Parlemen Eropa menyetujui resolusi penting untuk menghadapi infiltrasi islamis

Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi bersejarah yang menentang infiltrasi islamis, dengan menyebut Ikhwanul Muslimin dan afiliasinya, Forum of European Muslim Youth and Student Organisation (FEMYSO).

Pada 8 Oktober 2026, para anggota parlemen memberikan suara 381-167, dengan 15 abstain, untuk mengidentifikasi entryism (penyusupan ke dalam lembaga) dan jaringan islamis, serta menyerukan pengetatan pemeriksaan atas dana Uni Eropa agar pendanaan tidak mengalir ke kelompok yang terkait dengan Islam politik. Resolusi itu juga meminta pemerintah negara-negara Uni Eropa meninjau apakah kelompok yang terhubung dengan Ikhwanul Muslimin perlu dimasukkan ke dalam daftar teroris Uni Eropa, demikian disebutkan dalam siaran pers Parlemen Eropa.

Berjudul “tentang perlunya strategi Uni Eropa untuk menghadapi entryism islamis dan pengaruh jaringan Ikhwanul Muslimin”, resolusi tersebut memperingatkan bahwa separatisme, politik korban, antisemitisme, kebencian terhadap Israel, narasi konspirasi, tantangan terhadap sekularisme, dan penggunaan agama untuk menggugat kesetaraan gender dapat menjadi penanda pengaruh islamis.

Resolusi itu memperingatkan bahwa Islamisme beroperasi melalui ekosistem perkumpulan, yayasan, serta struktur budaya, pendidikan, keagamaan, amal, universitas, kepemudaan, antidiskriminasi, atau keadilan sosial, dengan Ikhwanul Muslimin sebagai “arketipe dari jaringan islamis transnasional ini”.

Resolusi tersebut menjelaskan bagaimana jaringan islamis kerap mengadopsi kosakata hak-hak fundamental, inklusi, keberagaman, dialog antarbudaya, antirasisme, dan antidiskriminasi, sembari mempromosikan “logika pemisahan, tekanan komunitas, atau penggugatan terhadap prinsip-prinsip demokratis” sebagai kuda Troya untuk mencari legitimasi institusional dengan dalih melindungi minoritas Muslim.

Resolusi itu menyoroti “penguasaan dana Uni Eropa, terutama melalui keikutsertaan dalam proyek-proyek yang dibiayai Uni Eropa”, oleh entitas seperti FEMYSO, European Network Against Racism, Al Sharq Forum, Islamic Relief Worldwide, dan University of Gaziantep, meski ada kaitan mereka dengan Ikhwanul Muslimin atau Islam politik.

Anggota Parlemen Eropa Sayap Kanan Angkat Waspada soal Infiltrasi Islamis

“Infiltrasi islamis tidak selalu dimulai dengan bunyi tembakan. Ia dimulai dengan senyuman, dasi yang terikat rapi, dan bahasa hak asasi manusia yang dipelintir. Ia membunuh ketika bisa, tetapi menyusup ketika tidak bisa,” kata Céline Imart, anggota Parlemen Eropa asal Prancis, kepada para anggota parlemen di Strasbourg pada 7 Oktober, bertepatan dengan peringatan ketiga pembantaian 1.200 warga sipil Israel oleh Hamas.

“Mari berhenti menyebut kenaifan sebagai ‘dialog.’ Mari berhenti menyebut mereka yang mencari dukungan kita sebagai ‘mitra.’ Mari berhenti menyebut sebuah perkumpulan ‘representatif’ hanya karena ia membubuhi permohonan hibahnya dengan ‘keberagaman dan inklusi,’” desak Imart, yang menyusun dan mengajukan resolusi itu ke Parlemen Eropa atas nama Kelompok Partai Rakyat Eropa.

“Selesai. Dan ini bersejarah,” cuit Imart dengan nada kemenangan setelah memenangi pemungutan suara. “Saya telah mematahkan tabu yang selama ini diseret Eropa bagaikan rantai: kemenangan ini menandakan pergeseran doktrinal besar di dalam institusi.”

Anggota parlemen Belgia, Sophie Wilmès, menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai “ancaman tingkat tinggi dan prioritas karena dapat mendorong perilaku antidemokratis, polarisasi, dan pelanggaran hak-hak fundamental”, seraya menegaskan bahwa hal itu merupakan temuan dinas keamanan dan intelijen Belgia.

Partai-Partai Kiri Mengecam Resolusi sebagai ‘Islamofobik’

Dalam perdebatan yang panas, para anggota parlemen dari kalangan kiri dan Muslim bersatu mengecam resolusi tersebut sebagai “Islamofobik”, bernuansa konspiratif, dan menstigmatisasi seluruh umat Muslim.

