MEF Menu
Middle East ForumSupport MEF
Middle East Forum · Middle East Forum
Observer

Washington harus menutup celah dalam perdagangan kripto Iran-Rusia

Departemen Keuangan Amerika Serikat memperluas sanksi terhadap A7 Network yang dipakai untuk mengelak dari sanksi, tetapi sejumlah celah masih terbuka

Leonid Baratz adalah jurnalis investigatif dan koresponden luar negeri dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Timur Tengah dan Eropa Tengah. Sebagai koresponden Timur Tengah untuk televisi dan radio nasional Ukraina, serta analis yang menulis ihwal urusan Eropa Timur untuk kelompok media Israel BeSheva, ia meliput urusan militer, diplomasi internasional, dan hubungan antaragama.

A USDT cryptocurrency coin.
Koin kriptokurensi USDT. · Shutterstock

Pada 1 Oktober 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan A7 Network, sebuah skema perbankan bayangan untuk membantu Rusia dan Iran mengelak dari sanksi, sebagai organisasi kriminal transnasional. Financial Crimes Enforcement Network di Departemen Keuangan mengusulkan agar perusahaan-perusahaan kedoknya di negara ketiga diputus dari sistem keuangan Amerika Serikat. Departemen Keuangan melaporkan bahwa sebuah jaringan pembayaran Rusia yang dipimpin politikus buron Moldova Ilan Shor dan dibangun oleh “bank pertahanan” Rusia, Promsvyazbank, mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran serta “proksi Iran, seperti Hamas.”

Promsvyazbank melayani hampir 70 persen kontrak pertahanan Rusia. Walaupun langkah 1 Oktober merupakan awal yang baik, tindakan itu belum cukup jauh. Departemen Keuangan menyatakan, perusahaan-perusahaan kedok tersebut memproses lebih dari 17 miliar dollar AS antara Januari 2025 dan Juni 2026 untuk membantu bank sentral Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan organisasi teroris yang didukung Iran memindahkan dana. Salah satu perusahaan kedok A7 Network bahkan berurusan langsung dengan armada bayangan Iran.

Catatan blockchain menunjukkan bagaimana uang bergerak melalui berbagai bank, perusahaan, dan entitas tersebut. Pada 7 Agustus 2026, Departemen Keuangan menetapkan Shelbit, sebuah platform Iran dengan perusahaan di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab, karena memindahkan dana ke dompet Korps Garda Revolusi Islam. TRM Labs, perusahaan terkemuka di bidang intelijen blockchain dan analitik data, melacak 6,3 miliar dollar AS melalui dompet-dompet yang terkait Shelbit, termasuk eksposur senilai 318 juta dollar AS kepada A7. Pada 17 September 2025, Shelbit mengirimkan 2 juta dollar AS dalam empat kali transfer ke sebuah dompet yang kemudian ditetapkan oleh National Bureau for Counter Terror Financing Israel sebagai infrastruktur Hamas. Penetapan Israel itu memperkuat kaitan antara lapisan penyelesaian transaksi ini dan pendanaan Hamas. TRM Labs mengingatkan, data on-chain menunjukkan ke mana uang berpindah, tetapi tidak menunjukkan siapa mengetahui apa. Meski begitu, fakta bahwa Korps Garda Revolusi Islam, Hamas, dan entitas yang didukung negara Rusia menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi yang sama sangat memberatkan.

Shelbit, A7, dan TokenSpot berbagi satu lapisan penyelesaian transaksi, dengan stablecoin USD Tether (USDT) sebagai jaringan dominan untuk memindahkan uang antarpihak. Masing-masing platform menghadapi sanksi atau aturan yang masih tertunda, tetapi Departemen Keuangan Amerika Serikat tidak memperlakukan mereka sebagai tentakel dari gurita yang sama. Gurita itu kini adalah Sberbank, yang menghubungkan, mengoordinasikan, dan melegalkan hasil akhirnya.

