Uni Eropa bergerak melawan Ikhwanul Muslimin, tetapi bagaimana negara anggotanya?

Parlemen Eropa melakukan apa yang selama setahun terakhir didorong Washington agar dilakukan para sekutunya. Parlemen itu meminta pemerintah negara-negara Eropa memperlakukan Ikhwanul Muslimin sebagai persoalan keamanan, alih-alih sekadar keingintahuan kebijakan luar negeri.

Pada 8 Oktober 2026, para anggota parlemen di Strasbourg mengadopsi resolusi yang menyerukan strategi Uni Eropa untuk melawan “entryism islamis” dan mendesak negara-negara anggota menilai apakah orang serta organisasi yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin perlu dimasukkan dalam daftar teroris blok tersebut. Hasil pemungutan suara 381 berbanding 167, dengan 15 abstain. Anggota parlemen Prancis Céline Imart menyusun naskah itu untuk Partai Rakyat Eropa berhaluan tengah-kanan, kelompok terbesar di majelis tersebut, sementara European Conservatives and Reformists gencar melobi agar pemungutan suara digelar.

Langkah itu memiliki bobot politik, tetapi tidak berkekuatan hukum. Resolusi tersebut tidak mewajibkan pemerintah mana pun bertindak, dan tidak ada keputusan anggaran yang menyusulnya. Setiap penetapan daftar teroris memerlukan keputusan otoritas yudisial atau administratif nasional serta dukungan bulat negara-negara anggota di Dewan Uni Eropa. Di titik itulah pertarungan kini bergeser.

Pemerintahan Trump lebih dahulu tiba di sana. Kampanye itu dimulai dengan perintah eksekutif pada November 2025, dan pada Januari Departemen Keuangan serta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Yordania, dan Lebanon, dengan tuduhan mendukung Hamas. Cabang Sudan ditambahkan pada Maret 2026.

Departemen Keuangan kemudian merambah hingga ke Eropa sendiri, dengan menjatuhkan sanksi kepada aktivis yang bermukim di Inggris, Zaher Birawi, pada Januari dan, pada Juli, Mahmoud al-Abyari, yang diidentifikasi sebagai sekretaris jenderal Sekretariat Umum Ikhwanul Muslimin, menurut tinjauan pakar kontraterorisme Robin Simcox. Birawi menolak tuduhan tersebut, dan al-Abyari menepis penetapan atas dirinya sebagai tidak benar.

Paris bergerak seiring. Setelah laporan pesanan pemerintah pada 2025 mengenai jangkauan Ikhwanul Muslimin di Prancis, Majelis Nasional meloloskan resolusinya sendiri pada Januari yang meminta Uni Eropa memasukkan gerakan itu ke dalam daftar. Beberapa hari setelah pemungutan suara di Strasbourg, Massad Boulos, penasihat senior Presiden Donald Trump untuk urusan Arab dan Afrika, secara terbuka menyambut baiknya.

Dinas-dinas intelijen Eropa selama bertahun-tahun memaparkan jejak Ikhwanul Muslimin di benua itu. Kompilasi penilaian publik pada 2023 dari dinas keamanan di Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Swedia menemukan kesepakatan luas: inti dalam yang tertutup dan hierarkis, keanggotaan yang dirahasiakan, serta jejaring masjid, lembaga amal, kelompok mahasiswa, dan badan kepemudaan yang secara formal berdiri sendiri. Kantor intelijen dalam negeri di negara bagian Jerman Nordrhein-Westfalen menyebut strategi itu “Islamisasi dari bawah.”

Namun, dinas-dinas yang sama tidak sampai menyebut gerakan tersebut sebagai teroris. Tidak ada negara Eropa yang menetapkannya demikian, dan penyusun kompilasi itu, Lorenzo Vidino, memandangnya sebagai gerakan nirkekerasan meski bermasalah. Bahkan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengingatkan para anggota parlemen pada Januari bahwa Ikhwanul Muslimin bukanlah gerakan teroris. Jarak antara “bermasalah” dan “teroris” itulah yang akan menyulitkan Dewan. Penetapan daftar teror harus bertahan dalam uji yudisial, dan pengadilan-pengadilan Eropa pernah membatalkan penetapan yang bersandar pada laporan pers alih-alih keputusan otoritas nasional.

