Pergantian rezim di Iran bisa memecah Irak

Pada 20 Oktober 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia telah membahas upaya menyingkirkan rezim Iran bersama Presiden Donald Trump. Apa yang mungkin terjadi jika Republik Islam Iran runtuh? Yang jelas, pergantian rezim yang benar-benar terjadi di Teheran dapat memicu krisis di Irak apabila milisi, ulama Muqtada al-Sadr, dan otoritas keagamaan di kota suci Syiah, Najaf, berkonvergensi untuk mempertahankan kendali Syiah atas pemerintahan atau mendukung entitas separatis di selatan.

Tanda-tanda peringatan sudah terlihat. Pada 4 Maret 2025, Hussein Mounis dari blok Hoquq yang terkait dengan Kata’ib Hezbollah mengusulkan kemerdekaan bagi sembilan provinsi berpenduduk mayoritas Syiah apabila Syiah kehilangan kekuasaan di Baghdad. Seperti dicatat mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, pemisahan semacam itu akan membuat kekayaan minyak tetap berada di tangan Syiah. Pernyataan mereka menghidupkan kembali usulan tahun 2005 tentang wilayah Syiah di selatan, meski melalui federalisme konstitusional, bukan pemisahan diri.

Berdasarkan konvensi yang mengakar setelah invasi Amerika Serikat pada 2003, Syiah memegang jabatan perdana menteri, seorang Arab Sunni menjabat ketua parlemen, dan Kurdi menduduki kursi presiden, meskipun konstitusi tidak mewajibkan pembagian semacam itu. Iraq Study Group pada 2006 melaporkan bahwa Ayatullah Agung Ali al-Sistani mendorong persatuan politik Syiah di dalam Irak.

Pada 2014, penaklukan sebagian besar wilayah barat laut Irak oleh Negara Islam (ISIS) mendorong Sistani mengeluarkan fatwa untuk memobilisasi Syiah, mendorong Sadr membentuk Brigade Perdamaian, serta memicu intervensi faksi-faksi yang didukung Iran. Motif mereka berbeda-beda, tetapi mereka bersama-sama menghadapi ancaman terhadap Baghdad dan kota-kota suci Syiah.

Gerakan protes 2019 menghadirkan tantangan yang berbeda. Otoritas keagamaan mendesak Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi mundur setelah perwakilan Sistani memperingatkan bahwa dominasi politik bisa beralih ke komunitas lain. “Topi Biru” yang terkait dengan Sadr menyerang para demonstran; menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, para saksi mengaitkan tujuh kematian di Najaf pada Februari 2020 dengan orang-orang bersenjata yang terkait dengan Sadr. Milisi juga menggunakan kekuatan mematikan. Pemimpin Korps Badr, Hadi al-Amiri, memuji faksi-faksi yang menghadapi apa yang ia sebut “fitnah Oktober” dan mempertahankan tatanan politik, tanpa mengakui adanya pembunuhan. Pemerintah jatuh, tetapi kendali Syiah atas jabatan perdana menteri bertahan.

Republik Islam Iran membantu mempertahankan tatanan ini melalui dukungan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bagi faksi-faksi politik dan jaringan komersial. Runtuhnya rezim di Teheran tidak akan menghapus struktur kekuasaan di Irak: Najaf akan tetap memegang pengaruh keagamaan, Sadr tetap memimpin para pengikutnya, dan milisi-milisi yang didukung Iran tetap memiliki senjata, ratusan juta dolar, serta daya tawar institusional. Ketakutan kehilangan jabatan perdana menteri dapat mendorong kerja sama di antara para pesaing.

Alternatif lain ialah melakukan konsolidasi ke wilayah selatan yang memiliki ladang minyak, pelabuhan, perlintasan perbatasan, serta kota-kota suci Najaf dan Karbala. Penguasaan atas pendapatan dari semua itu dapat menopang otonomi milisi tanpa Teheran.

Runtuhnya rezim Iran juga dapat mendorong China mendukung entitas yang didominasi milisi di Irak selatan untuk melindungi kepentingannya, terutama jika Beijing membutuhkan pengganti kemitraannya dengan Iran. Kepentingan China di ladang-ladang minyak Irak dapat menjadi insentif ekonomi untuk mengamankan sumber pengaruh alternatif dan menjamin pasokan minyak tanpa gangguan. Dukungan China dapat memberikan sokongan ekonomi dan politik, memperkuat kemampuan wilayah selatan untuk bertahan, serta mengubah potensi pemisahan Irak menjadi arena persaingan antara Washington dan Beijing.

Bagi monarki-monarki Arab Teluk, sebuah kantong bersenjata di selatan dapat menyerupai tantangan kelompok Houthi, kali ini di pesisir utara Teluk Persia.

Kemungkinan ini menyingkap titik buta strategis dalam pendekatan yang ditempuh utusan Amerika Serikat Tom Barrack dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Washington menyetujui perpanjangan tenggat waktu untuk menempatkan senjata milisi di bawah kendali negara hingga 30 Juni 2027, dengan mengutamakan negosiasi dan integrasi bertahap. Namun, kesepahaman ini tidak menawarkan jawaban yang jelas terhadap faksi-faksi yang menolak kerangka kerja Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan justru mengejar otonomi selatan setelah Iran runtuh.

Organisasi-organisasi ini memandang senjata mereka sebagai jaminan kelangsungan hidup politik dan militer. Pada 21 Oktober, Harakat al-Nujaba menolak pelucutan senjata dan partisipasi dalam proses politik. Pernyataan-pernyataan separatis sebelumnya menunjukkan bahwa sejumlah faksi mempertimbangkan alternatif teritorial apabila perimbangan kekuatan di Baghdad berubah.

Perpanjangan itu juga memberi faksi-faksi waktu untuk mengonsolidasikan jaringan keuangan, memperkuat pijakan politik, dan menata ulang posisi mereka. Tokoh-tokoh yang terkait milisi menduduki jabatan-jabatan tinggi pemerintahan, meskipun organisasi mereka tetap mempertahankan kemampuan bersenjata yang mandiri. Washington berisiko memberikan legitimasi sebelum memastikan pelucutan senjata yang sesungguhnya.

Karena itu, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menghadapi lebih dari sekadar tantangan pelucutan senjata. Mengintegrasikan para petempur ke dalam institusi negara tidak menghapus rantai komando, pembiayaan, atau loyalitas yang terpisah. Mencegah fragmentasi wilayah menuntut perlindungan instalasi minyak dan institusi provinsi dari penguasaan kelompok bersenjata.

Runtuhnya rezim Iran dapat memberi Irak peluang untuk membongkar kekuatan milisi dan melampaui konvensi sektarian yang diwarisi sejak 2003. Namun, penundaan dapat mendorong milisi mengatasi persaingan di antara mereka dan menghidupkan kembali proyek wilayah selatan demi mengamankan senjata dan dominasi politik mereka. Kontestasi utamanya dengan cepat akan beralih menjadi soal apakah Irak mampu menegakkan otoritas negara sebelum krisis Iran mengubah pelucutan senjata menjadi perebutan atas perbatasan negara itu.