Ilusi penyatuan Peshmerga di Kurdistan Irak

Pada 10 September 2026, Kementerian Urusan Peshmerga di Wilayah Kurdistan Irak mengumumkan rampungnya proses penyatuan angkatan bersenjata yang berafiliasi dengan dua partai politik penguasa di wilayah tersebut, yakni Partai Demokratik Kurdistan dan Persatuan Patriotik Kurdistan. Dalam keadaan normal, hal ini patut dirayakan. Bagaimanapun, untuk pertama kalinya para pejabat pemerintahan secara resmi menempatkan angkatan bersenjata Kurdistan di bawah satu komando pertahanan terpadu. Namun, kenyataan di lapangan menampilkan gambaran yang sangat berbeda dibandingkan penyatuan yang tampak di permukaan itu.

Pasukan Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga tetap terpecah dan berada di bawah kendali dua partai penguasa di wilayah tersebut sejak Wilayah Kurdistan memperoleh otonomi pada 1991, meskipun Kementerian Urusan Peshmerga dibentuk bersamaan dengan pembentukan pemerintah regional pertama pada tahun berikutnya. Pada tahun-tahun awal itu, kedua pihak menggunakan pasukan Peshmerga masing-masing untuk saling berhadapan dalam perang saudara yang merenggut ribuan nyawa. Meskipun konstitusi Irak 2005 secara resmi mengakui status Wilayah Kurdistan setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, hal itu tidak banyak membantu menyatukan angkatan bersenjata Kurdi.

Selama beberapa tahun, Amerika Serikat berupaya menempatkan kedua pasukan Kurdi di bawah komando Kementerian Urusan Peshmerga. Dalam perang melawan Negara Islam (ISIS), pasukan Kurdi membantu upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengalahkan kelompok teroris itu. Namun, meskipun bantuan tahunan mencapai jutaan dolar, pemerintah Amerika Serikat tidak mampu membujuk kedua partai Kurdi untuk sepenuhnya menyatukan angkatan bersenjata mereka.

Pasukan yang dimaksud adalah apa yang disebut Pasukan 80, yang berafiliasi dengan Partai Demokratik Kurdistan, dan Pasukan 70, yang berafiliasi dengan Persatuan Patriotik Kurdistan. Namun, pengumuman penyatuan baru-baru ini tampaknya sekadar mengganti nama lama dengan nama baru. Pasukan 80 kini ditetapkan sebagai Area One, dan Pasukan 70 berganti nama menjadi Area Two. Di dalam kedua area ini akan terdapat 11 divisi yang beroperasi di bawah komando Kementerian Urusan Peshmerga. Meski otoritas Kurdi mungkin menyebut restrukturisasi ini sebagai reformasi, kenyataannya berbeda: kedua partai politik tetap menguasai area-area yang baru dibentuk itu beserta divisi-divisi di dalamnya. Partai Demokratik Kurdistan menguasai enam divisi, yakni yang bernomor ganjil; Persatuan Patriotik Kurdistan menguasai lima divisi sisanya.

Dalam konteks ini, waktu pengumuman tersebut menjadi penting karena muncul hanya beberapa pekan sebelum tenggat 30 September untuk penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Sejumlah laporan menunjukkan militer Amerika Serikat tidak lagi akan membantu Peshmerga setelah tanggal tersebut. Dengan latar belakang itu, pengumuman penyatuan tampak sebagai sinyal kepada Washington bahwa upayanya selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia dan bahwa dukungan Amerika Serikat yang berkelanjutan bagi Peshmerga tetap beralasan melampaui tenggat 30 September.

Kebuntuan politik yang kini berlangsung di Kurdistan Irak semakin mempertanyakan kesungguhan penyatuan Peshmerga. Kedua partai penguasa belum mampu membentuk pemerintahan baru sejak pemilihan parlemen Oktober 2024, sehingga institusi politik di wilayah itu sebagian besar lumpuh. Jika kedua partai tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pembentukan pemerintahan, sulit membayangkan bagaimana mereka dapat mewujudkan persatuan yang nyata di ranah militer.

Kurdistan Irak perlahan kehilangan otonomi yang telah dinikmatinya selama beberapa dekade. Baghdad, Ankara, dan Teheran kian bekerja sama untuk menggerus status otonom wilayah tersebut. Namun, alih-alih benar-benar bersatu menghadapi ancaman eksistensial terhadap pemerintahan sendiri Kurdi, Partai Demokratik Kurdistan dan Persatuan Patriotik Kurdistan tetap terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. Tidak satu pun partai yang kemungkinan akan melepaskan kendali atas pasukan Peshmerga karena kendali itu memberi mereka daya ungkit yang besar atas kekuasaan politik di wilayah tersebut. Inilah kenyataan selama beberapa dekade dan akan terus berlanjut, sepanjang Kurdistan Irak mempertahankan otonominya.

Perkembangan yang lebih luas di Kurdistan Irak menunjukkan bahwa kedua partai lebih berfokus mempertahankan lingkup pengaruh masing-masing ketimbang menjaga otonomi wilayah tersebut. Karena itu, pengumuman Peshmerga baru-baru ini sulit dipandang sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar upaya lain untuk meyakinkan Washington agar melanjutkan dukungan finansial.