Skandal investasi Afghanistan menyoroti kemerosotan ekonomi Iran

Reaksi keras publik terhadap pengumuman kesepakatan untuk mengalokasikan lahan Iran kepada Afghanistan memaksa para pejabat Iran melakukan langkah pengendalian kerusakan. Situasi ini tidak hanya menyingkap kuatnya kemarahan publik, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kemerosotan ekonomi Iran setelah 47 tahun pemerintahan teokratis.

Pada 8 Oktober 2026, Mohsen Zanganeh, anggota parlemen yang mewakili daerah pemilihan di timur laut negara itu, dekat Afghanistan, mengumumkan di Sahar TV, bagian dari lembaga penyiaran milik negara Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting, bahwa “…Kami mencapai kesepakatan yang memungkinkan Afghanistan memiliki wilayah sendiri di dalam Kawasan Bebas di Pelabuhan Chabahar.”

Pernyataan itu, yang disampaikan ketika ia membahas capaiannya dalam kunjungan terakhir ke Afghanistan, memicu reaksi marah di kalangan warga Iran.

Hanya sedikit isu yang mampu membangkitkan emosi sedalam persoalan kehilangan wilayah di Iran. Warga Iran masih meratapi hilangnya wilayah yang diserahkan pada masa Dinasti Qajar kepada Rusia Tsar pada awal abad ke-19. Sinyalemen bahwa Iran akan menyerahkan satu lagi bagian wilayahnya, apalagi kepada Afghanistan yang Taliban-nya berpandangan abad pertengahan, menyulut amarah dan menambah rasa terhina. Media sosial Iran memajang tajuk tentang “penyerahan tanah Iran kepada Afghanistan”.

Reaksi itu cukup kuat sehingga para pejabat senior turun tangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei menggelar konferensi pers dan menepis laporan tersebut sebagai “kesalahpahaman”. “Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang jelas, yang muncul dari pernyataan salah seorang anggota parlemen yang terhormat,” katanya.

Ia kemudian menyampaikan penjelasan. Yang dibahas pihak Iran dan Taliban, kata Baghaei, bukanlah pengalihan kedaulatan, melainkan pengaturan sewa-menyewa seperti yang lazim digunakan secara internasional untuk memberi negara-negara yang terkurung daratan akses ke pelabuhan dan perairan terbuka. Pengaturan semacam itu, ujarnya, dapat memperlancar perdagangan dan memperkuat hubungan baik.

Ia menutup bantahan itu dengan catatan: tidak ada proposal resmi mengenai Afghanistan yang telah diajukan, kata Baghaei. Topik tersebut hanya mengemuka di sela-sela pertemuan resmi dalam kunjungan tingkat menteri ke Afghanistan, dan Iran setuju untuk menelaahnya.

Zanganeh juga meluruskan pernyataannya. Yang ia maksudkan, katanya, Iran akan mengalokasikan sekitar sepuluh hektare lahan di sepanjang pesisir Pelabuhan Chabahar dan kurang lebih 100 hektare di Kawasan Bebas pelabuhan itu untuk investasi Afghanistan. Afghanistan dapat membangun infrastruktur, seperti pelabuhan darat, untuk meningkatkan akses Afghanistan ke perairan internasional. “Makna dari kesepahaman ini adalah bahwa Afghanistan akan berinvestasi di kawasan tersebut,” jelas Zanganeh, seraya menegaskan Iran tidak akan mengalihkan wilayah maupun kedaulatan.

Meski para pejabat berupaya meluruskan pernyataan anggota parlemen tersebut, polemik ini menaburkan garam pada luka bangsa yang masih menyesali revolusi 1979 yang membawa kaum ulama ke tampuk kekuasaan. Bagaimana sebuah negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, sejarah panjang perniagaan kawasan, serta penduduk berbakat, terdidik, dan pro-Barat bisa sampai pada titik ketika prospek investasi dari Afghanistan yang dikuasai Taliban dapat dianggap sebagai sebuah pencapaian?

Selama puluhan tahun, kebijakan Republik Islam telah menghalau investor asing, padahal dari merekalah Iran dapat memperoleh teknologi maju, keahlian, dan modal besar. Isolasi politik, sanksi, permusuhan ideologis terhadap Barat, serta sistem ekonomi yang dikuasai kepentingan-kepentingan mapan membatasi akses Iran ke pasar internasional dan investasi modern. Alih-alih terintegrasi ke dalam ekonomi global, negara itu justru terjerembap dalam keterisolasian.

Ironisnya, Iran memiliki banyak keunggulan yang telah dimanfaatkan negara lain untuk mentransformasi ekonomi mereka. Posisi geografisnya dapat menjadikannya simpul transit utama yang menghubungkan Asia Tengah, Kaukasus, anak benua India, dan Timur Tengah. Sumber daya energi, basis industri, serta tenaga kerja terlatihnya dapat menghadirkan kemakmuran. Namun rezim menyia-nyiakan keunggulan-keunggulan itu melalui puluhan tahun salah kelola, konfrontasi ideologis, dan pelapukan kelembagaan.

Kontras dengan negara-negara yang setara dengan Iran pada 1979, atau yang berangkat dari posisi lebih tidak menguntungkan, sangat tajam. Korea Selatan telah menjadi kekuatan teknologi dan industri utama. Negara-negara Arab di Teluk Persia, yang dahulu dipandang rendah oleh warga Iran, telah berkembang menjadi pusat investasi, perdagangan, dan jasa internasional. Standar hidup penduduk mereka kini melampaui warga Iran. Sementara itu, rakyat Iran tertahan oleh sistem yang menempatkan prioritas ideologis di atas pembangunan ekonomi dan loyalitas kepada rezim di atas kompetensi.

Potensi ekonomi Iran belum lenyap, tetapi lembaga dan kebijakan ideologis Republik Islam telah menghalanginya, seiring rezim berubah menjadi kakistokrasi: pemerintahan oleh pihak yang paling tidak kompeten dan paling tidak layak.