Barat harus berhenti menyerahkan definisi praktik Islam kepada ulama

Keputusan Gereja Inggris menganugerahi penghargaan kepada seorang ulama Pakistan atas kontribusinya bagi dialog antaragama, lalu menarik kembali penghargaan itu setelah muncul bukti bahwa ia memuji pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden, bukan semata-mata kegagalan uji tuntas yang memalukan. Peristiwa tersebut menyingkap kekeliruan cara pandang Barat: anggapan bahwa otoritas keagamaan identik dengan legitimasi sosial dan keterwakilan otentik umat Muslim.

Selama beberapa dekade, pemerintah-pemerintah Barat mendekati masyarakat Islam melalui dikotomi sempit antara “ekstremis” dan “moderat”: keduanya merupakan kategori keagamaan. Ekstremis adalah Muslim yang tafsir Islamnya berbahaya; moderat adalah Muslim yang tafsirnya dapat diterima. Dalam kedua kasus itu, iman menjadi lensa yang digunakan Barat untuk memahami identitas politik, motivasi kewargaan, dan dinamika sosial.

Ini merupakan kekeliruan analitis yang serius. Masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim bukanlah monolit keagamaan. Di dalamnya terdapat kaum islamis, tradisionalis, reformis, sekularis, ateis, agnostik, nasionalis, liberal, sosialis, monarkis, demokrat, dan kelompok pendukung otoritarianisme. Di dalamnya juga terdapat Muslim yang memandang iman sebagai urusan pribadi, bukan program politik. Dengan memperlakukan ulama dan organisasi keagamaan sebagai lawan bicara masyarakat Muslim, pemerintah-pemerintah Barat telah memberdayakan kelompok-kelompok berbasis agama, dengan mengorbankan kelompok lain secara langsung.

Akar persoalan ini bersifat historis dan geopolitis. Pada masa Perang Dingin, agama menjadi senjata yang berguna untuk melawan “komunisme yang tidak bertuhan”. Afghanistan merupakan contoh yang paling berdampak. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mendukung pasukan mujahidin Afghanistan yang memerangi pendudukan Soviet, sehingga turut membentuk infrastruktur mobilisasi islamis yang dampaknya melampaui Perang Dingin. Logika strategisnya dapat dipahami; biaya jangka panjangnya tidak. Amerika Serikat memperlakukan agama sebagai instrumen geopolitik, alih-alih sebagai salah satu dimensi dari masyarakat yang kompleks.

Kebiasaan ini bertahan dalam diplomasi kontemporer. Abraham Accords pada dasarnya merupakan kesepakatan mengenai kepentingan negara, keamanan, kedaulatan, dan kerja sama ekonomi. Namun, sebagian besar presentasinya di ruang publik dibungkus dengan bahasa rekonsiliasi “Abrahamik” dan kerukunan antaragama. Deskripsi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai Abraham Accords menggambarkan pembingkaian teologis ini. Bahasa semacam itu tidak keliru, tetapi ketika agama menjadi kosakata kenegarawanan di Timur Tengah, identitas politik, kewargaan, dan ekonomi lenyap di balik label keagamaan yang esensialis.

Konsekuensinya paling mengkhawatirkan di tempat-tempat yang tatanan politik barunya turut dibangun oleh kebijakan Barat. Afghanistan pasca-2001 menjadi “Republik Islam”, sementara konstitusi Irak pasca-Saddam menyatakan Islam sebagai agama resmi dan sumber mendasar bagi perundang-undangan. Kerangka konstitusional Afghanistan dan konstitusi Irak menunjukkan bagaimana yurisprudensi keagamaan tertanam dalam tata kelola negara. Para pembuat kebijakan Barat enggan menggugat pengaturan tersebut karena khawatir dituduh anti-Islam. Hasilnya paradoks: dalam upaya menunjukkan penghormatan terhadap Islam, pemerintah-pemerintah Barat melegitimasi struktur politik yang membatasi pluralisme yang mereka klaim dukung.

Persoalan yang sama juga muncul di masyarakat Barat sendiri. Integrasi Muslim terlalu sering dibahas melalui akomodasi identitas keagamaan, seperti sekolah berbasis agama, penyediaan makanan halal, atau dewan syariah, alih-alih melalui kewarganegaraan, kesetaraan, dan partisipasi dalam komunitas politik bersama. Pengalaman Inggris dengan dewan syariah menggambarkan ketegangan itu. Meskipun arbitrase keagamaan yang bersifat sukarela dapat hadir dalam sistem hukum yang bebas, otoritas keagamaan tidak dapat mengatasi hak-hak universal yang dijamin negara, sebagaimana ditegaskan dalam posisi Britania Raya mengenai dewan syariah.

Akibatnya adalah peminggiran sistematis terhadap Muslim yang tidak sesuai dengan cetakan keagamaan yang disukai: kaum reformis, sekularis, ateis, mantan Muslim, pembangkang, feminis, dan pengkritik Islam politik. London dan ibu kota Barat lainnya memperlakukan suara mereka sebagai kurang representatif karena mereka menggugat anggapan bahwa Islam seharusnya menempati posisi istimewa dalam kehidupan publik.

Ini bukan sekadar persoalan intelektual. Hal itu melemahkan perjuangan melawan ekstremisme islamis. Gerakan ekstremis tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan agama semata; kekerasan politik lahir dari interaksi antara ideologi, teologi, keluhan politik, otoritarianisme, dan kondisi sosial. Namun, dimensi keagamaan juga tidak boleh disucikan atau diabaikan. Kebijakan yang takut menelaah gagasan keagamaan tidak akan mampu menghadapi gerakan yang menggunakan gagasan tersebut untuk melegitimasi kekerasan politik.

Jawabannya bukanlah mengurangi kebebasan beragama, melainkan kebebasan beragama yang setara. Umat Muslim harus bebas menjalankan imannya tanpa paksaan. Namun, mereka juga harus menikmati kebebasan yang setara untuk menafsirkan ulang Islam, menolaknya, menyindirnya, meninggalkannya, atau memandangnya sebagai urusan pribadi. Non-Muslim harus menikmati kebebasan yang sama. Keyakinan keagamaan layak dilindungi dari paksaan; gagasan keagamaan tidak layak kebal dari kritik. Kebijakan Barat seharusnya meninggalkan pencarian “Muslim moderat” dan sebaliknya memupuk masyarakat pluralis tempat warga negara secara bebas menentukan sendiri peran yang seharusnya dimainkan agama dalam kehidupan mereka.