PBB hengkang, intelijen Turki perkuat pengaruhnya dalam politik Somalia

Perserikatan Bangsa-Bangsa menutup misi politiknya di Somalia pada 31 Oktober 2026, mengakhiri tiga dekade keterlibatan politik atas permintaan Mogadishu. Badan-badan kemanusiaan dan kantor dukungan logistiknya tetap beroperasi, tetapi misi yang membantu menengahi sengketa konstitusional dan pemilu itu kini berakhir. Dalam hitungan hari, Uganda mulai menarik pasukannya, sementara Washington bersiap mengakhiri dukungan logistik bagi pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika.

Sebaliknya, Turki memperpanjang kehadiran militernya hingga 2028. Otorisasi itu mencakup ancaman keamanan, termasuk pembajakan dan penangkapan ikan ilegal. Turki juga memulai pengeboran lepas pantai di Curad-1 pada April 2026. Dinas intelijen Turki turut menengahi sengketa mengenai legitimasi pemerintah Somalia, yang menjadi sandaran kepentingan Ankara.

Mandat empat tahun Presiden Hassan Sheikh Mohamud secara hukum mencapai batas akhirnya pada 15 Mei. Amandemen konstitusi yang memperpanjang masa jabatan presiden dan parlemen menjadi lima tahun memungkinkan pemerintahannya mengklaim tambahan satu tahun. Pihak oposisi menolak penerapannya terhadap pejabat yang sedang menjabat. Komisi pemilihan umum telah menjadwalkan pemilu parlemen pada 15 April 2027 dan pemilihan presiden satu bulan setelahnya. Puntland, Jubaland, dan Dewan Masa Depan Somalia (Somali Future Council) menolak jadwal sepihak tersebut. Somalia memiliki tanggal pemilu, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai aturan yang mengaturnya.

Turki masuk ke dalam sengketa itu ketika konfrontasi merembet ke jalan-jalan Mogadishu. Pada Juni, menurut pemberitaan media Somalia, sebuah delegasi yang dipimpin wakil direktur Organisasi Intelijen Nasional Turki tiba untuk mendorong perundingan. Para pejabat Turki selanjutnya bekerja bersama diplomat Barat untuk menghidupkan kembali pembicaraan. Puntland dan Jubaland menolak berpartisipasi dalam format yang difasilitasi Turki. Ankara tidak lagi sekadar melatih pasukan federal; para perwira intelijennya berupaya mencapai penyelesaian atas kewenangan konstitusional pemerintah yang memimpin pasukan tersebut.

Hal itu tidak dengan sendirinya menggugurkan Turki sebagai mediator. Negara-negara yang memiliki kepentingan pernah menjembatani kesepakatan yang berguna. Namun, dapatkah dinas intelijen dari sebuah pemerintah yang mempersenjatai pasukan federal Somalia menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan panglima tertinggi pasukan itu? Kekhawatiran oposisi terhadap keberpihakan Ankara kian membesar. Turki membantah mencampuri politik Somalia, tetapi banyak pihak tidak memercayainya sebagai mediator. Oposisi meminta mediasi internasional yang lebih luas, tetapi tidak ada pengganti peran politik Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika misi itu ditutup.

Mohamud mengundang para penentangnya untuk berunding di Mogadishu pada 14 sampai 18 November 2026. Undangan itu patut disambut, tetapi seorang presiden yang mandatnya dipersoalkan negara-negara bagian tidak dapat berharap perundingan yang digelar menurut syarat-syaratnya akan menuntaskan persoalan siapa yang berwenang menetapkan aturan pemilu.

Mandat Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia berakhir pada 31 Desember 2026. Belum ada penggantinya. Washington tidak perlu menentang keterlibatan Turki, tetapi seharusnya menolak membiarkan kekuatan mana pun yang berkepentingan menjadi wasit eksternal Somalia tanpa mekanisme yang dipercaya pihak-pihak yang bersengketa.

Pembahasan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang membuka peluang. Meskipun Menteri Luar Negeri Marco Rubio tampak sebagian besar tidak menaruh minat pada Afrika, benua terpadat kedua dan kaya sumber daya itu penting. Washington dapat menegaskan pengaruh dan membentuk hasil dengan mudah, tanpa menguras sumber daya yang terbatas. Alih-alih menciptakan misi besar lainnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebaiknya menjajaki peran jasa baik yang terdefinisi bagi Somalia untuk Utusan Khusus PBB untuk Tanduk Afrika yang sudah ada, dengan persetujuan pihak-pihak Somalia yang terkait. Amerika Serikat dan mitra-mitra Eropa harus mendesak tercapainya kesepakatan tentang aturan pemilu dan menuntut agar setiap pengurangan dukungan logistik penjaga perdamaian mengikuti transisi keamanan yang kredibel.

Somalia berhak atas kepemilikan nasional atas politiknya. Namun, kedaulatan tidak menjadi lebih kuat ketika sebuah misi politik internasional pergi dan dinas intelijen asing yang berkepentingan menjadi mediator paling berpengaruh. Washington berisiko menyerahkan pengaruh atas penyelesaian politik sembari tetap memikul tanggung jawab atas konsekuensi keamanannya.