Meretakkan rezim Iran

Ringkasan Eksekutif

Kampanye militer dan ekonomi terhadap Republik Islam Iran telah secara mendasar mengubah perimbangan kekuatan di kawasan, tetapi belum mengubah fondasi politik rezim Iran. Kapabilitas militer Iran merosot signifikan, namun Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tetap menjaga kohesi sistem politik, menindas oposisi domestik, dan memproyeksikan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan rezim. Karena itu, tantangan strategis utama bukan lagi bagaimana melemahkan Iran secara militer, melainkan bagaimana mengonversi keunggulan militer dan paksaan ekonomi menjadi transisi politik yang berkelanjutan.

Makalah ini berargumen bahwa pusat gravitasi yang menentukan adalah koalisi pemerintahan yang berporos pada IRGC, bukan sisa kapabilitas militer Iran. Sistem otoriter jarang runtuh karena rakyat menjadi tidak puas. Sistem semacam itu menjadi rentan ketika kepercayaan kalangan elite terkikis, institusi politik alternatif bermunculan, dan rezim tidak lagi mampu meyakinkan para pendukungnya bahwa ia merupakan jalan teraman menuju stabilitas.

Dengan demikian, transisi yang berhasil menuntut strategi politik terpadu yang dibangun di atas empat tujuan yang saling menguatkan: memperkuat oposisi bersatu yang mampu memerintah, memecah koalisi pemerintahan rezim melalui keterlibatan yang dibedakan dengan kalangan elite, mendominasi lingkungan informasi, serta bersaing dengan rezim secara ekonomi melalui tekanan yang tepat sasaran, dukungan bagi perlawanan sipil, dan visi kemakmuran pascatransisi yang meyakinkan. Tekanan militer dan ekonomi tetap penting, tetapi hanya sejauh menciptakan peluang bagi berkembangnya dinamika politik tersebut.

Laporan ini selanjutnya berargumen bahwa kantong-kantong oposisi yang terlindungi di dalam Iran dapat menyediakan ruang politik yang aman, tempat institusi oposisi dapat berorganisasi, memerintah, dan menunjukkan otoritas alternatif yang kredibel. Seiring waktu, kantong-kantong ini seharusnya meluas melampaui wilayah pinggiran berpenduduk minoritas hingga ke jantung Iran yang mayoritas Persia, sehingga meningkatkan penyangkalan teritorial, melemahkan keyakinan elite, dan memperkuat legitimasi nasional.

Terakhir, makalah ini mengusulkan peran yang saling melengkapi bagi Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat sebaiknya memimpin upaya politik, ekonomi, informasi, dan perencanaan transisi, sementara Israel melanjutkan pelemahan kapabilitas koersif rezim melalui operasi militer dan intelijen yang berkelanjutan. Seluruh bantuan eksternal harus tetap tidak mencolok dan mendukung transisi politik yang tak terbantahkan dipimpin oleh orang Iran sendiri. Tujuannya bukan sekadar melemahkan Republik Islam Iran, melainkan memastikan bahwa ketika peluang perubahan tiba, alternatif yang kredibel telah siap menggantikannya.

Pendahuluan: Rezim Melemah, tetapi Belum Rentan

Timur Tengah telah memasuki era strategis baru. Sejak Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel menjalankan kampanye militer berkepanjangan terhadap Republik Islam Iran, yang mengubah konfrontasi proksi selama puluhan tahun menjadi konflik antarnegara secara langsung. Apa yang bermula sebagai upaya melemahkan program nuklir dan kapabilitas militer Iran berkembang menjadi perang kawasan berkepanjangan yang membentang di Teluk Persia, Irak, Levant, dan Laut Merah. Iran menderita kerugian besar: sejumlah pemimpin militer senior tewas, sebagian infrastruktur nuklir dan industri rudalnya rusak, dan sebagian besar arsitektur penggentaran kawasan yang dibangun dengan susah payah selama empat dekade telah terdegradasi. Namun, delapan bulan perang juga memperlihatkan kenyataan yang tidak nyaman. Meskipun berada di bawah tekanan militer yang hebat, Republik Islam Iran tetap berkuasa, terus bertempur, dan mempertahankan kapasitas untuk mengancam stabilitas kawasan pada skala yang hanya sedikit orang perkirakan.

Paradoks ini seharusnya menjadi penentu kebijakan terhadap Iran pada masa depan. Pelajaran utama dari perang itu bukan sekadar bahwa Iran kini lebih lemah daripada sebelumnya, melainkan bahwa degradasi militer semata terbukti tidak cukup untuk menghasilkan perubahan politik. Amerika Serikat dan Israel telah menunjukkan bahwa mereka dapat menimbulkan kerusakan parah pada kapabilitas militer Iran. Mereka belum menunjukkan bagaimana keberhasilan militer dapat diterjemahkan menjadi keruntuhan sistem politik yang sejak awal melahirkan kapabilitas tersebut.

Sesungguhnya, jika konflik ini mengungkap satu ciri yang menentukan dari Republik Islam Iran, ciri itu adalah ketahanan institusional. Rezim beradaptasi terhadap kemunduran militer yang berulang dengan menyebarkan asetnya, mendesentralisasi struktur komando, mengandalkan jaringan produksi berlapis, dan memindahkan konflik ke ranah yang masih menyimpan keunggulan asimetris penting baginya. Alih-alih menerima kekalahan strategis, Teheran memanfaatkan sisa kekuatannya, terutama rudal, drone, paksaan maritim, operasi siber, dan mitra kawasan yang masih bertahan, untuk terus membebani lawan-lawannya. Dengan demikian, ia mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa Iran yang melemah sekalipun tetap mampu membentuk lingkungan keamanan kawasan.

Barangkali tidak ada tempat yang memperlihatkan adaptasi ini lebih jelas daripada Teluk Persia. Sepanjang konflik, Iran berulang kali menunjukkan kemampuan mengancam salah satu koridor energi terpenting di dunia. Dengan kombinasi rudal balistik, drone jarak jauh, kekuatan angkatan laut, serangan proksi, dan taktik maritim yang memaksa, Teheran berulang kali menargetkan negara-negara Teluk yang menampung pasukan Amerika, pelayaran komersial, dan infrastruktur energi kawasan. Meskipun operasi-operasi ini tidak menutup Selat Hormuz secara permanen, operasi tersebut berulang kali mengganggu lalu lintas niaga, menaikkan harga energi global, memaksa penggelaran besar-besaran kekuatan laut, dan mengingatkan pemerintah kawasan bahwa Iran masih memiliki kapasitas untuk menempatkan perdagangan Teluk dalam risiko, kendati telah berbulan-bulan menghadapi operasi militer intensif. Kemampuan membebankan biaya strategis sembari menyerap pukulan militer merupakan salah satu pelajaran terpenting dari konflik saat ini.

