atas upaya dan tindakan tersebut.

Pada 7 November 2026, pejabat keamanan Kata’ib Hizbullah Abu Mujahid al-Assaf, yang berbicara langsung kepada al-Zaidi, mengatakan perdana menteri mengetahui siapa yang menyediakan uang, siapa yang mentransfernya, dan siapa yang menjamin transaksi tersebut. Ia mengklaim milisi itu memiliki tanda terimanya. Al-Assaf juga menuduh al-Zaidi dan keluarganya mengumpulkan lebih dari 13 miliar dollar AS melalui kontrak pemerintah serta mendorong serangan terhadap ladang gas Khor Mor di Kurdistan Irak untuk menekan investor Uni Emirat Arab.

Tuduhan itu muncul setelah pemerintah mengambil langkah yang menyasar bisnis terkait faksi bersenjata. Pada 5 November, al-Zaidi memerintahkan Otoritas Industrialisasi Militer Irak berurusan dengan produsen, bukan perantara. Pemerintah kemudian membatalkan kontrak yang melibatkan tiga perusahaan di Bandara Internasional Mosul.

Pada hari yang sama, tokoh-tokoh media yang terkait dengan Asa’ib Ahl al-Haq, milisi yang didukung Iran dan dipimpin Qais al-Khazali, mengedarkan tudingan mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar atas nama anak-anak dan kerabat pemimpin Kata’ib Hizbullah, Ahmad al-Hamidawi.

Di antara perusahaan yang mereka sebut adalah Al-Taawun Company for Trading and Supplying Foodstuffs; Ard al-Masal, yang bergerak di bidang perdagangan dan transportasi; Babylon Company, yang bergerak di bidang perdagangan dan properti; Raw’a and Alam Company untuk perdagangan dan investasi; Mara’i Company di bidang pertanian dan peternakan; Ayadi Al-Khair Company, agen penyalur tenaga kerja asing; serta Yanabi’ Al-Jinan Contracting Company, yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, pariwisata, properti, dan jasa konstruksi. Mereka juga menyebut al-Jabal al-Akhdar, yang disebut-sebut memegang kontrak untuk membeli minyak bakar dari State Oil Marketing Organization Irak.

Perselisihan itu menyingkap persaingan yang kian menguat antara dua faksi kuat yang didukung Iran. Asa’ib Ahl al-Haq berupaya memperluas pengaruhnya atas lembaga pemerintah, posisi keamanan, dan kontrak negara. Kata’ib Hizbullah mempertahankan kekuatan bersenjata yang independen serta kendali teritorial, terutama di Jurf al-Sakhr, subdistrik di Provinsi Babil.

Pada 8 November, Saud al-Saadi, anggota parlemen dari sayap politik Kata’ib Hizbullah, Hoquq, menuntut informasi mengenai kekayaan al-Zaidi. Surat perintah penangkapan yang diterbitkan beberapa bulan sebelumnya terhadap Hussein al-Hamidawi, yang dilaporkan putra pemimpin Kata’ib Hizbullah, juga mencuat. Pada hari itu, serangan pesawat nirawak menghentikan produksi di ladang gas Khor Mor, yang dioperasikan Dana Gas asal Uni Emirat Arab, sehingga mengganggu pasokan listrik di Kurdistan Irak.

Pada 9 November, laporan intelijen Irak setebal 19 halaman bocor, menguraikan dugaan penyelundupan minyak di Jurf al-Sakhr. Laporan itu memuat citra satelit yang memperlihatkan pergerakan kapal tanker, fasilitas penyimpanan, dan dugaan pembobolan jaringan pipa antara 2021 dan 2026. Pasukan yang terkait dengan Kata’ib Hizbullah menguasai Jurf al-Sakhr sejak merebutnya kembali dari Negara Islam (ISIS) pada 2014. Ribuan warga yang mengungsi tidak dapat kembali, sementara aparat keamanan pemerintah menghadapi pembatasan untuk memasuki wilayah itu. Al-Zaidi memerintahkan penyelidikan dan mengirim pasukan keamanan menuju Jurf al-Sakhr. Operasi itu kemudian dihentikan setelah Kata’ib Hizbullah mengancam akan menghadapi pasukan yang masuk tanpa persetujuannya.

Pada 12 November, al-Zaidi bertemu selama lebih dari tiga jam dengan pemimpin Organisasi Badr Hadi al-Amiri, Ketua Pasukan Mobilisasi Rakyat Faleh al-Fayyadh, dan Kepala Staf Pasukan Mobilisasi Rakyat Abdul Aziz al-Mohammadawi, yang dikenal sebagai Abu Fadak, yang juga merupakan komandan senior Kata’ib Hizbullah. Pertemuan itu bertujuan mencegah konfrontasi bersenjata dan merundingkan akses bagi penyelidik pemerintah.

Al-Mohammadawi sebelumnya menentang perintah al-Zaidi untuk menempatkan senjata di bawah kendali negara. Dalam sebuah video, ia secara terbuka menantang upaya pelucutan senjata oleh perdana menteri, dengan menyatakan bahwa milisi tidak akan pernah menyerahkan senjata mereka dan menantang siapa pun yang mencoba mengambilnya.

Pada 13 November, sebuah komite investigasi memasuki Jurf al-Sakhr dengan pengawalan pasukan pemerintah. Komite itu beranggotakan perwakilan dari 11 lembaga pemerintah dan keamanan, termasuk Dinas Antiterorisme, kepolisian federal, Kementerian Perminyakan, dan Komisi Integritas. Namun, pemerintah menempatkan komite tersebut di bawah kepemimpinan Direktorat Keamanan dan Disiplin Pasukan Mobilisasi Rakyat, bukan di bawah komandan militer yang independen.

Para penyelidik menemui komandan milisi sebelum memulai pemeriksaan. Sebuah video tampaknya memperlihatkan anggota milisi memerintahkan kolonel tentara menyerahkan identitas juru kamera. Kunjungan itu berlangsung berdasarkan pengaturan hasil negosiasi yang membatasi akses serta perekaman gambar secara independen oleh pemerintah.

Washington menetapkan Kata’ib Hizbullah sebagai organisasi teroris dan telah mendesak Baghdad untuk menempatkan senjata di bawah kendali negara. Sementara itu, pemerintah Irak memperpanjang tenggat pelucutan senjata milisi hingga Juni 2027. Milisi yang didukung Iran mengikuti strategi Teheran untuk mengulur waktu. Mereka memperoleh perpanjangan melampaui pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026, lalu merayakan kekalahan Partai Republik dan kemenangan Partai Demokrat.

Sementara itu, Kata’ib Hizbullah terus menguasai wilayah, aktivitas terkait minyak, dan jaringan komersial. Perdana menteri Irak harus bernegosiasi dengan para pemimpin milisi hanya untuk mengirim penyelidik pemerintah ke wilayah yang secara teoretis ia pimpin. Negosiasi itu mencegah konfrontasi bersenjata, tetapi sekaligus memungkinkan milisi mempertahankan kendalinya.

Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)