Chloé Ridel, anggota parlemen Prancis dari Partai Sosialis dan Kelompok Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa, mengecam usulan itu sebagai “Islamofobik”, tetapi “kali ini dengan kedok resolusi tentang infiltrasi islamis di Eropa”.

Ridel berargumen bahwa politisi seperti Imart justru absen ketika harus melawan “fundamentalisme” semacam “organisasi fundamentalis Katolik antiaborsi”, “infiltrasi Trump ke dalam sistem politik kita”, serta “kelompok neo-Nazi atau influencer antisemit”.

Damien Carême, anggota partai kiri radikal dan pro-islamis La France insoumise (LFI), menuding para anggota parlemen konservatif memulai “sebuah perdebatan yang menjerumuskan kita ke dalam teori konspirasi”. Ia menambahkan: “Sayap kanan, kanan ekstrem, dan mereka yang mengaku mewakili tengah memberi tahu kita bahwa sebuah persekongkolan Muslim sedang dirancang di belakang kita, tanpa bukti sedikit pun.”

Anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Majdouline Sbaï, mengeluhkan bahwa umat Muslim menjadi “sasaran baru” setelah orang Yahudi. “Saya seorang Muslim, saya wakil terpilih Republik, anggota parlemen, dan saya akan tetap di sini untuk mendengarkan Anda dan untuk melawan Anda,” kata sosiolog sekaligus anggota Partai Hijau itu.

Pakar Ikhwanul Muslimin Menyesalkan Ketidaktahuan Anggota Parlemen soal Strategi Entryism

“Ini baru permulaan kesadaran di tingkat Parlemen Eropa. Keterbelahan kiri-kanan sangat kuat, tetapi resolusi itu lolos karena kubu tengah sebagian besar memilih bersama kubu kanan,” kata Florence Bergeaud-Blackler, pakar ternama tentang Ikhwanul Muslimin, kepada Focus on Western Islamism (FWI).

“Mari kita perjelas: resolusi ini tidak melarang Ikhwanul Muslimin. Resolusi ini menyerukan strategi melawan entryism Ikhwan,” tegas Bergeaud-Blackler, penulis buku The Muslim Brotherhood and Its Networks: The Investigation. “Dengan kata lain, segalanya baru dimulai sekarang. Perpecahan sudah ada antara kubu kanan dan kubu tengah, dan kubu kanan, tengah, serta kanan ekstrem tidak sepakat mengenai langkah-langkah yang harus diambil.”

“Tingkat ketidaktahuan tentang Ikhwanisme di kalangan anggota Parlemen Eropa juga masih sangat tinggi,” ia mengingatkan. “Sebagian menginginkan larangan, sebagian lain tidak. Sebagian menganggap jilbab bukan hal islamis, sebagian lain menganggap pemisahan gender di kolam renang sebagai tradisi dan bukan perintah islamis,” tambahnya.

“Perdebatannya akan berkisar pada penarikan garis antara Islam dan Islamisme,” jelas Bergeaud-Blackler. “Kubu kiri akan mempolitisasi isu ini sejauh mungkin, sehingga menghambat pengambilan langkah-langkah. Para anggota Parlemen Eropa perlu melatih diri dalam soal ini. Yang terpenting, mereka tidak boleh menjadikannya isu politik partisan.”

Lembaga Muslim Eropa Menyamakan Resolusi dengan Undang-Undang Nuremberg Nazi

Dalam pernyataan bernada keras, European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO) yang berbasis di Strasbourg menyamakan resolusi itu dengan undang-undang ras Nuremberg rezim Nazi, seraya memperingatkan adanya “normalisasi kecurigaan terhadap umat Muslim”.

Para pendukung resolusi “menyajikan pembedaan antara Islam politik dan Islam sebagai agama sebagai sebuah pengaman. EMISCO berpendapat bahwa penyajian ini menutupi pendekatan eksklusioner yang menghambat partisipasi yang kasatmata, setara, dan bebas dari komunitas Muslim dalam kehidupan Eropa,” tegas pernyataan tersebut.

Pernyataan itu berargumen bahwa solidaritas dengan Palestina, hak mengenakan hijab, dan perjuangan melawan diskriminasi “merupakan aktivitas kewargaan yang sah, bukan bukti ekstremisme”, dengan mencatat bahwa “meski tidak mengikat, resolusi itu berisiko mendorong pembatasan di tingkat nasional terhadap partisipasi kewargaan yang legal”.

“Menggambarkan secara sistematis inisiatif-inisiatif Muslim sebagai proyek rekaan Islam politik tanpa dasar nyata apa pun juga menyasar umat Muslim yang bukan berlatar belakang imigran,” kata EMISCO, seraya memuji para anggota Parlemen Eropa dari kubu kiri dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk European Network Against Racism (ENAR), yang mengecam resolusi tersebut.