Penjelasannya terletak pada hakikat negara Iran itu sendiri. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bukan sekadar organisasi militer lain yang melindungi pemerintahan yang selebihnya konvensional. IRGC telah berkembang menjadi tulang punggung institusional Republik Islam Iran, sebuah entitas politik, militer, intelijen, ekonomi, dan ideologis yang menautkan institusi koersif rezim, otoritas provinsi, jaringan komersial, yayasan keagamaan, dan industri strategis. Ia membiayai dirinya melalui kepemilikan komersial yang luas, mengarahkan represi internal lewat organisasi keamanan yang saling tumpang tindih, serta memproyeksikan kekuatan ke luar negeri melalui pasukan rudal, drone, aset maritim, dan mitra kawasan. Selama arsitektur institusional ini tetap utuh, rezim mempertahankan kapasitas luar biasa untuk menyerap guncangan eksternal sambil menjaga kendali internal.

Ketahanan ini juga menjelaskan mengapa gelombang keresahan domestik yang silih berganti gagal menghasilkan transisi politik meskipun penolakan publik meluas. Selama dua dekade terakhir, jutaan warga Iran berulang kali menunjukkan penolakan mereka terhadap Republik Islam Iran melalui protes berskala nasional, pemogokan buruh, kampanye hak-hak perempuan, aktivisme mahasiswa, dan perlawanan sipil. Namun, setiap gerakan pada akhirnya menghadapi ketimpangan struktural yang sama: aparat keamanan yang kohesif berhadapan dengan oposisi yang tetap terpecah secara politik, kurang berkembang secara organisasi, dan tidak mampu menyodorkan alternatif pemerintahan yang bersatu. Legitimasi semata tidak menghasilkan perubahan rezim. Organisasi-lah yang melakukannya.

Pengalaman perbandingan memperkuat kesimpulan ini. Sistem otoriter yang tangguh jarang runtuh karena rakyat menjadi tidak puas; sistem itu runtuh ketika keyakinan kalangan elite mulai retak. Para pemimpin politik, pejabat keamanan, pelaku ekonomi, dan pengelola birokrasi mempertimbangkan ulang kesetiaan mereka ketika menyimpulkan bahwa rezim tidak lagi mampu melindungi kepentingan mereka, ketika ongkos kesetiaan yang berlanjut meningkat, ketika informasi yang kredibel mengungkap perimbangan kekuatan politik yang sebenarnya, dan ketika pemerintahan alternatif yang layak tampak mampu menjaga ketertiban. Singkatnya, keruntuhan otoritarianisme lebih bergantung pada ketidakpastian di kalangan elite ketimbang pada pembujukan massa.

Wawasan ini membawa implikasi mendalam bagi strategi Amerika Serikat dan Israel. Tantangannya bukan lagi sekadar melemahkan Republik Islam Iran, melainkan menerjemahkan tekanan militer dan ekonomi yang sedang berlangsung menjadi kondisi yang memungkinkan transisi politik yang dipimpin oleh orang Iran. Aktor eksternal dapat membantu menciptakan kondisi tersebut dengan meningkatkan ketidakpastian di dalam rezim sembari diam-diam memperkuat kapasitas organisasi, daya tahan, dan kredibilitas alternatif yang tumbuh dari dalam negeri. Karena legitimasi pemerintahan masa depan mana pun akan bergantung pada kemandiriannya, dukungan dari luar sebaiknya tetap setidak mencolok mungkin, memperluas peluang bagi pengorganisasian politik warga Iran tanpa menjadi wajah publiknya.

Makalah ini berargumen bahwa transisi politik menuntut strategi terpadu yang dibangun di atas empat tujuan yang saling menguatkan: memperkuat oposisi yang bersatu, memecah koalisi pemerintahan rezim, mendominasi lingkungan informasi, dan bersaing dengan rezim secara ekonomi sambil menawarkan visi pemulihan nasional yang realistis. Makalah ini juga berargumen bahwa pembentukan kantong-kantong oposisi yang terlindungi di dalam Iran dapat menyediakan fondasi organisasi bagi institusi oposisi untuk bertahan, berkembang, dan bersiap memerintah. Peran aktor eksternal bukanlah mengarahkan proses ini, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkannya berhasil. Karena itu, pertarungan yang menentukan bukan lagi apakah Republik Islam Iran dapat dilemahkan secara militer, melainkan apakah sisa fondasi politiknya dapat digeser secara sistematis oleh alternatif Iran yang kredibel.

Bagian I: IRGC sebagai Pusat Gravitasi

Pusat gravitasi yang menentukan dari Republik Islam Iran bukan sisa kapabilitas militernya, melainkan kohesi sistem politik-keamanan yang berporos pada IRGC. Garda Revolusi lebih dari sekadar organisasi militer. Ia menautkan institusi koersif rezim, dinas intelijen, jaringan ekonomi, otoritas provinsi, dan kepemimpinan politik ke dalam koalisi pemerintahan yang saling menguatkan, yang berulang kali menunjukkan kapasitas luar biasa untuk menyerap guncangan eksternal. Karena itu, pertanyaan strategis utama bukan sekadar bagaimana melemahkan kapabilitas militer Iran, melainkan bagaimana meretakkan hubungan institusional yang memungkinkan rezim bertahan.

Suksesi tersebut telah mengubah Republik Islam Iran dari negara revolusioner yang dipimpin kalangan ulama dengan sokongan IRGC menjadi negara keamanan yang didominasi IRGC, yang mempertahankan legitimasi keulamaan sebagai salah satu instrumen pemerintahannya. Meskipun Pemimpin Tertinggi tetap paling berkuasa secara konstitusional, otoritas praktis bergeser secara menentukan ke arah institusi yang menjalankan kekuasaan koersif, menguasai sumber daya ekonomi, dan menjaga disiplin elite. Dengan demikian, pusat gravitasi rezim tidak terletak pada sosok pemimpin perseorangan, melainkan pada kohesi IRGC itu sendiri.

Ketahanan koalisi ini lebih bergantung pada kesamaan harapan tentang masa depan ketimbang pada kesatuan ideologi. Banyak pemimpin bisnis Iran, pejabat provinsi, teknokrat, birokrat, bahkan anggota dinas keamanan, boleh jadi secara diam-diam mempertanyakan arah negeri mereka. Namun, ketidakpuasan jarang berujung pada pembelotan karena sistem otoriter menciptakan persoalan aksi kolektif: hanya sedikit elite yang akan keluar dari barisan sebelum mereka yakin pihak lain siap melakukan hal yang sama. Transisi politik baru menjadi mungkin ketika harapan tersebut berbalik, yakni ketika orang dalam yang berpengaruh menyimpulkan bahwa rezim tidak lagi mampu melindungi kepentingan mereka dan bahwa pemerintahan alternatif yang kredibel menyediakan titik temu bagi pelepasan diri yang terkoordinasi.

