Akankah Kesepakatan Sinjar 2026 melucuti milisi atau justru melegalkannya?

Kesepakatan Sinjar 2026 berisiko mengulang kegagalan pendahulunya pada 2020 yang tidak berhasil mengintegrasikan kelompok-kelompok bersenjata ke dalam negara. Kesepakatan untuk mengintegrasikan 4.165 petempur Unit Perlawanan Sinjar ke dalam struktur keamanan federal Irak, serta memindahkan kader Partai Pekerja Kurdistan (PKK) ke Pegunungan Qandil, tidak menjawab pertanyaan tentang siapa yang menguasai Sinjar. Sebaliknya, kesepakatan itu meresmikan kompromi antara institusi pemerintah dan jaringan bersenjata nonnegara, sehingga berpotensi melestarikan struktur yang diklaim Baghdad hendak ditundukkan.

Didirikan pada 2007 untuk melindungi komunitas Yazidi, Unit Perlawanan Sinjar menjalin hubungan erat dengan PKK dan menjadi sasaran penentangan Turki. Posisi kelompok ini berubah setelah penarikan Peshmerga saat invasi Negara Islam (ISIS) pada 2014. Setelah turut membantu membebaskan Sinjar dari ISIS pada 2015, Unit Perlawanan Sinjar muncul sebagai kekuatan bersenjata lokal yang signifikan. Selanjutnya, Unit Perlawanan Sinjar mempertahankan kehadiran termiliterkan meskipun pasukan federal Irak kembali hadir pada 2017, yang berpuncak pada bentrokan dengan tentara Irak pada 2022.

Berbeda dengan Kesepakatan Sinjar 2020 antara Baghdad dan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), ketika anggota parlemen Partai Demokratik Kurdistan mewakili warga Yazidi dan mengecualikan Unit Perlawanan Sinjar, kesepakatan 2026 memasukkan Unit Perlawanan Sinjar serta perwakilan Aliansi Perjuangan Yazidi (Yazidi Cause Alliance) dan mengecualikan KRG serta Partai Demokratik Kurdistan. Erbil menilainya sebagai pelanggaran terhadap Pasal 140 kerangka konstitusional Irak, yang menetapkan Sinjar sebagai wilayah sengketa, sehingga memperhadapkan Partai Demokratik Kurdistan dengan Baghdad.

Upaya Baghdad menegakkan kewenangannya dengan menunjuk wali kota ketiga untuk Sinjar berujung pada kelumpuhan administratif ketika gubernur Ninawa, yang dipengaruhi tekanan Partai Demokratik Kurdistan, menolak mengesahkan penunjukan tersebut. Hasilnya: Sinjar kini terperangkap di bawah tiga klaim jabatan wali kota yang saling bersaing, yang menunjukkan bahwa dekret eksekutif dari Baghdad tidak dapat mengatasi veto regional. Sementara itu, kelumpuhan yang terjadi menciptakan kekosongan kekuasaan yang memungkinkan jaringan nonnegara mempertahankan daya tawar mereka atas keamanan dan pemerintahan lokal.

Kegagalan Kesepakatan Sinjar 2020 bukan semata-mata perselisihan antara Baghdad dan Erbil; kegagalan itu mencerminkan tumpang tindih antara organisasi-organisasi bersenjata yang saling bersaing, kepentingan politik, dan pengaturan ekonomi yang tidak mampu dibongkar oleh pemerintah Irak.

Selama bertahun-tahun, jaringan lintas perbatasan dan terowongan milik Unit Perlawanan Sinjar berfungsi sebagai jalur logistik bagi milisi-milisi Iran yang menyalurkan persenjataan ke Suriah dan diteruskan ke Lebanon. Pergeseran regional, yakni pembubaran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyusul runtuhnya rezim Assad, mengubah lanskap strategis dengan membatasi koridor Iran di Suriah; namun jaringan penyelundupan di lapangan tetap utuh. Kesepakatan 2026 membiarkan sumber-sumber pendapatan ilegal ini tidak tersentuh, tanpa ketentuan untuk mengalihkan kendalinya kepada Baghdad.

Kelalaian ini mencerminkan pengakuan tersirat Baghdad bahwa menuntut Unit Perlawanan Sinjar melepaskan kepentingan ekonominya dapat menggagalkan perundingan. Dengan memasukkan personel Unit Perlawanan Sinjar ke dalam satuan polisi lokal, tentara, dan Pasukan Mobilisasi Rakyat, Baghdad sekadar memindahkan anggota milisi ke daftar gaji federal tanpa membongkar jaringan komersial yang menopang pengaruh mereka. Hasilnya bukan niscaya pelucutan senjata, melainkan menyubsidi otonomi yang telah mereka miliki melalui gaji negara, yang memungkinkan para petempur mempertahankan struktur komando paralel dan hubungan dengan pelindung eksternal, serta menolak otoritas federal ketika keadaan politik berubah.

Jika pernyataan Penasihat Perdana Menteri Ala Talabani akurat bahwa utusan Amerika Serikat memaksakan Kesepakatan Sinjar, komitmen semacam itu akan runtuh seiring bergesernya prioritas strategis Amerika Serikat. Bagi Washington, memperlakukan Kesepakatan Sinjar 2026 sebagai cetak biru integrasi milisi berarti keliru membaca mekanisme kekuasaan negara Irak. Integrasi yang gagal membentuk komando operasional, membongkar jaringan keuangan ilegal, atau mengamankan konsensus nasional tidak akan memperluas kapasitas negara. Sebaliknya, integrasi itu memberikan perlindungan hukum dan pendapatan federal kepada aktor nonnegara sekaligus membiarkan koridor strategis terbuka untuk dieksploitasi. Meskipun hal ini tidak berarti terbentuknya komando operasional Iran atas pasukan yang diintegrasikan, muncul satu pertanyaan: apakah Baghdad akan menguasai loyalitas, sumber daya, dan keputusan operasional pasukan yang secara resmi telah dimasukkannya ke dalam institusi keamanannya.

Ukuran sesungguhnya dari kesepakatan 2026 bergantung pada apakah Baghdad mampu memublikasikan ketentuan hukum integrasi Unit Perlawanan Sinjar, menegakkan komando dan kendali langsung dengan akuntabilitas operasional, serta mencegah aktor eksternal, termasuk milisi yang bersekutu dengan Iran, pasukan Turki, dan sisa-sisa PKK, memanfaatkan infrastruktur lokal. Tanpa penegakan semacam itu, kesepakatan tersebut hanya mengukuhkan mentalitas panglima perang dengan seragam negara. Aktor bersenjata akan memanfaatkan integrasi formal untuk menutupi otonomi informal mereka, proksi Iran akan memperdalam hubungan di dalam satuan yang direstui negara, dan pertarungan memperebutkan koridor strategis Sinjar akan terus berlangsung di balik fasad kepatuhan.