Kurdi Suriah harus melihat melampaui hak berbahasa

QAMISHLI, SURIAH – Gerakan politik Kurdi di Suriah saat ini tampak berpusat pada satu isu kunci: pendidikan berbahasa Kurdi. Partai Persatuan Demokratik (PYD) dan sejumlah partai Kurdi yang lebih kecil, yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan di timur laut Suriah, menjadikan pengakuan formal atas pendidikan berbahasa Kurdi sebagai tujuan politik utama mereka.

PYD dan kelompok lain yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang kini telah bubar mendukung aksi protes mahasiswa dan menyokong berbagai inisiatif untuk menekan otoritas interim Suriah agar mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan.

Fokus yang begitu intens pada satu isu ini mencolok. Hingga belum lama ini, kelompok-kelompok Kurdi tersebut menguasai hampir sepertiga wilayah Suriah, sebelum Damaskus merebut sebagian besar wilayah yang dikuasai SDF dan memaksakan sebuah kesepakatan kepada para pemimpin Kurdi. Kesepakatan itu mencabut hampir seluruh otonomi pasukan Kurdi, yang pada akhirnya berujung pada pembubaran SDF serta lembaga-lembaga sipil yang selama lebih dari satu dekade memerintah timur laut Suriah.

Pada puncaknya, para aktor politik Kurdi di Suriah mengusung desentralisasi sebagai solusi potensial atas problem tata kelola yang telah lama membelit negara itu. Pada tahun-tahun tersebut, hak-hak kebahasaan cenderung tersisih karena bahasa Kurdi sudah diakui oleh Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur yang dipimpin Kurdi sebagai bahasa resmi, bersama bahasa Arab dan bahasa Suryani. Bahasa Kurdi menjadi bahasa pengantar utama di seluruh sistem pendidikan. Untuk pertama kalinya, orang Kurdi membentuk lembaga-lembaga yang didedikasikan bagi bahasa mereka serta menerbitkan dan menyiarkan dalam bahasa Kurdi secara bebas.

Menyebut pergeseran dari tuntutan desentralisasi dan federalisme menjadi seruan pendidikan berbahasa Kurdi sebagai kemunduran politik masih merupakan pernyataan yang terlalu lunak. Namun, fakta bahwa satu generasi penuh orang Kurdi tumbuh dengan pendidikan yang terutama diberikan dalam bahasa Kurdi dapat menjelaskan mengapa pendidikan berbahasa Kurdi menjadi tujuan politik utama partai-partai Kurdi pada tahap perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan saat ini.

Secara historis, terutama di bawah kekuasaan Baath, orang Kurdi tidak diberi hak untuk belajar dan mengajarkan bahasa mereka. Karena itu, hak-hak kebahasaan menjadi komponen sentral aktivisme politik dalam gerakan Kurdi. Konflik Suriah mengubah kenyataan tersebut dengan memungkinkan orang Kurdi, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu, memerintah wilayah mereka secara de facto. Kenyataan inilah, terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi di Suriah sejak jatuhnya rezim Assad, yang semestinya membentuk cara orang Kurdi memperjuangkan hak-hak kultural dan politik mereka.

Kelompok-kelompok Kurdi Suriah semestinya memperbarui dan memperkuat tuntutan mereka atas desentralisasi, yang akan menyediakan kerangka untuk menjamin hak-hak kebahasaan. Agenda politik yang lebih luas semacam itu akan memperkuat posisi mereka dalam menuntut pengakuan kultural dan politik, alih-alih membatasi tuntutan pada satu isu saja.

Sejak kesepakatan Januari 2026 antara SDF dan Damaskus, dan terutama setelah pembubaran SDF pada Agustus 2026, oposisi politik terorganisasi di wilayah Kurdi—yang secara historis menjadi pusat pembangkangan terhadap rezim-rezim yang silih berganti di Damaskus—praktis menghilang.

Partai dan kelompok politik Kurdi di berbagai spektrum politik tampaknya tidak lagi merasa perlu menentang rezim baru Suriah, terutama karena Damaskus memberikan ruang terbatas bagi ekspresi identitas Kurdi di ruang publik. Namun, justru inilah yang tampaknya hendak dicapai Damaskus: menenangkan orang Kurdi melalui konsesi yang simbolis dan terbatas untuk mencegah munculnya gerakan oposisi Kurdi yang dapat menginspirasi komunitas minoritas lain, terutama kaum Alawi dan Druze, yang pada beberapa kesempatan memandang orang Kurdi sebagai calon pemimpin perubahan demokratis di Suriah.

Ada persepsi di kalangan elite politik Kurdi bahwa mereka dapat menjadi mitra dalam membangun negara Suriah yang baru dan bahwa menentang secara terbuka pemerintahan Presiden interim Ahmed al-Sharaa dapat merusak upaya mengamankan hak-hak Kurdi. Namun, persepsi ini keliru membaca realitas politik. Al-Sharaa tampaknya tidak memandang orang Kurdi, atau aktor politik lain, sebagai mitra sejati dalam memerintah Suriah. Kesepakatannya dengan para pemimpin Kurdi sebagian besar didorong oleh tekanan internasional. Justru karena itulah kelompok Kurdi harus terus menekan Damaskus, terutama mengingat kekuatan-kekuatan besar dunia mendesak pemerintah Suriah agar tidak meminggirkan kelompok-kelompok Kurdi setelah kekerasan Januari 2026.

Orang Kurdi Suriah telah kehilangan kekuatan militer dan otoritas otonom de facto mereka, tetapi mereka tetap memiliki daya tawar politik dan kapasitas organisasi yang menempatkan mereka pada posisi unik untuk tetap menjadi suara bagi perubahan demokratis di Suriah. Meski prospek transisi demokratis dalam keadaan saat ini tipis, gerakan Kurdi akan lebih diuntungkan bila bertaruh pada masa depan demokratis Suriah yang lebih luas, ketimbang menerima konsesi terbatas dari Damaskus.