Tuntutan persatuan etnis selalu berujung perang

Pada 10 April 1938, kaum nasionalis Jerman menggelar referendum semu di wilayah Austria yang diduduki Jerman serta di Jerman sendiri untuk menentukan apakah perlu ada Anschluss, penyatuan, antara Jerman dan Austria. Setelah Nazi melaporkan dukungan lebih dari 99 persen di kedua negara, Jerman mencaplok Austria. Pemimpin Jerman Adolf Hitler tidak lantas merasa puas. Semua orang Jerman harus bersatu, demikian argumennya, yang berarti Jerman juga harus menguasai Sudetenland, wilayah perbatasan Cekoslowakia yang secara historis dihuni orang Jerman.

Perjanjian Munich, ketika negara-negara Eropa memilih mengakomodasi Hitler, tidak memulai Perang Dunia II, tetapi mempercepatnya dan mendorong Hitler meyakini bahwa ia dapat menyerbu Polandia tanpa konsekuensi. Kaum nasionalis etnis jarang menghentikan upaya ekspansi mereka ketika telah menguasai seluruh sesama etnisnya; langkah berikutnya selalu memanfaatkan kebutuhan yang mereka rasakan untuk merebut lebih banyak sumber daya atau ruang hidup.

Hari ini, pola yang sama tetap berlaku, bahkan ketika para pembuat kebijakan melupakan sejarah.

Pada 1952, perwira Angkatan Darat Mesir Gamal Abdul Nasser merebut kekuasaan di Kairo. Ia mempromosikan nasionalisme Arab, yakni keyakinan bahwa semua negara Arab harus bersatu membentuk satu entitas tunggal. Pada saat kudeta Nasser, terdapat sembilan negara Arab merdeka. Dalam satu dasawarsa, jumlahnya menjadi 16. Nasser tidak sabar. Ia mensponsori revolusi dan kudeta untuk menggulingkan raja-raja Arab, memicu perang dan konflik yang menewaskan puluhan ribu orang Arab. Ia menolak menerima identitas nasional yang tidak bertumpu pada Arabisme, bahkan ketika tindakan dan asumsinya justru mempromosikan supremasisme Mesir.

Diktator-diktator nasionalis Arab lain membawa ideologi Nasser ke titik yang bahkan lebih ekstrem. Diktator Irak Saddam Hussein menyerbu Kuwait sekaligus menggunakan senjata kimia terhadap warga Kurdi Irak sendiri di bawah bendera nasionalisme Arab. Irak pun bukan satu-satunya. Supremasisme etnis berulang kali menyimpang menjadi gagasan bahwa non-Arab tidak memiliki tempat, dan gagasan itu, misalnya, menopang genosida Sudan di Darfur. Warga Kabyle di Aljazair juga menghadapi diskriminasi sebagai buah dari nasionalisme Arab rezim tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional sekaligus Menteri Luar Negeri Henry Kissinger mendukung tuntutan “Satu China” dari Mao Zedong sebagai bagian dari inisiatifnya untuk memisahkan China dari Uni Soviet. Meskipun warga China daratan hanya menguasai Taiwan selama empat tahun dalam 500 tahun terakhir, dan meskipun bahkan Mao menganggap Taiwan sebagai negara yang berbeda, Kissinger mendukung kebijakan yang pada dasarnya mencerminkan pendekatan Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain terhadap penyatuan tanah-tanah Jerman. Kini, para pembuat kebijakan khawatir bahwa upaya China mencaplok Taiwan dapat memicu perang dunia. Demikian pula, jika Barat begitu saja menerima klaim China bahwa ia merupakan pelindung alami seluruh etnis Tionghoa, apakah itu berarti Beijing suatu hari akan menuntut kendali atas warga Tionghoa di Vancouver atau bahkan San Francisco? Hal itu tidak sefiktif yang terdengar.