Koalisi ini pun tidak monolitik. Kepentingan para komandan senior IRGC berbeda secara mendasar dari kepentingan teknokrat, administrator provinsi, pengelola badan usaha milik negara, hakim, pemimpin bisnis, pegawai negeri karier, dan perwira militer reguler. Kelompok-kelompok ini menghadapi insentif yang berbeda, memiliki kerentanan yang berbeda, dan akan merespons secara berbeda ketika ketidakpastian meningkat. Karena itu, strategi transisi yang efektif bergantung pada pembedaan di antara mereka, bukan pada penerapan tekanan yang seragam. Pertanggungjawaban sebaiknya tetap difokuskan pada mereka yang bertanggung jawab atas represi dan korupsi, sementara peluang yang jelas perlu diciptakan bagi pihak lain untuk melepaskan diri tanpa takut akan keruntuhan institusional atau pembalasan yang membabi buta. Pembedaan semacam itu melemahkan insentif bagi perlawanan kolektif sekaligus menjaga kapasitas institusional yang dibutuhkan bagi tata kelola pascatransisi.

Implikasi utamanya jelas. Tujuannya bukan sekadar melemahkan kapabilitas militer IRGC, melainkan mengikis koalisi politik yang diorganisasi, dilindungi, dan pada akhirnya menjadi sandaran IRGC bagi kelangsungan rezim. Karena itu, setiap unsur strategi berikutnya perlu dinilai berdasarkan satu pertanyaan: apakah unsur itu meningkatkan ketidakpastian di dalam koalisi pemerintahan rezim sekaligus memperkuat kepercayaan pada alternatif Iran yang kredibel?

Bagian II: Kerangka bagi Transisi Politik

Jika ketahanan Republik Islam Iran bertumpu pada kohesi koalisi pemerintahan yang berporos pada IRGC, strategi transisi yang berhasil harus mengubah persamaan politik yang selama ini berulang kali menguntungkan rezim. Tekanan ekonomi, operasi militer, atau protes publik, jika masing-masing berdiri sendiri, kecil kemungkinannya menghasilkan perubahan politik. Sebaliknya, transisi bergantung pada penguatan oposisi sekaligus pelemahan kemampuan rezim untuk memerintah secara sistematis. Empat jalur upaya yang saling menguatkan menjadi kunci: membangun kapasitas oposisi, meretakkan kohesi rezim, mendominasi lingkungan informasi, dan bersaing dengan rezim secara ekonomi melalui tekanan yang tepat sasaran, dukungan bagi perlawanan sipil, serta persiapan yang kredibel bagi pemulihan pascatransisi. Secara bersama-sama, upaya-upaya ini memperbesar kemungkinan bahwa guncangan politik pada masa depan, baik yang ditimbulkan oleh tekanan militer, krisis ekonomi, maupun keresahan domestik, menghasilkan transisi politik alih-alih siklus represi berikutnya.

Syarat pertama adalah membangun kapasitas oposisi. Kelemahan terbesar oposisi Iran tidak pernah terletak pada dukungan publik, melainkan pada pengorganisasian politik. Meskipun ketidakpuasan meluas, gerakan oposisi tetap terpecah berdasarkan garis ideologi, etnis, geografi, dan generasi. Transisi yang berhasil memerlukan wahana politik bersatu yang mampu mengoordinasikan beragam konstituen sembari menjalin keterhubungan dengan aktor domestik maupun komunitas internasional. Wahana semacam itu harus menyediakan kepemimpinan yang efektif, merumuskan platform politik yang inklusif secara luas, menjaga komunikasi yang aman dengan jaringan di dalam negeri, dan mengembangkan kapasitas organisasi yang diperlukan untuk mengoordinasikan protes, pemogokan, diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan pada akhirnya pemerintahan. Tujuannya bukan keseragaman ideologi, melainkan koherensi institusional: sebuah pusat yang diakui dan mampu mengubah ketidakpuasan rakyat menjadi aksi politik yang berkelanjutan dan pada akhirnya menjadi otoritas pemerintahan yang sah.

Jalur upaya kedua adalah meretakkan koalisi pemerintahan rezim. Karena sistem otoriter bergantung pada kerja sama elite, strategi transisi harus membentuk ulang insentif yang dihadapi mereka yang menopang tatanan yang ada. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa tekanan yang tidak dibedakan justru kerap memperkuat kohesi rezim, sedangkan pendekatan yang dibedakan memperlebar perpecahan internal. Pejabat senior yang bertanggung jawab atas represi dan korupsi semestinya bersiap menghadapi pertanggungjawaban, tetapi teknokrat, pegawai negeri, pemimpin bisnis, administrator provinsi, dan personel keamanan tingkat bawah sebaiknya ditawari masa depan yang kredibel dalam negara pascatransisi yang berlandaskan hukum. Pembedaan semacam itu mengurangi ketakutan terhadap perubahan, meningkatkan ketidakpastian di dalam koalisi penguasa, dan mendorong pelepasan diri secara bertahap dari rezim. Transisi politik jarang dipicu oleh satu pembelotan dramatis; transisi muncul melalui erosi kumulatif keyakinan elite di berbagai institusi yang perlahan kehilangan kemauan untuk membela status quo.

Syarat ketiga adalah menguasai lingkungan informasi. Setiap sistem otoriter bergantung pada penguasaan persepsi sebanyak penguasaan wilayah. Republik Islam Iran telah lama mengandalkan sensor, pengawasan, pemutusan internet, dan media yang dikendalikan negara untuk menyembunyikan perpecahan internal, mengecilkan hati aksi kolektif, dan memperkuat anggapan bahwa perlawanan terorganisasi itu sia-sia. Karena itu, transisi yang berhasil memerlukan jaringan komunikasi yang tangguh dan mampu bertahan dari gangguan pemerintah, pendokumentasian pelanggaran rezim secara sistematis, serta pesan strategis yang konsisten yang membongkar korupsi sekaligus memperlihatkan kekuatan dan kesatuan oposisi yang kian tumbuh. Sama pentingnya, kampanye informasi harus menyampaikan bukan hanya mengapa sistem yang ada harus berakhir, melainkan juga apa yang akan menggantikannya. Menunjukkan bahwa alternatif politik yang kredibel memang ada, dan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa keruntuhan nasional, sangat penting baik untuk menggerakkan masyarakat maupun untuk menenangkan orang dalam rezim yang tengah mempertimbangkan untuk melepaskan diri.

