Setelah Pakta Mekkah, Perjanjian Badr harus masuk radar Washington

Empat negara berpenduduk mayoritas Muslim menandatangani nota kesepahaman pertahanan di Doha pada 21 Oktober 2026. Pakistan, Turki, Qatar, dan Indonesia menyebutnya perjanjian Badr. Sejauh ini, dokumen itu berupa nota kesepahaman, bukan pakta aliansi. Namun, maksudnya jelas: kerja sama Sunni yang lebih mendalam. Pada akhirnya, perjanjian Badr dapat berkontribusi pada arsitektur keamanan Sunni yang lebih luas. Amerika Serikat seharusnya waspada.

Kementerian Pertahanan Turki menyatakan nota kesepahaman tersebut mencakup produksi militer, riset dan pengembangan, pelatihan teknis, serta latihan bersama. Turki memasok teknologi. Pakistan dan Indonesia memasok pabrik serta tenaga kerja terampil. Qatar memasok modal.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif, Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler, Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, dan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari menandatangani naskah tersebut. Negara lain dapat bergabung berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan keempat negara itu.

Nama perjanjian itu mengandung resonansi keagamaan. “Badr” adalah nama sebuah pertempuran penting pada 624 Masehi, yang menandai pergeseran besar bagi komunitas Muslim awal ketika mereka menjadi kekuatan militer utama di Semenanjung Arab. Nota kesepahaman itu juga menyusul Pakta Mekkah, yang mengikat Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Pakistan dan Turki juga duduk bersama Arab Saudi dan Mesir dalam kelompok Regional Four (R4), yang muncul pada Maret 2026. Tujuannya adalah membangun kerja sama dan saling ketergantungan, selangkah demi selangkah, dengan blok keamanan Muslim Sunni yang komprehensif sebagai sasaran akhir.

Para akademisi China menafsirkan perjanjian Badr sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Amerika di kawasan. China Global South Project melaporkan, Ding Long, profesor di Institut Studi Timur Tengah Shanghai International Studies University, mengatakan kepada Jiefang Daily, surat kabar Shanghai yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, bahwa kemunculan Pakta Mekkah dan perjanjian Badr mencerminkan “kemunduran hegemoni AS”. Ding menambahkan bahwa negara-negara di kawasan tersebut “tidak lagi menaruh seluruh taruhan keamanan mereka pada Amerika Serikat”, karena mereka justru berupaya mendiversifikasi kemitraan dan menyebar risiko.

Pada saat yang sama, Ding memperingatkan bahwa menjamurnya pengaturan keamanan semacam itu dapat memecah lanskap keamanan kawasan, serta menyoroti potensi tantangan terhadap ekspor senjata China ke Pakistan. Hal ini juga berlaku bagi Barat. Pakistan, Turki, Qatar, dan Indonesia juga ingin mengurangi ketergantungan pada senjata Barat yang disertai berbagai syarat. Lisensi ekspor, ancaman sanksi, dan ikatan pelatihan sama-sama kehilangan daya ketika seorang mitra dapat membeli atau membangun di tempat lain. Washington seharusnya memantau perjanjian Badr dan memperjelas bagaimana Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) diterapkan.

Pilar industri perjanjian Badr juga memunculkan persoalan keamanan. Keempat anggotanya membeli senjata dari banyak pemasok. Turki mengoperasikan sistem buatan Amerika Serikat dan sangat berfokus pada produksi dalam negeri berstandar NATO. Pakistan merupakan pengguna utama peralatan asal Amerika Serikat. Qatar mengoperasikan armada beragam yang berisi peralatan Barat kelas atas. Indonesia menggunakan peralatan militer Barat dalam jumlah signifikan. Produksi bersama dan pelatihan teknis akan membawa sistem-sistem ini ke bengkel yang sama. Para insinyur dapat mempelajari perangkat keras satu sama lain. Rekayasa balik menjadi lebih mudah. Begitu pula pemindahan tanpa izin. Komponen yang dilisensikan kepada satu anggota dapat sampai ke anggota lain, atau ke pihak ketiga, tanpa persetujuan pemasok aslinya.

Karena itu, Washington dan sekutunya seharusnya mencermati arus teknologi pertahanan Badr secara saksama. Mereka seharusnya mendesak Turki, anggota NATO, untuk melindungi teknologi sekutu dalam setiap proyek bersama. Mereka terutama seharusnya meninjau syarat penggunaan akhir yang melekat pada sistem asal Amerika Serikat dalam persenjataan Pakistan, terlebih mengingat hubungan militer Pakistan yang erat dengan China.

Perjanjian Badr juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa lagi yang mungkin diuntungkan. Pakistan, Turki, dan Qatar masing-masing memiliki hubungan dengan kelompok islamis. Pakistan melindungi faksi-faksi militan islamis. Turki dan Qatar sama-sama mendukung Ikhwanul Muslimin dan menampung tokoh-tokoh Hamas.

Untuk saat ini, perjanjian Badr belum memiliki proyek, anggaran, atau jadwal produksi yang diumumkan. Pakta Mekkah sendiri sudah menunjukkan ketegangan. Turki belum memberikan dukungan militer ofensif apa pun kepada Arab Saudi dalam menghadapi kelompok Houthi di Yaman, dan kontribusi Pakistan lebih banyak pada pertahanan dalam negeri. Jika janji itu saja belum terwujud, janji industri perjanjian Badr akan membutuhkan bertahun-tahun untuk membuktikan diri. Produksi bersama menuntut standar, kepercayaan, dan waktu.

Washington seharusnya bertindak sekarang, sebelum arsitektur itu mengeras. Perjanjian Badr terbuka untuk diperluas melampaui empat anggota pendirinya. Jika kerja sama militernya makin mendalam dan para anggotanya mulai mengoordinasikan kepentingan strategis mereka, perjanjian itu dapat menantang pengaruh Barat, melemahkan daya tekan Amerika Serikat atas pemindahan senjata dan sanksi, serta menciptakan saluran baru bagi teknologi militer sensitif untuk sampai ke aktor-aktor yang memusuhi kepentingan Barat.