Keuntungan Turki di Libya menyingkap batas kerja sama Yunani dan Mesir

Yunani dan Mesir secara bertahap memperdalam hubungan di Mediterania Timur, terutama berlandaskan penetapan batas maritim dan kerja sama keamanan. Kesepakatan kedua negara pada 2020 mengenai zona ekonomi eksklusif menantang perjanjian Turki dengan Libya dan kian mendekatkan Athena serta Kairo. Namun, seiring Turki memperdalam perannya di Libya, termasuk menjalin pendekatan dengan otoritas di wilayah timur, batas-batas kerja sama Yunani-Mesir kian nyata.

Menghangatnya hubungan Mesir dengan Ankara menunjukkan bahwa kesepahaman soal maritim tidak selalu berarti kedua negara memiliki pendekatan yang lebih luas yang sama terhadap ambisi regional Turki.

Perkembangan terbaru memperlihatkan pergeseran itu. Pada 15 Oktober 2026, pejabat Yunani dan Mesir bertemu di Athena untuk membahas masa depan Libya, keamanan, dan sengketa maritim. Lima hari kemudian, Dewan Perwakilan Libya yang berbasis di Benghazi, yang sebelumnya menolak kesepakatan itu, menyetujui nota kesepahaman maritim yang ditandatangani Turki dengan Tripoli pada 2019. Ini menandai titik balik: Turki kini dapat membangun hubungan dengan kedua kubu di Libya, sehingga makin sulit bagi Yunani dan Mesir memanfaatkan relasi lama mereka untuk mengimbangi pengaruh Turki.

Athena dan Kairo melangkah lebih jauh daripada sekadar melayangkan protes diplomatik. Yunani berargumen bahwa nota kesepahaman Turki-Libya mengabaikan hak maritim Kreta dan pulau-pulau Yunani lainnya, sementara Mesir berpandangan nota itu melanggar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya. Pada 22 Oktober, para menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk terus membahas perluasan ke arah timur atas perjanjian penetapan batas maritim mereka pada 2020, sebuah pertanda kemitraan dan koordinasi yang terus berjalan. Namun, sejauh mana perluasan itu akan dilakukan masih belum jelas, terutama di sekitar Kastellorizo, tempat klaim maritim sangat sensitif.

Mesir juga menyiapkan gugatan hukum terhadap nota kesepahaman tersebut, meskipun pada saat yang sama terus memperbaiki hubungan dengan Turki. Pada 23 Oktober, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Istanbul dan menegaskan kembali penolakan Mesir terhadap kesepakatan itu. Pertemuan tersebut menjaga saluran komunikasi tetap terbuka: Fidan mengakui kekhawatiran Mesir dan mendukung pembicaraan lanjutan. Kairo terus menolak klaim maritim Ankara, sembari pada saat yang sama berupaya memperbaiki hubungan bilateral.

Pendekatan Mesir dibentuk oleh pertimbangan praktis. Ketidakstabilan di Libya, yang berbatasan langsung dengan Mesir, berdampak pada keamanannya. Hubungan Kairo dengan para pemimpin Libya timur penting, tetapi dukungan Marsekal Lapangan Khalid Haftar terhadap nota kesepahaman itu telah memperumit posisi Mesir. Untuk melindungi kepentingannya, Mesir kerap bersikap pragmatis, bahkan terhadap rival seperti Turki. Seiring meningkatnya keterlibatan Turki di Libya, Kairo melihat manfaat untuk tetap berhubungan dengan Ankara ketimbang membiarkan satu sengketa menutupi relasi yang lebih luas.

Yunani menghadapi prioritas yang berbeda. Nota kesepahaman itu mengancam klaim Athena di selatan Kreta, sehingga menghalangi penerimaannya menjadi perhatian diplomatik utama. Sementara Mesir menaruh perhatian pada stabilitas Libya dan keamanan perbatasan serta berfokus mempertahankan pengaruh, Yunani menghadapi tantangan langsung terhadap kedaulatannya dan perlu mendiversifikasi upaya diplomatiknya dengan membangun hubungan dengan semua faksi Libya. Seiring Turki memperkuat pijakannya, Athena dan Kairo harus menyesuaikan diri dengan bekerja sama jika memungkinkan, sembari tetap menempuh pendekatan masing-masing secara mandiri. Kemitraan mereka tangguh, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang bergantung pada fleksibilitas, dialog, dan kemampuan mengelola kepentingan yang saling bersaing.

Perbedaan-perbedaan ini tidak merusak kerja sama bilateral, tetapi memang menetapkan batas-batasnya. Athena sebaiknya berfokus pada titik temu yang praktis, seperti memperbarui perjanjian maritim, agar koordinasi tetap kuat. Pada saat yang sama, Yunani perlu mengembangkan hubungan sendiri dengan otoritas-otoritas yang bersaing di Libya. Keterlibatan Turki yang makin dalam di Libya timur menjadi pengingat bahwa pendekatan yang lebih luas dan lebih lentur sangat diperlukan.

Amerika Serikat juga mengamati dengan saksama. Setelah semula menyerukan perundingan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut ratifikasi nota kesepahaman itu “provokatif” pada 25 Oktober. Departemen tersebut mendesak Yunani dan Turki, yang sama-sama sekutu NATO, untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog.

Reaksi Washington menunjukkan keinginannya menghindari ketegangan di antara sekutu. Namun, sengketa ini bukan semata soal Yunani dan Turki; Mesir dan Libya juga memiliki kepentingan di dalamnya. Ketidakpastian mengenai batas maritim dapat memperlambat eksplorasi energi dan investasi. Amerika Serikat menghendaki solusi yang dirundingkan, tetapi tidak seharusnya mengabaikan hak negara-negara lain yang terdampak perjanjian tersebut.

Bagi Yunani, diplomasi Amerika Serikat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan rencana regional yang lebih luas. Washington juga perlu menyadari bahwa peran Turki yang kian besar di Libya memengaruhi sejumlah mitra Amerika, bukan hanya Yunani, dan juga kepentingannya sendiri atas stabilitas di kawasan itu.

Perubahan terbaru ini tidak menandakan krisis dalam hubungan Yunani-Mesir, karena kedua pemerintah masih menolak nota kesepahaman Turki-Libya dan tengah mencari cara-cara baru untuk bekerja sama. Yunani dan Mesir dapat tetap menjadi mitra meskipun pendekatan mereka terhadap Turki berbeda. Namun, cara mereka mengelola perbedaan itulah yang akan menentukan apa yang dapat mereka capai bersama di kawasan tersebut.