Pada akhirnya, transisi politik memerlukan persaingan ekonomi. Republik Islam Iran mempertahankan kesetiaan bukan hanya melalui ideologi dan paksaan, melainkan juga melalui patronase. Karena itu, setiap gerakan politik alternatif harus bersaing secara ekonomi sekaligus secara politik. Hal ini dimulai dengan langkah-langkah praktis yang memungkinkan perlawanan sipil berkelanjutan, termasuk dukungan keuangan bagi pekerja yang mogok dan keluarga yang rentan. Diperlukan pula pengoptimalan sanksi untuk memaksimalkan tekanan terhadap institusi yang bertanggung jawab atas represi, sembari meminimalkan kesulitan yang tidak perlu bagi warga Iran kebanyakan. Di luar tekanan jangka pendek, para pemimpin oposisi harus menyajikan rencana rinci untuk stabilisasi ekonomi, rekonstruksi, pemulihan kepercayaan pasar, dan kesinambungan layanan publik esensial. Jaminan yang jelas mengenai hak milik yang sah, institusi negara yang berfungsi, dan investasi pada masa depan sangat penting terutama bagi pemimpin bisnis, teknokrat, dan pengelola ekonomi yang kerja samanya akan sangat dibutuhkan selama transisi apa pun. Masa depan ekonomi yang dapat dipercaya mengurangi ketidakpastian, melemahkan ketergantungan pada patronase rezim, dan memperkuat keyakinan bahwa perubahan politik akan menghasilkan stabilitas, bukan kekacauan.

Tidak satu pun dari keempat jalur upaya ini memadai jika berdiri sendiri. Pengorganisasian oposisi tanpa pelepasan diri kalangan elite tidak mungkin mengatasi aparat koersif rezim. Ketidakpastian elite tanpa alternatif politik yang kredibel lebih mungkin menghasilkan kelumpuhan ketimbang transisi. Kampanye informasi yang tidak ditopang organisasi tidak akan bertahan lama, sementara tekanan ekonomi tanpa visi pemulihan justru memperkuat ketakutan, bukan harapan. Hanya dengan menjalankan keempatnya secara serentak, perimbangan kekuatan politik dapat berangsur bergeser menjauh dari koalisi pemerintahan yang berporos pada IRGC.

Bagian III: Kondisi bagi Keretakan Rezim

Transisi politik jarang berawal dari satu peristiwa penentu. Rezim otoriter umumnya terurai ketika berbagai tekanan saling menguatkan, yang secara bertahap mengubah cara para aktor politik menilai keseimbangan risiko. Kemunduran militer, gangguan ekonomi, protes publik, kegagalan informasi, dan fragmentasi kelembagaan kurang penting sebagai penyebab keruntuhan yang berdiri sendiri dibandingkan karena, secara bersama-sama, semua itu meyakinkan semakin banyak orang dalam bahwa tatanan yang ada tidak lagi mampu menjamin keamanan, stabilitas, atau keselamatan pribadi. Karena itu, transisi politik bersifat kumulatif, bukan katalitik.

Mobilisasi publik kerap menjadi wujud kasatmata dari proses ini, tetapi jarang memadai dengan sendirinya. Protes yang berkelanjutan meningkatkan biaya politik represi, memperlihatkan menurunnya legitimasi, dan menyingkapkan luasnya ketidakpuasan masyarakat. Nilai strategis terbesarnya, bagaimanapun, terletak pada kemampuannya memengaruhi perhitungan elite, bukan menggulingkan rezim secara langsung. Gerakan protes yang berulang di Iran sejak 2009 menggambarkan dinamika ini: meski diikuti secara luas, tidak satu pun menghasilkan kapasitas organisasi atau pelepasan dukungan elite yang diperlukan untuk melahirkan transisi politik.

Pergeseran yang menentukan terjadi ketika ketidakpastian menyebar ke dalam koalisi penguasa. Para pemimpin politik, teknokrat, tokoh bisnis, pejabat provinsi, dan anggota aparat keamanan mulai mengambil langkah antisipatif menghadapi masa depan yang kian tidak pasti. Sebagian diam-diam mengurangi kerja sama. Sebagian lain menolak mengambil keputusan yang berisiko secara politik. Sebagian lagi menjalin hubungan terselubung dengan lembaga-lembaga oposisi yang sedang tumbuh. Tindakan-tindakan ini jarang tampak dramatis bila dilihat satu per satu, tetapi secara kolektif melemahkan kemampuan rezim untuk memerintah sekaligus memperkuat keyakinan bahwa alternatif mulai menjadi layak. Karena itu, pembelotan sebaiknya dipahami bukan sebagai tahap akhir keruntuhan rezim, melainkan sebagai salah satu penyebab utamanya.

Tekanan militer dan ekonomi mempercepat proses ini dengan membentuk ulang ekspektasi, bukan dengan menentukan hasil secara langsung. Kekalahan yang terus berlanjut di medan tempur, menyusutnya kendali teritorial, terganggunya logistik, dan kian menguatnya pembatasan terhadap patronase, semuanya memperbesar keraguan terhadap kelangsungan rezim dalam jangka panjang. Ketika biaya mempertahankan sistem yang ada meningkat, meningkat pula daya tarik untuk melepaskan diri bagi para aktor yang loyalitasnya selama ini lebih bergantung pada stabilitas daripada ideologi.

Informasi merupakan mekanisme yang membuat kenyataan yang berubah itu menjadi bermakna secara politik. Seiring melemahnya sensor, terbongkarnya korupsi, terlihatnya perpecahan internal, serta pengamatan warga atas partisipasi yang kian luas dari orang lain, risiko perlawanan yang dipersepsikan pun menurun. Sama pentingnya, orang dalam rezim memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai melemahnya posisi pemerintah dan munculnya alternatif yang kredibel. Dengan demikian, informasi mempercepat penyebaran ketidakpastian ke seluruh koalisi penguasa.

Pada akhirnya, transisi yang berhasil menuntut adanya tempat bagi kepercayaan elite untuk berpindah. Ketika kepercayaan kepada pemerintah petahana terkikis, kepercayaan kepada otoritas politik alternatif harus tumbuh pada saat yang sama. Lembaga-lembaga oposisi yang mampu mengoordinasikan tindakan politik, menjaga komunikasi, mempersiapkan pemerintahan, dan mempertahankan layanan publik esensial akan mengurangi kekhawatiran akan instabilitas, baik di kalangan warga maupun orang dalam rezim. Tanpa alternatif semacam itu, bahkan krisis yang parah lebih mungkin memperkuat represi daripada menghasilkan perubahan politik yang bertahan lama.

Implikasi utamanya adalah bahwa keretakan rezim merupakan sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Perubahan politik terjadi ketika sejumlah tekanan yang saling menguatkan secara mantap meningkatkan ketidakpastian di dalam koalisi penguasa, sembari pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan terhadap alternatif yang kredibel. Karena itu, tujuannya bukan sekadar melemahkan Republik Islam Iran, melainkan menggeser keseimbangan risiko politik hingga mempertahankan tatanan yang ada tampak lebih berbahaya daripada mendukung penggantinya.

Bagian IV: Strategi Menyeluruh untuk Transisi Politik

Bagian-bagian sebelumnya berargumen bahwa kelangsungan hidup Republik Islam Iran tidak semata bertumpu pada kemampuan militernya atau aparat koersifnya, melainkan pada terus terjaganya kohesi sistem politik yang berpusat pada IRGC. Karena itu, transisi politik menuntut lebih dari sekadar melemahkan rezim; ia menuntut penguatan alternatif yang kredibel sambil secara sistematis membentuk ulang insentif bagi pihak-pihak yang menopang tatanan yang ada. Tidak ada satu instrumen pun, baik tekanan militer, sanksi, protes, diplomasi, maupun operasi informasi, yang kemungkinan besar dapat mencapainya sendirian. Sebaliknya, keberhasilan bergantung pada pengintegrasian upaya politik, informasi, ekonomi, kelembagaan, dan diplomatik ke dalam satu kampanye yang saling menguatkan, yang secara bertahap menggeser keseimbangan kekuatan dari rezim ke arah alternatif yang layak.

