Kerangka hukum yang mengatur pasukan Pakistan di Arab Saudi

Seiring serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi terus berlanjut, Riyadh mengoperasionalkan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah. Kontribusi Pakistan bertumpu pada aset krusial, yakni ribuan tentara yang sudah ditempatkan di wilayah Saudi.

Setelah Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Inter-Services Intelligence Letjen Ahmed Sharif Chaudhry mengonfirmasi adanya penempatan aktif pasukan Pakistan, aliansi tersebut memperoleh jejak fisik. Namun, di balik retorika politik keamanan kolektif, terdapat persoalan hukum dan operasional yang rumit yang menentukan batas-batas penempatan militer asing: status pasukan yang berlaku, kedaulatan yurisdiksi, dan batas operasional tempat tentara Pakistan bekerja di dalam negara tuan rumah.

Inti dari setiap kehadiran militer asing adalah Perjanjian Status Pasukan (Status of Forces Agreement/SOFA) atau kerangka hukum bilateral setara. Wawancara latar dengan sejumlah pejabat militer tinggi Pakistan mengungkapkan bahwa dalam praktik internasional yang lazim dan hukum teritorial berdaulat, personel asing yang ditempatkan di negara tuan rumah tetap tunduk pada yurisdiksi teritorial dan ketentuan pidana negara tuan rumah, kecuali jika ketentuan perjanjian secara tegas memberikan imunitas ekstrateritorial atau yurisdiksi mahkamah militer eksklusif kepada negara pengirim.

Sebagian isi Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis September 2025 dan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah Agustus 2026 yang terkait yurisdiksi pidana masih dirahasiakan, tetapi pelanggaran rutin atau perilaku di luar jam dinas yang dilakukan di wilayah Saudi berada di bawah yurisdiksi teritorial utama Saudi dan kerangka hukum berbasis syariah.

Dualitas yurisdiksi ini segera menciptakan kendala operasional dan administratif. Sementara otoritas Saudi memegang yurisdiksi teritorial utama atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya, Angkatan Bersenjata Pakistan mempertahankan mekanisme disiplin internal berdasarkan Undang-Undang Angkatan Darat Pakistan 1952. Pelanggaran terhadap kode militer dapat berujung pada proses militer paralel, mahkamah militer, atau pemulangan administratif, bergantung pada koordinasi diplomatik dan keputusan sistem peradilan Saudi.

Untuk mengelola risiko hukum itu dan mencegah gesekan dengan otoritas keagamaan setempat, peraturan negara tuan rumah dan komando militer Pakistan menerapkan pembatasan ketat atas pergerakan dari pangkalan. Personel yang ditempatkan dalam peran dukungan, penasihat, dan pertahanan pada umumnya beroperasi di dalam instalasi militer yang telah ditetapkan, dengan kebebasan ke luar pangkalan dibatasi pada tugas resmi, perjalanan dinas, atau operasi logistik yang terkendali.

Disiplin institusional penempatan pasukan Pakistan di Arab Saudi bertumpu pada preseden lebih dari tujuh dasawarsa. Hubungan militer bilateral dimulai dengan Perjanjian Persahabatan 1951 dan meluas pada 1960-an ketika personel Pakistan membantu melatih dan memelihara Angkatan Udara Kerajaan Saudi.

Penempatan operasional besar pertama terjadi pada akhir 1979, ketika pasukan khusus dan personel militer Pakistan membantu otoritas Saudi dalam pengepungan Masjidil Haram di Mekah. Sepanjang kehadiran selama puluhan tahun itu, personel militer Pakistan mempertahankan catatan profesional yang sangat ketat: otoritas Saudi tidak pernah mengaitkan satu pun tentara Pakistan yang ditempatkan di Kerajaan tersebut dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum setempat.

Selain itu, sejalan dengan kode militer dan pedoman rotasi yang ketat, tidak ada anggota dinas Pakistan dalam penempatan resmi yang menikah dengan warga negara Saudi. Catatan ini mencerminkan struktur komando yang sangat teratur dan dirancang khusus untuk menghormati norma budaya negara tuan rumah serta mencegah gesekan hukum.

Disiplin militer ini berbanding terbalik dengan tantangan hukum yang dihadapi diaspora sipil Pakistan yang lebih luas di Kerajaan tersebut. Pada Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Pakistan memberitahukan kepada Majelis Nasional bahwa lebih dari 10.000 warga negara Pakistan ditahan di Arab Saudi, di Riyadh dan Jeddah, atas berbagai pelanggaran perundang-undangan, mulai dari pelanggaran visa dan keamanan perbatasan hingga perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan penipuan keuangan.

Kerentanan hukum para ekspatriat biasa menegaskan arti penting struktur komando institusional, pangkalan militer tertutup, dan protokol disiplin khusus dalam menjaga status serta integritas angkatan bersenjata asing yang beroperasi di luar negeri.

Kendala hukum dan kedaulatan tersebut memengaruhi realitas operasional pakta trilateral itu. Kehadiran tentara Pakistan tidak dengan sendirinya memberikan mandat otomatis atau cek kosong untuk aksi ofensif, terutama melintasi perbatasan internasional ke Yaman. Pasukan yang ditempatkan memberikan keunggulan dalam perlindungan pasukan, koordinasi pertahanan udara, dan pengamanan infrastruktur kritis di dalam Arab Saudi.

Namun, peralihan dari pertahanan teritorial ke pertempuran langsung melawan pasukan Houthi memerlukan otorisasi politik, perintah operasional yang eksplisit, serta aturan pelibatan yang jelas dan disepakati oleh seluruh mitra koalisi.

Selain itu, strategi kawasan Islamabad yang lebih luas menuntut keseimbangan yang rapuh. Pakistan berupaya menjaga saluran diplomatik tetap terbuka dengan Teheran, memposisikan diri sebagai mediator dalam sengketa kawasan. Karena Iran memberikan dukungan material dan politik kepada kelompok Houthi, keterlibatan langsung pasukan Pakistan di Yaman akan mengompromikan sikap diplomatik Islamabad dan berisiko menyeret Pakistan ke dalam konfrontasi regional yang lebih luas. Pembedaan antara dukungan teritorial internal dan intervensi lintas batas memungkinkan Pakistan menjaga komitmen keamanannya kepada Riyadh tanpa melepaskan kendali operasional nasional atau meninggalkan posisi diplomatiknya.