Ancaman Turki dan keterlibatan Prancis dalam Great Sea Interconnector menciptakan preseden berbahaya
Turki menolak kegiatan yang dinilainya melanggar kepentingannya dan bertentangan dengan doktrin ‘Tanah Air Biru’ yang dianutnya
Christos Konstantinidis adalah jurnalis, pemimpin redaksi Geopolitico.gr, salah satu pemilik PontosVoice.com, dan anggota International Institute of Strategy.

Great Sea Interconnector, proyek sambungan listrik antara Yunani dan Siprus yang didanai Uni Eropa, berubah menjadi thriller diplomatik. Konfrontasi bermula pada Juli 2024, ketika kapal riset Italia Ievoli Relume melakukan survei dasar laut di selatan Kasos. Ankara mengirim lima kapal perang dan menantang yurisdiksi Yunani dalam upaya memberlakukan kesepakatan maritim ilegal Turki dengan Libya. Athena menyatakan operasi yang dijadwalkan telah rampung, sementara Ankara mengklaim survei itu dilakukan dengan koordinasi bersamanya.
Reaksi tersebut menekan pemerintah. Bahkan seorang mantan penasihat Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengakui, dua tahun kemudian, bahwa telah terbentuk preseden negatif terkait pelaksanaan hak berdaulat. Proyek itu mengalami penundaan pada 2025, yang disalahkan pada persoalan keuangan, regulasi, dan geopolitik, tetapi tantangan Turki membayangi semuanya.
Yunani memutuskan tetap melaju dengan melibatkan Prancis untuk mengatasi hambatan yang dipasang Ankara. Karena itu, pada 5 Agustus 2026, perusahaan Prancis Meridiam sepakat mengakuisisi 66 persen saham Great Sea Interconnector dari Independent Power Transmission Operator milik Yunani, sebuah perkembangan yang memicu ancaman konflik militer dari Turki. Pada 6 November, Yunani menerbitkan telex navigasi (NAVTEX) yang memperingatkan bahwa kapal Prancis Abeille Marengo akan melakukan survei baru.
Namun, pada 5 November, lima hari sebelum keberangkatan kapal itu, Prancis mengirim nota verbale kepada Turki untuk memberitahukan rencana operasi tersebut. Ankara, sebaliknya, menyatakan telah memberikan izin, sembari berupaya menampilkan diri sebagai otoritas yang berwenang menyetujui survei itu. Athena menolak klaim tersebut dan menegaskan hanya Yunani dan Siprus yang berwenang menerbitkan izin, dengan alasan istilah “pemberitahuan” memiliki makna berbeda dari “izin”.
“Turki berupaya, melalui cara-cara tidak langsung, mewujudkan suatu bentuk legitimasi dan pengakuan internasional atas memorandum Turki-Libya yang secara hukum batal demi hukum. Dan kini Turki akan memanfaatkan inisiatif Prancis untuk mencoba menciptakan faits accomplis,” kata Prokopis Pavlopoulos, Presiden Republik Hellenik periode 2015 hingga 2020, memperingatkan.
Bagi duta besar purnatugas Dimitris Karaitidis, penyebutan komunikasi itu sebagai “pemberitahuan” alih-alih “permintaan izin” bersifat “menyesatkan”. “Turki dengan sengaja menafsirkannya sebagai pengakuan tidak langsung atas hak-hak ilegal yang ingin dipaksakannya,” ujar Karaitidis, mantan penasihat Perdana Menteri Yunani Costas Simitis.
Giorgos Anthrakefs, pakar Hukum Eropa, menuding Athena dan Paris mendistorsi hukum. “Pasal 79 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 mengatur ketentuan mengenai pemasangan kabel bawah laut. Pasal itu tidak mensyaratkan pemberitahuan dalam bentuk apa pun kepada negara mana pun. Yunani dan Prancis melanggar, mendistorsi, dan mengubah ketentuan ini, sehingga menciptakan preseden berbahaya yang dapat memungkinkan negara-negara lain melanggar, mendistorsi, dan mengubah penerapannya dalam praktik,” katanya.
Pernyataan kepala Angkatan Laut Turki menegaskan kegelisahan para analis dan politikus Yunani. Laksamana Ercüment Tatlıoğlu memaparkan posisi strategis Turki dan menyatakan penolakan Ankara terhadap kegiatan yang dinilainya melanggar kepentingannya di Mediterania Timur serta bertentangan dengan apa yang disebut “Tanah Air Biru”, sebuah doktrin revisionis yang dicanangkan pemerintahan Erdogan.
“Pada hakikatnya, Ankara ingin hak-hak berdaulatnya diakui dengan cara ini. Setelah apa yang terjadi dengan Great Sea Interconnector, kita tidak akan bisa melakukan apa pun di Laut Aegea tanpa persetujuannya. Turki ingin menerbitkan pemberitahuan NAVTEX, memasukkannya ke dalam berkasnya, dan mengutipnya apabila persoalan ini dibawa ke pengadilan internasional,” kata mantan perwira Dinas Intelijen Nasional Yunani Savvas Kalenteridis. Sejauh ini, Turki berhasil mencapainya dalam sepuluh kasus, yang terbaru melibatkan kapal riset Kobi Ruegg, yang untuk pengerahannya pihak Jerman meminta persetujuan Turki.
Dengan demikian, hal ini menciptakan preseden berbahaya yang berdampak bukan hanya pada Yunani dan Siprus. Ketika Yunani, melalui Prancis, mulai menyampaikan pemberitahuan semacam itu, diperkenalkan sebuah praktik yang tidak diatur dalam Hukum Laut, yang juga merupakan bagian dari hukum Eropa. Dalam beberapa hal, meskipun klaim maritim Turki ganjil dan ilegal, sikap mengalah Yunani dan Eropa secara lebih luas berisiko menjadikannya kenyataan.
Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)