Celah lain masih tersisa. Pada 2 Juni 2026, Office of Foreign Assets Control di Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan Nobitex, bursa mata uang kripto terbesar di Iran, bersama tiga bursa domestik Iran lainnya, sehingga mendorong modal Iran ke lapisan lepas pantai seperti Shelbit dan ke sistem paralel Rusia. Undang-Undang Federal 282-FZ, yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin pada 4 Agustus 2026, memungkinkan perusahaan-perusahaan Rusia menyelesaikan perdagangan luar negeri dalam mata uang digital. Kaplan Panesh, wakil ketua komite anggaran Duma, mengatakan undang-undang itu memungkinkan perusahaan membayar mitra sambil “mengakali sanksi.” Sberbank, yang berada di bawah sanksi penuh Amerika Serikat sejak 2022, segera meluncurkan penyelesaian kripto untuk perdagangan luar negeri, menciptakan saluran yang didukung negara di samping A7.

Pada 14 September 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan VTB Bank karena membangun saluran rubel-rial dengan bank-bank Iran dan memperingatkan bank-bank asing agar memutus hubungan. Para pengkritik berpendapat bahwa sanksi sekunder terhadap bank-bank Rusia berisiko menimbulkan dampak komersial bagi sekutu di negara ketiga, tetapi eksposurnya memang sempit sejak awal: Perintah Eksekutif 13902 hanya menjangkau bank asing yang secara sadar mengkliringkan aliran dana Iran; perdagangan biasa dengan negara-negara tetangga Rusia berada di luar cakupannya.

Mekanisme Kirgistan juga memperlihatkan persoalan tersebut. Pada 6 Oktober 2026, TRM Labs menilai TokenSpot, bursa berlisensi di Bishkek, beroperasi sebagai kedok bagi Grinex, penerus Garantex, bursa Rusia yang terkena sanksi. TokenSpot mengirim sekitar 680 juta dollar AS kepada A7 dan muncul di antara mitra transaksi Shelbit. Britania Raya menjatuhkan sanksi kepada TokenSpot dua hari kemudian. Washington belum mengikuti langkah itu, dan pada 10 Oktober regulator Kirgistan masih mencantumkan TokenSpot sebagai bursa berlisensi. Washington semestinya menekan regulator di Bishkek untuk mencabut lisensinya.

Departemen Keuangan semestinya memperlakukan A7, Shelbit, TokenSpot, dan saluran 282-FZ sebagai satu pipa yang saling terhubung. Aturan final Financial Crimes Enforcement Network seharusnya mencakup platform penyelesaian transaksi Iran sekaligus membagikan daftar sub-agen yang tidak dipublikasikan kepada regulator di Georgia, Polandia, Uni Emirat Arab, dan Kirgistan. Office of Foreign Assets Control semestinya menetapkan TokenSpot dan menyatakan secara terbuka bahwa setiap bank Rusia atau perantara berlisensi yang mengkliringkan pembayaran kripto bagi mitra transaksi Iran berdasarkan 282-FZ akan menghadapi nasib seperti VTB Bank.

Terakhir, Departemen Keuangan semestinya menegakkan Pasal 8 Undang-Undang Stablecoin Amerika Serikat (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), yang mewajibkan Departemen Keuangan melarang platform Amerika Serikat mencantumkan stablecoin asing apabila penerbitnya mengabaikan perintah pembekuan. Laporan staf minoritas Senat mengungkapkan 84 persen dari 846 dompet terkait Iran yang terkena sanksi menggunakan stablecoin USDT dan bahwa Tether masih belum memasukkan ke daftar hitam dompet-dompet bank sentral yang bocor di internet pada Desember 2025. Departemen Keuangan harus menerbitkan perintah pembekuan untuk USDT di dompet-dompet yang terkait A7, sebagaimana Tether membekukan 344 juta dollar AS dana bank sentral Iran pada April 2026. Kenyataan bahwa jaringan mana pun yang mendanai Korps Garda Revolusi Islam dan Hamas masih menyelesaikan transaksi dalam token yang dipatok ke dollar mencerminkan kegagalan Washington menutup semua celah dan mengeringkan pendanaan teroris.

Dapatkan analisis Middle East Forum lewat email: berlangganan buletin (dalam bahasa Inggris)