Prioritas pertama adalah membangun alternatif politik yang kredibel dan mampu memerintah selama dan sesudah transisi. Kelemahan terbesar oposisi Iran bukanlah kurangnya dukungan publik, melainkan ketiadaan wahana politik terpadu yang mampu mengoordinasikan beragam konstituen. Badan semacam itu seharusnya menyatukan aktor domestik dan diaspora di sekitar platform politik yang inklusif, mempersiapkan pemerintahan sementara, menyusun peta jalan politik dan ekonomi, serta merangkul organisasi buruh, kelompok perempuan, mahasiswa, minoritas etnis, teknokrat, pemimpin bisnis, dan tokoh agama yang berpikiran reformis. Fokusnya seharusnya bukan menyelesaikan setiap perselisihan ideologis, melainkan membangun kesepakatan luas mengenai prinsip-prinsip transisi demokratis, pemerintahan konstitusional, keutuhan wilayah, dan peralihan kekuasaan politik secara damai. Di atas segalanya, ia harus menunjukkan bahwa alternatif yang terorganisasi dan kompeten terhadap rezim saat ini memang ada. Inisiatif yang telah ada, termasuk Iran Freedom Congress (Kongres Kebebasan Iran) dan upaya tokoh-tokoh yang dikenal secara nasional seperti Reza Pahlavi, menggambarkan sekaligus kemajuan yang telah dicapai dan kebutuhan yang terus ada akan kerangka kelembagaan terpadu yang mampu mengoordinasikan oposisi demokratis yang lebih luas.

Organisasi politik harus diimbangi dengan strategi informasi yang efektif. Kemampuan rezim menekan perbedaan pendapat sangat bergantung pada penguasaan informasi, pemecahan-belah jaringan oposisi, serta upaya meyakinkan warga maupun orang dalam bahwa perlawanan itu sia-sia. Karena itu, upaya komunikasi yang menyeluruh perlu memperkuat komunikasi yang aman, menembus sensor, mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, membongkar korupsi, dan memperbesar gema suara-suara kredibel di dalam Iran. Sama pentingnya, upaya itu harus secara konsisten menyampaikan visi positif bagi masa depan negeri tersebut. Menunjukkan bahwa perubahan politik dapat dicapai sekaligus sejalan dengan stabilitas merupakan hal esensial untuk memobilisasi masyarakat sembari meyakinkan orang dalam rezim bahwa transisi tidak harus melahirkan kekacauan atau balas dendam.

Strategi ekonomi semestinya juga berfokus pada pembentukan insentif politik, bukan sekadar menimbulkan beban biaya. Bantuan keuangan bagi buruh yang mogok dan komunitas rentan dapat menopang perlawanan sipil pada masa konfrontasi, sementara sanksi seharusnya kian diarahkan kepada lembaga dan individu yang langsung bertanggung jawab atas represi dan korupsi, bukan memperbesar kesulitan hidup rakyat Iran secara luas. Pada saat yang sama, para pemimpin oposisi dan mitra internasional perlu menyiapkan rencana yang kredibel untuk stabilisasi makroekonomi, rekonstruksi, pemulihan investasi, perlindungan hak milik yang sah, keberlanjutan dana pensiun dan layanan esensial, serta reintegrasi ke dalam pasar internasional. Memberikan keyakinan bahwa kehidupan ekonomi dapat membaik setelah transisi akan mengurangi ketergantungan pada patronase rezim sekaligus mendorong pemimpin bisnis, teknokrat, dan pelaku sektor swasta untuk memandang perubahan politik sebagai peluang, bukan ancaman.

Barangkali lini upaya yang terpenting menyangkut pembentukan ulang insentif elite. Karena rezim otoriter bergantung pada kerja sama elite, strategi transisi perlu membedakan secara cermat berbagai kategori orang dalam rezim. Pejabat senior yang bertanggung jawab atas represi berat dan korupsi harus bersiap menghadapi pertanggungjawaban di bawah supremasi hukum. Pada saat yang sama, pegawai negeri tingkat bawah, teknokrat, manajer ekonomi, pejabat provinsi, dan banyak personel keamanan perlu memperoleh jaminan yang jelas bahwa mereka memiliki masa depan di dalam Iran pascatransisi, sepanjang mereka tidak terlibat dalam pelanggaran serius. Pertanggungjawaban yang bersifat individual, keberlanjutan kelembagaan, perlindungan profesional, dan kerangka transisi yang dirumuskan secara jelas akan mengurangi kekhawatiran yang terkait dengan perubahan politik sekaligus mendorong pelepasan diri secara bertahap dari sistem yang ada. Pembedaan semacam itu melemahkan kohesi rezim, mempertahankan kapasitas negara, dan memperbesar kemungkinan pembelotan terjadi sebelum, bukan sesudah, rezim mulai runtuh.

Pelibatan sektor keamanan merupakan lini upaya yang bersifat melengkapi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa rezim otoriter menjadi sangat rapuh ketika sebagian aparat keamanan menolak perintah untuk menindas rakyat atau memilih bersikap netral pada masa krisis politik. Karena itu, strategi transisi perlu membedakan antara unsur-unsur yang terikat secara ideologis dan bertanggung jawab atas represi dengan populasi yang lebih luas, yakni personel militer reguler, perwira keamanan berpangkat rendah, dan para wajib militer yang loyalitas utamanya mungkin tertuju pada bangsa, bukan pada rezim. Kampanye informasi yang disasar secara cermat, jaminan kredibel mengenai perlakuan yang sah dan kelanjutan dinas profesional bila memungkinkan, serta seruan yang konsisten kepada kewajiban konstitusional dapat memperbesar kemungkinan bahwa unsur-unsur sektor keamanan membelot atau menyingkir selama transisi. Bahkan netralitas yang terbatas di dalam lembaga-lembaga keamanan utama dapat secara signifikan mengurangi kemampuan rezim mempertahankan represi, sembari menjaga keberlanjutan kelembagaan yang diperlukan bagi stabilitas pascatransisi.

Menopang upaya politik ini menuntut penguatan perlawanan sipil dan ketahanan siber. Infrastruktur komunikasi yang independen, perangkat digital yang aman, jaringan dokumentasi yang tangguh, dan kapasitas organisasi yang terdesentralisasi memungkinkan para aktivis berkoordinasi kendati menghadapi sensor dan pengawasan. Pada saat yang sama, organisasi buruh, asosiasi profesi, universitas, jaringan ekonomi, dan komponen masyarakat sipil lainnya perlu didukung dengan cara yang meningkatkan kemampuan mereka berorganisasi, mempertahankan aksi kolektif, dan menjaga komunikasi pada masa gangguan. Jaringan-jaringan inilah yang menjadi fondasi organisatoris tempat transisi yang berhasil pada akhirnya bertumpu.

