Perlombaan senjata di Teluk Persia dan pergeseran tawar-menawar keamanan

Selama puluhan tahun, negara-negara Arab Teluk membeli sistem militer dan pertahanan paling canggih dari sekutu-sekutu Barat mereka, sehingga menjadikan kawasan itu salah satu pasar pertahanan paling menguntungkan di dunia. Namun, pembelian tersebut tidak membuat mereka aman dari serangan-serangan belakangan, sehingga memunculkan dilema mendasar: apakah mereka harus terus membeli senjata dan teknologi kelas atas yang dipasarkan sebagai akuisisi menarik oleh kontraktor dan pemasok senjata Barat? Sejauh mana senjata-senjata itu melindungi mereka dalam perang saat ini, dan pertahanan seperti apa yang mereka butuhkan dalam konflik di masa depan? Pada akhirnya, bagaimana mereka dapat menyeimbangkan belanja militer-keamanan dengan tuntutan fiskal dari prioritas ekonomi dan sosial di dalam negeri?

Invasi Irak ke Kuwait pada 1990 menyingkap kelemahan arsitektur keamanan kawasan: kekurangan personel, kedalaman strategis, struktur komando, akses intelijen, dan kemampuan peringatan dini. Pertahanan Kuwait runtuh dalam hitungan jam, sementara kawasan Arab Teluk secara lebih luas juga tidak memiliki mekanisme militer terpadu untuk merespons secara kolektif. Pembebasan Kuwait yang dipimpin Amerika Serikat memperlihatkan keunggulan kekuatan udara, teknologi siluman, dan komunikasi canggih.

Pada 2003, militer Amerika Serikat mampu menguasai Baghdad dengan kecepatan luar biasa, sehingga meyakinkan negara-negara Arab Teluk bahwa transformasi militer melalui keunggulan teknologi, amunisi berpemandu presisi, dan intelijen dapat menutup kerentanan demografis dan geostrategis. Hasilnya adalah penandatanganan perjanjian pertahanan bilateral bernilai miliaran dolar dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Meski demikian, dekade-dekade setelahnya memperlihatkan bahwa senjata berteknologi tinggi dan mahal juga menyimpan kerentanan yang dapat dimanfaatkan atau diakali oleh respons asimetris, sekaligus menambah beban bagi para penjamin keamanan.

Bagi Amerika Serikat, transfer senjata lebih dari sekadar transaksi komersial; hal itu merupakan perpanjangan dari keamanan nasional, kepentingan strategis, kebijakan luar negeri, dan keamanan ekonomi. Selain memperkuat pertahanan dan memperdalam hubungan institusional antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Teluk, kontraktor pertahanan juga mengunci pelanggan Arab Teluk pada pelatihan, amunisi, pemeliharaan, interoperabilitas, dan peningkatan sistem selama puluhan tahun.

Data Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan bahwa enam negara Arab Teluk menyumbang hampir 20 persen impor global senjata utama selama 2021–25. Arab Saudi sendiri menyumbang 6,8 persen; Qatar 6,4 persen; dan Kuwait 2,8 persen. Arab Saudi membelanjakan 83,2 miliar dolar AS untuk militernya, setara dengan 6 persen produk domestik brutonya pada 2025, sehingga menjadikannya pembelanja militer terbesar kedelapan di dunia. Kuwait membelanjakan sekitar 8,1 miliar dolar AS untuk militernya pada 2025, setara dengan 4,7 persen produk domestik brutonya. Negara-negara ini menghadapi ancaman dan tidak dapat mengesampingkan belanja pertahanan. Namun, mereka juga menghadapi tekanan fiskal untuk menopang agenda visi nasional masing-masing. Menyeimbangkan keduanya sangat penting, terutama bagi keamanan negara dan rezim.

Model pertahanan tradisional Arab Teluk tetap bergantung pada Barat. Pada 2021–25, 77 persen impor senjata utama Arab Saudi, 62 persen Kuwait, 48 persen Qatar, dan 42 persen Uni Emirat Arab berasal dari Amerika Serikat. Namun, negara-negara Arab Teluk kini mencari kerja sama pertahanan yang lebih luas, yang dapat membuat pertukaran kepentingan antara pertahanan dan pembangunan semakin menentukan. Perang Ukraina menjadi pembuka mata dalam konteks ini. Perang asimetris yang menggunakan pesawat nirawak murah, peperangan elektronik, inovasi cepat, dan kemampuan mengganti peralatan dalam skala besar dapat membuat senjata paling canggih sekalipun rentan. Hal itu membuat diversifikasi pemasok pertahanan menjadi lebih layak bagi negara-negara Arab Teluk.

China merupakan alternatif strategis, dengan memperluas hubungan ekonomi, memasok sejumlah kemampuan militer tertentu, dan menyediakan dukungan infrastruktur, tetapi sejauh ini China tidak berupaya menjadi penjamin keamanan bagi negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk. Industri pertahanan Turki yang kian berkembang dan kapasitasnya dalam sistem nirawak menawarkan akses pada teknologi dan model pengadaan. Pakistan menawarkan pelatihan militer, personel, dan kerja sama strategis. India menawarkan rudal, pertahanan udara, roket, radar, peperangan elektronik, dan sistem angkatan laut. Ukraina merepresentasikan pengalaman medan tempur melalui inovasi cepat, khususnya perang kontra-nirawak, peperangan elektronik, dan teknologi pertahanan yang dapat diskalakan.

Negara-negara Arab Teluk membutuhkan arsitektur keamanan yang memungkinkan berbagai teknologi bekerja bersama: sistem peringatan dini, intelijen, sistem komando dan kendali, interoperabilitas, serta akses terhadap pengisian ulang persediaan yang berkelanjutan. Revolusi keamanan berikutnya di Dewan Kerja Sama Teluk akan lebih sedikit bergantung pada pemilihan dan pembelian senjata paling canggih, dan lebih bertumpu pada penilaian kebutuhan serta kemampuan membiayainya.

Bagi Amerika Serikat, mempertahankan pengaruh strategis di Teluk Persia, melindungi basis industri pertahanannya, dan mencegah China, Turki, atau kekuatan eksternal lain memperoleh peran keamanan yang dominan di kawasan merupakan tujuan-tujuan penting. Namun, perang yang sedang berlangsung dengan Iran telah menyingkapkan keterbatasan ketergantungan pada penempatan pasukan permanen, pangkalan militer, dan ketergantungan berlebihan pada teknologi Amerika Serikat. Strategi yang lebih tahan lama adalah mendukung negara-negara Arab Teluk mengembangkan kapasitas pertahanan melalui kemitraan keamanan yang terdiversifikasi dan kemampuan pertahanan dalam negeri, sembari memastikan mereka tetap selaras secara strategis dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.

Keharusan strategis bagi Washington seharusnya adalah membangun Teluk Persia yang membutuhkan kemitraan Amerika Serikat untuk keamanannya, tetapi tidak membutuhkan perlindungan Amerika Serikat demi kelangsungan hidupnya, bahkan ketika negara-negara Arab Teluk menghadapi tetangga-tetangga mereka yang lebih membangkang.