Ketika Tel Aviv dan Kota Gaza berjanji menjadi kota kembar

Tel Aviv dan Kota Gaza pernah menjadi kota kembar, setidaknya di atas kertas. Pada 24 September 1998, wali kota kedua kota itu, Roni Milo dan Aoun al-Shawa, bersama Wali Kota Barcelona Joan Clos menandatangani sebuah perjanjian kerja sama. Pertukaran antarkota dan proyek kebudayaan dimaksudkan menerjemahkan janji-janji diplomatik Oslo menjadi relasi sehari-hari antarpenghuni. Barcelona akan membantu membiayai upaya tersebut.

Meski Perjanjian Oslo II 1995 dan Protokol Hebron 1997 menjaga proses perdamaian tetap bergerak, serangan bom bunuh diri Palestina memperdalam keraguan Israel bahwa konsesi akan menghasilkan keamanan. Terlepas dari penolakan, dewan kota Tel Aviv menyetujui perjanjian itu.

Kemitraan yang dijanjikan tak pernah berkembang. Intifada Kedua memupus kepercayaan. Israel menarik permukiman serta kehadiran militernya dari Gaza pada 2005; Hamas memenangi mayoritas tipis dalam pemilihan legislatif Palestina pada 2006, lalu merebut Gaza dengan kekerasan serta membunuh atau mengusir anggota Fatah pada 2007. Perjanjian yang dirancang di bawah Otoritas Palestina pimpinan Yasser Arafat kini berhadapan dengan gerakan teroris yang bertekad menghancurkan Israel.

Bahkan saat itu, Tel Aviv tetap membuka pintu. Pada 2008, ketika komunitas Israel berada di bawah tembakan roket dan prajurit Gilad Shalit ditawan di Gaza, Wali Kota Ron Huldai mendesak para anggota dewan membekukan perjanjian itu, bukan membatalkannya. Mereka menyetujui usul tersebut, sehingga peluang kerja sama tetap terjaga ketika keadaan membaik.

Hamas justru memperluas persenjataan dan terowongan militernya. Serangan roketnya yang membabi buta terhadap warga sipil Israel melanggar hukum. Taktik perisai manusianya membahayakan warga Palestina sekaligus mengeksploitasi upaya Israel menghindari korban sipil. Pada 2012, roket dari Gaza mencapai kawasan Tel Aviv. Kota kembar Gaza di atas kertas telah berubah menjadi sasaran dalam praktik.

Namun di Barcelona, Komunitas Palestina Catalonia (Palestinian Community of Catalonia) menuntut pengakhiran kemitraan dengan Tel Aviv pada 2009. Pada Januari tahun itu, juru bicaranya yang berbasis di Barcelona, Salah Jamal, menyoroti kemampuan Hamas menggalang bangsa Arab di seputar “wacana perlawanan terhadap rencana-rencana imperialis”, sembari menuduh Israel berupaya melakukan “pemusnahan perjuangan Palestina”. Pada 2014, situs web organisasi tersebut memuat ulang sebuah wawancara ketika aktivis Israel Michel Warschawski menggambarkan Hamas sebagai “di atas segalanya, sebuah gerakan perlawanan” dan menyatakan: “Piagamnya tidak pernah mengganggu saya.” Sebuah pemerintah kota Israel yang liberal menghadapi pengucilan, sementara kekerasan Hamas dibenarkan.

Pada 2017, festival buku Literal, yang disubsidi Dewan Kota Barcelona, menghadirkan pembajak pesawat Leila Khaled. Ia merupakan tokoh menonjol dalam Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine), organisasi teroris yang masuk daftar Uni Eropa. Program festival itu menyebut pembajakan pertamanya sebagai “sebuah keberhasilan sempurna”. Dewan kota menyatakan tidak memilih para pembicara. Namun, pendanaan publik turut menyediakan panggung bagi seseorang yang terus membela perjuangan bersenjata melawan Israel.