Transisi yang berhasil juga menuntut koordinasi internasional yang erat. Pemerintah-pemerintah demokratis perlu menyelaraskan kebijakan sanksi, pesan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dukungan bagi perlawanan sipil, dan perencanaan transisi, sembari menghindari pendekatan yang justru memperkuat narasi rezim tentang kendali asing. Dukungan semestinya mengutamakan penguatan lembaga politik yang dipimpin warga Iran, media independen, masyarakat sipil, upaya dokumentasi, serta strategi ekonomi terpadu yang memadukan tekanan tersasar terhadap rezim dengan dukungan praktis bagi ketahanan oposisi dan perencanaan kredibel untuk pemulihan pascatransisi. Mitra kawasan, Eropa, dan Amerika Serikat masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi upaya mereka paling efektif bila dikoordinasikan di sekitar tujuan bersama, yaitu memungkinkan terjadinya transisi yang dipimpin warga Iran, bukan berupaya mengarahkannya dari luar.

Pada akhirnya, perencanaan untuk hari sesudahnya sama pentingnya dengan perencanaan transisi itu sendiri. Salah satu risiko terbesar setelah runtuhnya rezim otoriter adalah keruntuhan kelembagaan. Karena itu, menjaga agar kementerian, pengadilan, perusahaan utilitas publik, administrasi lokal, dan layanan pemerintah esensial tetap berfungsi harus diperlakukan sebagai prioritas strategis. Keadilan transisional perlu menyeimbangkan pertanggungjawaban dan stabilitas melalui pendekatan berlapis yang menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran terberat ke pengadilan, sembari melindungi pegawai negeri biasa dan kalangan profesional yang dapat berkontribusi pada pembangunan kembali negara. Reformasi sektor keamanan, mekanisme transisi yang dirundingkan bila memungkinkan, proses pengungkapan kebenaran, dan keberlanjutan kelembagaan bersama-sama mengurangi kekhawatiran akan kekacauan sekaligus memperbesar keyakinan bahwa perubahan politik akan memperkuat, bukan membongkar, negara Iran.

Secara keseluruhan, lini-lini upaya ini merupakan satu strategi terpadu, bukan sekumpulan inisiatif yang berdiri sendiri. Organisasi politik, operasi informasi, persaingan ekonomi, pelibatan elite, perlawanan sipil, koordinasi internasional, dan perencanaan pascatransisi saling menguatkan dengan secara bersamaan meningkatkan ketidakpastian di dalam rezim sembari mengurangi ketidakpastian tentang masa depan sesudahnya. Tujuannya bukan sekadar mempercepat berakhirnya Republik Islam Iran, melainkan memastikan bahwa ketika kondisi bagi transisi politik muncul, telah tersedia alternatif kredibel untuk menggantikannya dengan negara Iran yang stabil dan diakui secara internasional.

Bagian V: Membangun Kantong-Kantong Oposisi yang Terlindungi

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sistem otoriter yang bertahan lama menjadi jauh lebih rapuh ketika oposisi yang terorganisasi memperoleh kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kantong-kantong terlindungi di dalam negeri. Kantong semacam itu merampas kendali rezim yang tanpa tandingan atas sebagian wilayah nasional, sekaligus menyediakan ruang aman tempat organisasi-organisasi oposisi dapat berkoordinasi, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan membangun lembaga-lembaga pemerintahan alternatif. Suriah memberikan contoh mutakhir. Wilayah yang dikuasai oposisi di Idlib, yang sebagian dilindungi oleh penangkalan militer eksternal dan ditopang melalui dukungan logistik lintas batas, mempertahankan lembaga politik dan administratif oposisi lama setelah lembaga serupa dilenyapkan di tempat lain di negeri itu, sehingga memungkinkan mereka ikut serta dalam transisi politik Suriah berikutnya.

Nilai strategis kantong-kantong terlindungi lebih bersumber pada lembaga politik yang dimungkinkannya ketimbang pada wilayah yang dicakupnya. Ruang yang aman memungkinkan organisasi oposisi mengoordinasikan kepemimpinan, menjaga komunikasi, mengelola bantuan kemanusiaan, menyelesaikan sengketa lokal, dan menunjukkan kemampuan memerintah. Di Iran, kantong semacam itu paling mungkin pertama-tama muncul di wilayah perbatasan, termasuk sebagian Kurdistan dan Baluchistan, tempat geografi dan jaringan politik yang telah ada mungkin menawarkan peluang lebih besar bagi pengorganisasian yang berkelanjutan. Namun, kantong yang hanya terbatas pada wilayah minoritas kecil kemungkinannya mencapai legitimasi nasional yang diperlukan bagi transisi politik, dan justru dapat memperkuat narasi rezim tentang separatisme. Karena itu, tujuannya seharusnya menjadi fondasi bagi gerakan nasional yang lebih luas, yang secara progresif memperluas pengaruh politik ke jantung wilayah Iran yang mayoritas penduduknya Persia.

Mempertahankan kantong-kantong ini menuntut dukungan logistik dan kelembagaan yang tangguh. Akses perbatasan, komunikasi yang aman, bantuan kemanusiaan, sumber daya keuangan, layanan medis, media independen, keahlian hukum, dan kapasitas administratif akan memungkinkan lembaga-lembaga oposisi bertahan dalam konfrontasi yang berkepanjangan sembari menjaga keberlanjutan organisasi dan bersiap untuk pemerintahan nasional kelak. Seiring menurunnya kemampuan rezim memproyeksikan kekuatan, meluasnya ruang politik terlindungi ke pusat-pusat populasi utama Iran akan semakin meruntuhkan persepsi tentang kelanggengan rezim dan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas politik alternatif yang sedang tumbuh.

Arti strategis kantong-kantong terlindungi pada akhirnya melampaui wilayahnya sendiri. Begitu rezim tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tanpa tandingan atas sebagian wilayah negeri, persepsi tentang kelanggengannya mulai terkikis di kalangan birokrat, pemimpin bisnis, pejabat provinsi, dan anggota dinas keamanan. Karena itu, penyangkalan wilayah terutama berfungsi sebagai mekanisme politik dan psikologis yang melemahkan kepercayaan elite, mempercepat pembelotan, dan meningkatkan ketidakpastian di seluruh koalisi penguasa. Kantong-kantong terlindungi hanya bernilai sejauh ia memperkuat oposisi nasional yang bersatu, yang mampu mempertahankan kepemimpinan, mengoordinasikan tindakan politik, dan menunjukkan bahwa pemerintah alternatif yang kredibel telah siap memerintah Iran yang stabil dan utuh secara teritorial.

