Upaya Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menata regulasi agama

Selama beberapa dekade, para penguasa Arab Saudi bertumpu pada lembaga keagamaan yang mengawasi ibadah, pelaksanaan hukum Islam, serta kehidupan keagamaan di masjid dan lembaga-lembaga publik. Hubungan ini telah berubah cukup jauh. Lembaga keagamaan tetap penting bagi masyarakat Saudi, tetapi negara mulai menjalankan kendali yang jauh lebih besar atas cara lembaga-lembaga itu berfungsi. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tidak berupaya menyingkirkan agama dari kehidupan publik di Arab Saudi. Sebaliknya, ia berusaha menentukan siapa yang memegang otoritas keagamaan dan bagaimana lembaga-lembaga keagamaan berfungsi di dalam negara.

Contoh paling jelas dari peralihan ini terjadi pada 2016, ketika pemerintah membatasi kewenangan polisi agama. Regulasi baru melarang polisi agama membuntuti, memeriksa dokumen identitas, menginterogasi, atau melakukan penangkapan. Pemerintah justru mengalihkan kewenangan itu kepada kepolisian reguler dan dinas keamanan. Para pejabat agama masih dapat memberikan nasihat dan teguran, sementara negara mempertahankan kendali atas pemolisian dan peradilan pidana.

Selain itu, pemerintah meningkatkan kehadiran administratifnya di masjid. Pada 2018, Kementerian Urusan Islam menyatakan telah memberhentikan lebih dari 2.000 khatib Jumat selama satu dekade sebelumnya karena penggantian yang tidak disetujui dan pelanggaran terhadap regulasi kementerian. Angka itu mendahului sebagian besar masa kepemimpinan bin Salman, tetapi menggambarkan kendali administratif kementerian atas sistem kemasjidan.

Pemerintah juga memusatkan kendali atas mimbar masjid. Pada 2018, Kementerian Urusan Islam membentuk unit untuk memantau ceramah para imam, khatib, dan pekerja keagamaan, termasuk aktivitas mereka di media sosial, serta mengumumkan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan mimbar. Pada 2020, Menteri Urusan Islam Abdul Latif Al Sheikh mengumumkan bahwa kementerian telah mencopot imam dan khatib yang tidak mengikuti instruksinya untuk mencuitkan pernyataan dari Dewan Ulama Senior. Pada 2022, kementerian mencopot khatib Jumat yang membiarkan orang lain menyampaikan khotbah atas nama mereka tanpa persetujuan terlebih dahulu, sebagian di antaranya telah berbicara dari mimbar yang sama selama puluhan tahun. Kementerian kini menentukan siapa yang boleh menggunakan mimbar, dengan aturan apa, dan apakah mereka dapat tetap bertahan di sana.

Pemerintah juga membidik ulama dengan pengikut besar di luar birokrasi. Pada 2017, otoritas Saudi menangkap tokoh terkemuka gerakan Sahwa, Salman al-Awda. Penangkapannya, bersama penangkapan sejumlah pemuka agama lain, menegaskan batas pengaruh keagamaan di luar lembaga negara. Pada 2020, Syekh Saleh al-Maghamsi, yang lama menjabat imam Masjid Quba di Madinah, juga kehilangan posisinya setelah secara terbuka menyerukan pengampunan bagi para tahanan, meskipun sebelumnya ia secara terbuka mendukung bin Salman.

Pergeseran itu juga tampak dalam cara pemerintah memperlakukan pesan keagamaan. Kementerian Urusan Islam kian memanfaatkan otoritas administratifnya untuk menyeragamkan apa yang sampai kepada jemaah masjid, terutama pada isu-isu yang dianggap pemerintah sensitif secara politik. Pada 2020, kementerian menginstruksikan para imam dan khatib untuk menyampaikan posisi Dewan Ulama Senior mengenai Ikhwanul Muslimin dan memperingatkan bahwa mereka yang mengabaikan arahannya dapat kehilangan jabatan. Kementerian juga menegaskan akan mengganti khatib yang dicopot dengan orang lain yang dianggapnya memenuhi syarat. Karena itu, persoalannya bukanlah apakah Arab Saudi memiliki lembaga keagamaan, melainkan siapa yang memutuskan apa yang dikatakan lembaga-lembaga itu, siapa yang berbicara melaluinya, dan di mana batas otoritas keagamaan yang dapat diterima.

Pembagian itu bahkan lebih kentara di dua tempat paling suci dalam Islam. Pada 2023, pemerintah membentuk Kepresidenan Urusan Keagamaan untuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Lembaga ini mengawasi para imam dan muazin, khotbah, pelajaran, halakah, serta bimbingan keagamaan. Raja Salman menunjuk Syekh Abdul Rahman al-Sudais sebagai presiden lembaga ini, dengan pangkat setingkat menteri.

Regulasi 2024 semakin memformalkan pengaturan tersebut. Kepresidenan itu memiliki badan hukum tersendiri, tetapi secara organisasi tetap terhubung dengan raja. Lembaga ini menyelia para imam dan muazin, salat, khotbah, pelajaran, dan halakah keagamaan di dua masjid suci tersebut.

Namun, ini bukanlah sekularisasi. Arab Saudi terus memperoleh legitimasi dan identitasnya dari Islam serta dari perannya sebagai penjaga Mekah dan Madinah. Perubahannya terletak di tempat lain: negara telah mempersempit ruang bagi ulama untuk menjalankan otoritas keagamaan secara independen dari lembaga-lembaganya. Bin Salman tidak perlu melemahkan Islam untuk memperkuat negara; ia membutuhkan lembaga keagamaan yang beroperasi di dalam sistem yang ia kendalikan.