Pada Februari 2023, Wali Kota Barcelona Ada Colau menangguhkan hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian dengan Tel Aviv. Colau menegaskan bahwa ia menentang kebijakan pemerintah, tetapi ia menjatuhkan sanksi kepada sebuah pemerintah kota yang politiknya sulit disamakan dengan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Federasi Komunitas Yahudi Spanyol mengecam keputusan itu sebagai “antisemitisme yang canggih”. Ketika penggantinya dari Partai Sosialis, Jaume Collboni, memulihkan hubungan pada September tahun itu, partai Colau menuduhnya tunduk kepada “lobi Zionis”.

Setelah pembantaian orang Yahudi oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel memiliki hak dan kewajiban untuk membela warganya. Namun, para pemimpin Barcelona memperlakukan kampanye Israel untuk mengalahkan Hamas sebagai alasan untuk mengucilkan. Colau menyebutnya genosida. Tindakan sementara Mahkamah Internasional pada Januari 2024 tidak memuat temuan semacam itu; pokok perkara belum diputuskan. Tuduhan tersebut disajikan sebagai fakta, sehingga memberikan kredibilitas resmi kepada apa yang disebut sejarawan Simon Schama sebagai “fitnah darah yang baru”.

Pada Mei 2025, dewan kota Barcelona memutus perjanjian antarkota itu. Resolusi 20 butirnya mendukung solusi dua negara, tetapi sama sekali tidak menyebut Hamas. Resolusi itu menuntut tindakan dari Israel tanpa menawarkan kepada warga Israel strategi yang kredibel untuk mengalahkan gerakan teroris yang tujuan genosidalnya, yakni penghancuran Israel dan pembunuhan orang Yahudi, tertulis jelas dalam piagam pendiriannya. Hamas menyambut baik keputusan itu dan menyebut Tel Aviv sebagai “kota yang diduduki”.

Pemerintah di Madrid menggemakan pendekatan Barcelona: pada September 2025, Perdana Menteri Pedro Sánchez menuduh Israel “memusnahkan rakyat yang tidak berdaya” dan mengumumkan pembatasan lebih lanjut terhadap negara itu.

Sementara itu, antisemitisme di Spanyol melonjak setelah pembantaian 7 Oktober 2023. Lembaga pemantau antisemitisme di negara itu mencatat 34 insiden pada 2022 dan 60 insiden pada 2023. Federasi Komunitas Yahudi Spanyol mencatat 221 insiden antisemit pada 2025, naik dari 193 pada 2024. Presidennya, David Obadía, menggambarkan anak-anak Yahudi yang bersekolah di bawah perlindungan polisi. Namun, pada September 2026, Menteri Pemuda dan Anak Sira Rego mendukung Palestina yang merdeka “dari sungai sampai laut”. Dukungan Madrid yang dinyatakan bagi dua negara terdengar kosong ketika seorang menteri merangkul slogan antisemit yang menyangkal hak bangsa Yahudi atas penentuan nasib sendiri.

Langkah-langkah Barcelona juga tidak lolos uji pengadilan. Pada Oktober 2026, Pengadilan Tinggi Catalonia menguatkan pembatalan penangguhan hubungan dengan Israel pada 2023 serta pembatasan pengadaan barang dan jasa sebagai tindakan diskriminatif dan melampaui kewenangan pemerintah kota. Pengakhiran perjanjian dengan Tel Aviv pada 2025, yang terpisah dari itu, berada di luar cakupan putusan tersebut.

Standar ganda politiknya jelas: Barcelona menuntut perubahan menyeluruh dari Israel yang demokratis, tetapi tidak menuntut apa pun dari kediktatoran Hamas di Gaza. Kota itu mengkhotbahkan koeksistensi sembari mengucilkan kota Israel yang telah membuka saluran kerja sama. Atas nama perdamaian, kota itu merobohkan sebuah jembatan. Hamas bertepuk tangan.