Bagian VI: Melaksanakan Strategi: Opsi Kebijakan bagi Amerika Serikat dan Israel

Amerika Serikat dan Israel memiliki kemampuan yang saling melengkapi untuk mendorong transisi politik di Iran. Amerika Serikat berada pada posisi terbaik untuk membentuk lingkungan politik, ekonomi, diplomatik, dan informasi di sekitar transisi pada masa depan, sementara Israel menyediakan tekanan militer dan intelijen berkelanjutan yang diperlukan untuk melemahkan aparat koersif rezim. Keberhasilan bergantung pada pengintegrasian kemampuan yang saling melengkapi ini ke dalam strategi terkoordinasi yang memperkuat oposisi yang dipimpin warga Iran sembari terus-menerus mengikis kohesi koalisi penguasa Republik Islam Iran.

Satu prinsip utama harus memandu setiap unsur strategi ini: transisi politik di Iran harus tetap secara jelas dipimpin oleh warga Iran. Dukungan eksternal paling efektif bila memperkuat organisasi politik pribumi tanpa menjadi wajah publiknya. Dukungan Amerika atau Israel yang kasatmata terhadap kegiatan oposisi akan memperkuat narasi rezim yang telah lama ada tentang manipulasi asing, menggerus legitimasi domestik para pemimpin oposisi, mempersulit upaya memperluas dukungan di kalangan rakyat Iran, dan mengurangi dorongan bagi potensi pembelotan elite. Karena itu, sedapat mungkin bantuan diberikan secara diam-diam, melalui saluran tidak langsung dan yang dapat disangkal, yang memaksimalkan kemampuan operasional oposisi sembari meminimalkan kelihatan keterlibatan asing. Tujuannya bukan menciptakan gerakan yang didukung asing, melainkan memungkinkan oposisi Iran yang independen untuk berorganisasi, berkomunikasi, dan pada akhirnya memerintah di atas legitimasinya sendiri.

Amerika Serikat

Amerika Serikat semestinya memikul tanggung jawab utama dalam membangun kondisi politik yang diperlukan bagi transisi. Prioritas pertama seharusnya memfasilitasi kemunculan oposisi yang bersatu dan representatif, yang mampu memerintah selama dan sesudah perubahan politik. Kebijakan Amerika perlu mendorong koordinasi di antara aktivis domestik, organisasi diaspora, teknokrat, kelompok buruh, organisasi perempuan, minoritas etnis, dan pemimpin bisnis, sembari menghindari upaya mendikte hasil politik atau memilih pemimpin tertentu. Bila peluang muncul, dukungan yang diberikan secara diam-diam juga perlu memperkuat kapasitas organisasi ruang-ruang politik terlindungi dan jaringan oposisi internal yang mampu menopang pemerintahan di bawah tekanan rezim yang terus berlanjut. Tujuannya adalah memperkuat lembaga-lembaga yang dipimpin warga Iran, bukan menciptakan ketergantungan pada penyokong eksternal.

Kebijakan ekonomi perlu bergeser dari semata-mata memaksimalkan tekanan menuju kompetisi ekonomi jangka panjang dengan rezim. Sanksi yang ditargetkan harus dipusatkan pada lembaga, perusahaan, dan individu yang bertanggung jawab atas represi, korupsi, dan pendanaan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), seraya meminimalkan kesulitan yang tidak perlu bagi warga Iran pada umumnya. Pada saat yang sama, mitra internasional sebaiknya mendukung perlawanan sipil dengan memperluas bantuan praktis bagi pekerja, komunitas rentan, dan masyarakat sipil independen, sembari menyajikan visi yang kredibel tentang pemulihan pascatransisi, termasuk pelonggaran sanksi, rekonstruksi, investasi baru, dan pemulihan kehidupan ekonomi yang normal. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini mengurangi ketergantungan pada patronase rezim sekaligus memperkuat keyakinan bahwa perubahan politik akan menghasilkan kemakmuran yang lebih besar, bukan ketidakstabilan.

Informasi harus menjadi garis upaya utama, bukan sekadar kegiatan pendukung. Amerika Serikat perlu memperluas dukungan bagi media independen berbahasa Persia, platform komunikasi yang aman, teknologi anti-sensor, kapabilitas internet satelit jika memungkinkan, serta dokumentasi sistematis atas korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim. Komunikasi strategis sebaiknya menekankan bukan hanya kegagalan Republik Islam Iran, melainkan juga keberadaan alternatif yang kredibel, yang mampu menjaga persatuan nasional, mempertahankan institusi negara, serta memulihkan peluang ekonomi. Menunjukkan bahwa transisi itu mungkin sekaligus dapat dikelola merupakan hal yang esensial untuk memobilisasi dukungan publik sekaligus mendorong pelepasan diri elite.

Kapabilitas siber harus memperkuat upaya informasi ini dengan meningkatkan ketahanan komunikasi oposisi dan mengurangi kemampuan rezim untuk menekan informasi independen. Bantuan sebaiknya difokuskan pada komunikasi yang aman, pelatihan keamanan digital, perlindungan jaringan masyarakat sipil, serta ketahanan terhadap sensor dan gangguan siber. Kapabilitas ini meningkatkan daya tahan organisasi yang menjadi sandaran keberhasilan transisi politik, sekaligus memperkuat ketahanan ruang politik yang terlindungi dan jaringan oposisi internal.

Kebijakan Amerika juga perlu secara langsung menyasar koalisi pemerintahan rezim. Strategi transisi harus membedakan antara pejabat senior yang bertanggung jawab atas represi dan kelompok yang lebih luas, yakni teknokrat, aparatur sipil, administrator provinsi, pemimpin dunia usaha, dan personel keamanan yang kelanjutan kerja samanya sering kali lebih banyak didorong oleh ketidakpastian ketimbang ideologi. Jaminan yang jelas mengenai kesinambungan institusi, pertanggungjawaban hukum, dan peluang profesional di masa depan dapat mendorong pelepasan diri secara bertahap sekaligus mengurangi insentif untuk perlawanan kolektif. Pada saat yang sama, Washington dan sekutunya sebaiknya secara diam-diam menyiapkan rencana kontingensi untuk bantuan kemanusiaan, reformasi sektor keamanan, pelestarian kementerian pemerintah, kesinambungan layanan publik esensial, dan pemulihan ekonomi cepat, termasuk jalur menuju pelonggaran sanksi, investasi baru, dan reintegrasi ke pasar global. Persiapan semacam itu mengurangi ketidakpastian di kalangan orang dalam rezim sekaligus menunjukkan bahwa masa depan yang stabil dan makmur tersedia di luar Republik Islam Iran.

