Azerbaijan jangan menyerah pada tekanan islamis soal pendidikan perempuan

Pada 21 September 2026, Kabinet Menteri Azerbaijan mengubah peraturan seragam sekolah untuk melarang pakaian yang dinilai tidak sejalan dengan pendidikan sekuler. Meski kebijakan itu tidak menyebut jilbab, pelaksanaannya membuat sekolah melarang murid dan guru yang mengenakan jilbab. Keputusan tersebut memicu unjuk rasa dan boikot sekolah, memantik kontroversi di Turki serta menimbulkan kekhawatiran di Iran. Lebih dari sekadar sengketa administratif, krisis ini menyingkap pergulatan struktural mengenai pendidikan perempuan, otoritas keagamaan, dan sekularisme politik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Tujuan mendasar negara Azerbaijan adalah melindungi anak perempuan dari kewajiban menutup kepala dan supremasisme patriarkal islamis. Islamisme politik memanfaatkan tubuh perempuan sebagai penanda untuk memaksakan kepatuhan di bawah otoritas laki-laki. Kerangka hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak fundamental untuk dilindungi dari tekanan sosial dan keagamaan orang tua yang mengorbankan peluang perkembangan, kesejahteraan, dan kesetaraan kewarganegaraan mereka.

Preseden sejarah menunjukkan bagaimana pendidikan perempuan terus menjadi sasaran reaksi balik kalangan konservatif. Pada 1920-an, Raja Amanullah dari Afghanistan mendirikan sekolah-sekolah bagi anak perempuan dan mengirim siswi ke Turki untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi oposisi keagamaan justru membongkar upaya modernisasinya. Beberapa dekade kemudian, Ayatullah Ruhollah Khomeini menggalang perlawanan terhadap reformasi sekuler di Iran, yang berpuncak pada pemberlakuan kewajiban menutup kepala. Dewasa ini, rezim apartheid gender Taliban dan pengucilan perempuan dari pendidikan menengah serta pendidikan tinggi mencerminkan titik akhir paling ekstrem dari pemaksaan atas nama agama.

Ketegangan antara hak individu, tradisi keagamaan, dan kesetaraan sipil bersifat universal; sebagai contoh, Knesset Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pemisahan gender di ruang kuliah universitas, yang memicu perdebatan mengenai apakah akomodasi terhadap ortodoksi mengorbankan partisipasi akademik perempuan.

Namun, sekularisme yang dipaksakan negara tidak boleh mencerminkan paternalisme keagamaan. Para penentang sekularisme kerap membingkai kesetaraan gender sebagai paksaan Barat yang asing, sementara kaum fundamentalis menampilkan misogini, antisemitisme, dan homofobia sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Kedua klaim itu memutarbalikkan sejarah. Dogma di sejumlah bagian dunia Muslim merupakan fenomena modern, yang dibentuk oleh ideologi politik abad ke-20, kitab hukum kolonial, dan pembangunan bangsa yang otoriter. Sebelum perkembangan tersebut, peradaban Islam klasik memperlihatkan keterbukaan budaya, toleransi beragama, serta keluwesan dalam soal gender dan norma sosial, yang kerap kontras secara menguntungkan dengan ortodoksi kaku Eropa Barat abad pertengahan.

Keterbukaan historis ini dirayakan dalam kesusastraan klasik. Karya-karya Nizami Ganjavi, salah satu pilar puisi Persia sekaligus tokoh sentral warisan budaya Azerbaijan, menyajikan bukti meyakinkan tentang humanisme kawasan pada masa pramodern. Dalam mahakarya seperti Khosrow dan Shirin, Ganjavi menggambarkan tokoh-tokoh perempuan sebagai sosok otonom dan tangguh secara intelektual, memiliki daya politik dan otoritas moral. Lebih jauh, kesusastraan dunia Persia abad pertengahan secara rutin menampilkan representasi kasih sayang dan identitas yang cair, mencerminkan warisan budaya yang nyaman dengan keberagaman.

Untuk mengatasi krisis saat ini, kerangka kebijakan harus memuat strategi yang menjawab keharusan menjamin pendidikan bagi semua anak tanpa memandang pakaian mereka. Siswi sekolah tidak boleh menjadi sandera yang terjepit di antara keyakinan agama orang tua mereka dan kebijakan negara yang kaku; menghukum murid melalui pengucilan berarti menjatuhkan sanksi kepada anak-anak yang justru hendak dilindungi negara.

Otoritas Azerbaijan sebaiknya menjajaki jalur-jalur yang kreatif dan inklusif, seperti mekanisme pendaftaran yang fleksibel, pedoman berpakaian masa transisi, dan saluran konseling berbasis sekolah, untuk mengintegrasikan anak-anak sekolah tersebut ke dalam pendidikan arus utama sekaligus membangun kerangka berkelanjutan guna menerapkan kebijakan baru tanpa melanggar hak untuk belajar.

Selanjutnya, agar inisiatif gender tetap bersifat emansipatoris, demokratis, dan partisipatif, berbagai upaya harus mendorong kepemimpinan perempuan. Azerbaijan perlu membentuk panel peninjau independen yang terdiri atas akademisi feminis, pendidik, ahli perlindungan anak, serta perempuan dari beragam latar belakang sekuler dan keagamaan untuk memandu pelaksanaan kebijakan. Memajukan kesetaraan gender juga menuntut pendekatan terpadu yang menghubungkan tata kelola lokal dengan solidaritas lintas kawasan di antara masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim. Pembangunan koalisi lintas batas memungkinkan akademisi dan aktivis perempuan bertukar strategi untuk melawan pemaksaan oleh laki-laki. Kerangka-kerangka ini harus mengutamakan mekanisme hak asasi manusia yang efektif; seruan atas nama “keragaman budaya” atau “sensitivitas keagamaan” tidak boleh sekali pun dijadikan dalih untuk melegitimasi praktik patriarkal atau kewajiban menutup kepala.