Nasionalisme Somalia juga bersifat destruktif. Para pemimpin Somalia yang ditunjuk mengutamakan fantasi Somalia Raya ketimbang ketekunan membenahi Somalia itu sendiri. Akibatnya, Al-Shabaab memperluas wilayah amannya dan kini menguasai sebagian besar negeri itu beserta ibu kotanya. Pan-Turanisme di Turki mengancam memperluas ketidakstabilan dari Balkan hingga Asia Tengah dan menjadi akar perebutan wilayah Turki yang berlangsung di Siprus.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengutip nasionalisme etnis sebagai pembenaran bagi perangnya saat ini di Ukraina. Bagi mantan perwira KGB, intelijen Putin ternyata meleset. Asumsinya bahwa penutur bahasa Rusia di Ukraina timur lebih memilih bergabung dengan Rusia daripada tetap menjadi bagian dari Ukraina terbukti keliru, namun Putin terus membenarkan persatuan etnis Rusia bukan hanya untuk mengajukan klaim atas Ukraina, melainkan juga berpotensi untuk mencaplok sebagian Kazakhstan dan negara-negara Baltik.

Bahayanya, tentu saja, tumbuh sebanding dengan keberagaman populasi yang menjadi sasaran. Di Irak, Senator Joe Biden saat itu dan Presiden Council on Foreign Relations Les Gelb mengusulkan pembagian negara itu berdasarkan etnis dan sekte, tanpa memahami bahwa tidak ada garis pemisah yang jelas karena banyak kota dan kota kecil dihuni orang Arab, Kurdi, dan Turkmen, kaum Sunni, Syiah, dan Kristen yang hidup berdekatan, bahkan berdampingan. Usul mereka, yang dilakukan atas nama persatuan etnis, akan mengubah Irak menjadi Yugoslavia kedua.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak negara baru terbentuk di sekitar etnisitas. Jerman menyatukan puluhan negara bagian Jerman, dan Italia mengonsolidasikan mozaik kepangeranan serta negara-negara kecil. Kelompok-kelompok etnis berorganisasi di seluruh Balkan untuk melepaskan diri dari dominasi Utsmaniyah. Namun, ada perbedaan antara negara yang disusun berdasarkan etnisitas dan kepatuhan buta pada nasionalisme etnis.

Sementara Amerika Serikat berkembang di atas kesepakatan kewarganegaraan yang berlandaskan gagasan, bukan etnisitas, terlalu banyak pembuat kebijakan Amerika Serikat yang begitu saja menganggap pencarian persatuan etnis lintas batas sebagai hal yang sah, jika bukan diinginkan. Meskipun hari ini semua orang di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengakui bahwa perebutan wilayah oleh Jerman sebelum Perang Dunia II adalah salah, dan sebagian besar juga akan mengutuk ambisi serta tindakan Rusia yang lebih mutakhir, terlalu banyak orang di dalam Biro Urusan Timur Dekat Departemen Luar Negeri masih menyimpan gagasan romantis tentang pan-Arabisme, sementara Biro Afrika Departemen Luar Negeri mendukung impian Mogadishu tentang Somalia Raya, dan banyak orang di Biro Urusan Eropa dan Eurasia Departemen Luar Negeri memberi tempat bagi ambisi regional Turki.

Rotasi yang sering dan preferensi pada solusi jangka pendek memperparah ketidaktahuan sejarah di dalam Departemen Luar Negeri, Pentagon, dan bahkan Central Intelligence Agency. Bermain-main dengan persatuan etnis, bagaimanapun, serupa dengan menyiramkan bensin ke kebakaran hutan. Itu tidak akan berakhir baik. Kadang, melakukan sebaliknya justru menjadi kunci perdamaian: hari ini, pada dasarnya ada dua Rumania, salah satunya bernama Moldova. Hal yang sama berlaku bagi Albania dan Kosovo. Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah melakukan pekerjaan yang patut dipuji dengan memaksakan koreksi atas cara Departemen Luar Negeri menjalankan diplomasi, tetapi selama para diplomat Amerika Serikat memperlakukan sebagai sah ideologi-ideologi yang secara konsisten berujung perang, pekerjaan itu tidak akan tuntas.