Israel

Kontribusi utama Israel akan tetap berupa tekanan militer dan intelijen yang berkelanjutan terhadap institusi yang menjaga kekuatan koersif Republik Islam Iran. Operasi yang terus berlanjut terhadap kepemimpinan IRGC, pasukan rudal, infrastruktur drone, sistem komando dan kendali, serta fasilitas produksi militer meningkatkan biaya jangka panjang bagi kelangsungan hidup rezim sekaligus mengurangi kemampuan Teheran memproyeksikan kekuatan di dalam negeri maupun di seluruh kawasan. Karena itu, operasi militer sebaiknya dinilai bukan semata-mata dari kerusakan taktis, melainkan dari kontribusi kumulatifnya dalam melemahkan kohesi dan kepercayaan diri koalisi pemerintahan rezim.

Tekanan militer yang berkelanjutan juga membuka peluang bagi munculnya enklave politik yang terlindungi, dengan secara bertahap mengurangi kemampuan rezim memproyeksikan kekuatan koersif ke wilayah-wilayah yang diperebutkan. Karena itu, operasi Israel sebaiknya dinilai bukan hanya dari dampak militer langsungnya, melainkan juga dari apakah operasi itu memperluas peluang politik yang tersedia bagi oposisi Iran yang terorganisasi.

Operasi intelijen akan tetap sama pentingnya. Pengumpulan intelijen yang berkelanjutan mengenai IRGC, kepemimpinan politik, institusi keamanan, jaringan ekonomi, dan dinamika internal elite dapat meningkatkan pemahaman tentang keretakan yang mulai muncul di dalam rezim, sekaligus mendukung upaya mengidentifikasi peluang keterlibatan politik dan pembelotan elite. Hal itu juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kondisi lokal yang memungkinkan munculnya atau meluasnya enklave politik yang terlindungi, sehingga para pembuat kebijakan dapat lebih baik menyelaraskan upaya politik, militer, kemanusiaan, dan diplomatik dengan realitas yang berubah di lapangan. Kerja sama intelijen dengan Amerika Serikat dan mitra-mitra kawasan juga memperkuat pemahaman bersama yang dibutuhkan bagi perencanaan transisi yang terkoordinasi.

Israel sebaiknya, pada saat yang sama, terus mengganggu arsitektur proksi regional Iran. Hizbullah, milisi Irak, kelompok Houthi, dan mitra Iran lainnya menyediakan kedalaman strategis yang memungkinkan rezim mengeksternalisasi konflik dan mempertahankan legitimasi domestik kendati lemah secara internal. Operasi antiproksi yang berkelanjutan mengurangi pengaruh regional Teheran, membatasi kapasitasnya untuk melakukan pembalasan, dan semakin meningkatkan biaya mempertahankan sistem yang ada.

Israel juga dapat berkontribusi secara tidak langsung pada transisi politik dengan mendukung komunikasi yang aman dan jaringan informasi yang tangguh, yang memungkinkan organisasi oposisi dan enklave politik yang terlindungi berkoordinasi meski ada sensor dan pengawasan pemerintah. Upaya ini sebaiknya melengkapi inisiatif Amerika yang lebih luas, seraya tetap berfokus pada peningkatan ketahanan organisasi, alih-alih mengarahkan aktivitas politik.

Pada akhirnya, baik Amerika Serikat maupun Israel tidak dapat mencapai tujuan-tujuan ini secara sendiri-sendiri. Pembentukan koalisi regional yang melibatkan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, dan pemerintah lain yang terancam tetap menjadi hal yang esensial. Tujuannya harus melampaui penahanan militer, hingga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan, dukungan bagi enklave oposisi yang terlindungi di tempat ia muncul, perencanaan pengungsi, keamanan maritim, kontingensi nuklir, stabilisasi ekonomi, dan rekonstruksi pascatransisi.

Kesimpulan

Republik Islam Iran hari ini lebih lemah dibandingkan kapan pun dalam sejarah modernnya, tetapi kelemahan semata tidak menghasilkan transisi politik. Sistem otoriter bertahan bukan karena kebal, melainkan karena mampu beradaptasi. Pelajaran utama dari peristiwa-peristiwa belakangan ini adalah bahwa keberhasilan militer, tekanan ekonomi, dan ketidakpuasan rakyat akan tetap tidak lengkap secara strategis kecuali semuanya diterjemahkan menjadi perubahan politik.

Hal itu menuntut pergeseran fokus strategi dari melemahkan rezim menjadi membangun penggantinya. Oposisi yang bersatu, ketidakpastian elite yang kian meningkat, jaringan informasi yang tangguh, ruang politik yang terlindungi, kompetisi ekonomi yang memadukan tekanan tertarget dengan visi kredibel bagi pemulihan nasional, dan kesinambungan institusi bukanlah inisiatif yang terpisah-pisah; secara bersama-sama semuanya menciptakan kondisi yang membuat koalisi pemerintahan yang berpusat pada IRGC terpecah. Karena itu, pertarungan yang menentukan bersifat politik, bukan militer.

Amerika Serikat dan Israel dapat membantu menciptakan kondisi-kondisi ini, tetapi keduanya tidak dapat memproduksi legitimasi atau menentukan masa depan Iran. Transisi politik harus tetap dipimpin oleh orang Iran sendiri. Aktor eksternal sebaiknya berupaya memperluas peluang politik, menurunkan biaya transisi, dan memperkuat institusi pribumi, seraya menghindari tindakan yang justru menguatkan narasi rezim tentang kendali asing. Keberhasilan mereka seharusnya diukur bukan sekadar dari kerusakan yang ditimpakan kepada Republik Islam Iran, melainkan dari munculnya alternatif yang kredibel, yang mampu memerintah Iran yang stabil dan bersatu.

Peluang strategis sebesar ini jarang terjadi. Jika tekanan militer yang berkelanjutan tidak diimbangi oleh organisasi politik yang koheren, rezim mungkin akan kembali beradaptasi, mengonsolidasikan kekuatan yang tersisa, dan bertahan. Namun, jika tekanan militer dipadukan dengan strategi menyeluruh untuk transisi politik, konflik saat ini bisa menjadi peluang terbesar dalam beberapa dasawarsa untuk menggantikan Republik Islam Iran dengan negara Iran yang stabil, demokratis, dan terintegrasi secara internasional.

Tentang Penulis

Seth D. Kaplan adalah pakar negara-negara rapuh dan transisi politik. Ia mengajar di Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) di Johns Hopkins University, menjadi penasihat senior Institute for Integrated Transitions (IFIT), serta konsultan bagi Bank Dunia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), dan OECD. Ia menulis Political Transitions Analysis Framework (2020) milik Departemen Luar Negeri dan ikut menulis laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Bank Dunia, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. Buku-bukunya antara lain Fixing Fragile States, Betrayed, Human Rights in Thick and Thin Societies, dan Fragile Neighborhoods.

Tentang Middle East Forum

Middle East Forum, sebuah pusat riset nirlaba, memajukan kepentingan Amerika di Timur Tengah dan melindungi peradaban Barat dari Islamisme. Hal itu dilakukan melalui publikasi, riset, inisiatif kebijakan, dan program pendidikan publiknya.

Middle East Forum, 1650 Market Street, Suite 3600, Philadelphia, PA 19103. www.meforum.org