Uang merupakan ranah yang memungkinkan naskah itu menimbulkan dampak paling cepat. Para anggota parlemen ingin Komisi Eropa menghentikan hibah kepada kelompok-kelompok yang terkait Ikhwanul Muslimin dan membuka kepada publik pendanaan asing bagi kelompok semacam itu. Mereka juga secara khusus menyoroti Forum of European Muslim Youth and Student Organizations, jaringan berbasis di Brussels yang dibentuk pada 1996 untuk melatih aktivis muda dan berkampanye melawan diskriminasi anti-Muslim. Resolusi tersebut menyerukan pelarangan Forum of European Muslim Youth and Student Organizations dari pertemuan kelembagaan Uni Eropa dan pencoretannya dari Transparency Register, basis data pelobi terdaftar Uni Eropa. Kelompok itu sejak lama membantah memiliki kaitan apa pun dengan Ikhwanul Muslimin.

Anggota parlemen Ceko Tomáš Zdechovský, juru bicara Partai Rakyat Eropa untuk pengawasan anggaran, menyampaikan tuntutan itu secara gamblang menjelang pemungutan suara 8 Oktober: “Kita harus tahu siapa yang menerima uang Uni Eropa, berapa banyak, dan melalui program yang mana.”

Di Washington, sejumlah analis melihat peluang kerja sama transatlantik. Salah satu usulan dari sebuah lembaga riset menyerukan agar Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan membangun mekanisme pertukaran tetap dengan otoritas Eropa mengenai aliran keuangan yang mencurigakan, kepemimpinan, dan perantara.

Penolakan terutama datang dari Sosial Demokrat, Partai Hijau, dan Kiri, sementara kelompok sentris Renew mendukung naskah itu. Para pengkritik berpendapat naskah tersebut menjangkau jauh melampaui Ikhwanul Muslimin hingga ke organisasi kemasyarakatan Muslim dan antirasisme secara lebih luas. Anggota parlemen Partai Buruh Malta Alex Agius Saliba berpendapat bahwa meskipun resolusi itu mencantumkan nama Ikhwanul Muslimin, isinya meluas ke spektrum perkumpulan Islam yang jauh lebih lebar. Sebuah tulisan opini menilai pemungutan suara tersebut sebagai bukti bahwa kelompok tengah-kanan Eropa tengah bergeser ke arah kanan jauh dalam persoalan yang menyangkut umat Muslim.

Imart berupaya menjawab tuduhan itu dengan menegaskan bahwa keyakinan agama dan ideologi politik harus dipisahkan. Anggota parlemen Belgia Assita Kanko dari blok European Conservatives and Reformists mengajukan argumen serupa, bahwa menentang Islamisme politik justru melindungi umat Muslim biasa dari tekanan fundamentalis, bukan menyasar mereka.

Saran Simcox kepada pemerintah-pemerintah Eropa dimulai dari intelijen. Dinas keamanan setiap negara, menurut dia, harus memetakan siapa saja yang tergabung dalam jaringan Ikhwanul Muslimin di dalam negeri dan menyampaikan gambaran itu kepada negara tetangga serta Washington. Lembaga amal yang berfungsi sebagai kedok penggalangan dana Hamas harus ditutup. Untuk kelompok aktivis yang jauh lebih besar dan tidak melanggar undang-undang terorisme, ia menyerukan rencana terpisah untuk melawan pesan dan perekrutan mereka.

Bagian terakhir itu barangkali yang paling penting. Eropa telah menghabiskan dua dekade memperdebatkan apakah Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan teroris, sebuah perdebatan yang tidak pernah dipastikan oleh bukti. Pertanyaan yang lebih mungkin dijawab adalah apakah badan-badan yang terkait Ikhwanul Muslimin seharusnya memperoleh uang publik dan menikmati akses istimewa ke lembaga-lembaga yang hendak mereka pengaruhi.

Strasbourg sudah memberikan jawabannya. Apakah 27 pemerintah yang mengendalikan baik anggaran maupun daftar teror sepakat menutup pintu itu adalah urusan yang sama sekali lain.