Siapa mewarisi aset kelompok teroris setelah mereka dikalahkan secara militer?

Kekalahan sebuah organisasi teroris memunculkan pertanyaan yang jarang disentuh kebijakan kontraterorisme: apa yang terjadi pada infrastruktur ekonominya setelah kekuatan militernya dikalahkan?

Kekalahan teritorial memicu pergeseran kekuasaan. Sebuah pabrik menentukan pekerja mana yang mendapat pekerjaan. Sebuah kendaraan dapat menunjukkan kelompok mana yang menguasai jalur penyelundupan. Persenjataan dan uang tunai dapat membantu sebuah kelompok baru bangkit. Jaringan di sekitar aset-aset ini dapat menjaga jalur penyelundupan, jaringan perdagangan, dan hubungan patronase tetap hidup. Gaza memberikan contoh yang jelas. Ketika Hamas merebut Gaza dari Fatah pada 2007, kelompok itu menguasai markas keamanan, senjata buatan Amerika, amunisi, perlengkapan militer, dan kendaraan. Dengan demikian, Hamas mewarisi bukan hanya wilayah, melainkan juga sebagian infrastruktur militer dan keamanan Fatah. Hamas juga menutup kantor-kantor Fatah dan lebih dari 100 perkumpulan warga, lembaga amal, serta klub olahraga, dengan menyita komputer, peralatan kantor, dan dalam sejumlah kasus perabot serta pendingin udara.

Ketika Negara Islam (ISIS) kehilangan Mosul, kelompok itu meninggalkan lahan pertanian, pabrik, kendaraan, senjata api, uang tunai, gudang, usaha, dan harta pribadi. Pemerintah menyita sebagian aset, milisi menjarah sebagian lainnya, warga sipil menduduki properti yang ditinggalkan, kalangan kriminal memperdagangkan barang-barang bernilai, dan sejumlah veteran ISIS menyembunyikan aset untuk digunakan di kemudian hari. Setelah pasukan Irak merebut kembali kota itu, otoritas menduduki sejumlah rumah yang terkait dengan terduga anggota ISIS dan mencegah sebagian keluarga kembali, tetapi milisi Syiah kerap menjarah properti bahkan sebelum pemilik yang sah sempat mengajukan keberatan. Penyitaan yang bersifat hukuman juga menjadi masalah besar. Human Rights Watch mendokumentasikan sedikitnya 16 kasus ketika pasukan keamanan Irak menduduki rumah milik kerabat terduga anggota ISIS, sementara lima keluarga melaporkan bahwa pasukan keamanan memaksa mereka keluar dari rumah masing-masing.

Menyita sebuah aset baru langkah pertama. Otoritas selanjutnya harus menetapkan status kepemilikan, menyelesaikan klaim yang saling bersaing, dan memutuskan apakah aset itu dikembalikan, diberi kompensasi, atau dialihfungsikan. Di Mosul, para aktivis menuding Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces) menyita lebih dari 5.000 properti swasta dan publik dengan memanipulasi catatan properti untuk mengganti nama pemilik terdaftar.

Di Somalia, setelah pasukan Somalia dan Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) merebut kembali sejumlah kota dari Al-Shabaab, warga yang kembali menghadapi sengketa atas rumah dan tanah yang pernah diduduki kelompok itu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belakangan melaporkan bahwa sengketa-sengketa ini terus berlanjut, sementara Somalia memperkenalkan pedoman penggusuran untuk melindungi warga yang terusir dan mengatur klaim yang saling bersaing. Namun, korupsi dapat memperparah atau memperlambat tegaknya keadilan dan, dalam kasus Somalia, mendorong warga Somalia kembali berpaling kepada Al-Shabaab.

Sebuah negara dapat mengalahkan organisasi teroris secara militer, tetapi sekaligus menciptakan ekonomi konflik kedua melalui properti kelompok itu. Penyitaan dapat melahirkan jaringan kriminal baru, pasar ilegal, dan peluang pembiayaan bagi calon pemberontak. Jaringan kriminal dapat memanfaatkan aset semacam itu untuk penyelundupan dan kegiatan terlarang lainnya. ISIS memanfaatkan penyelundup minyak, pedagang, dan pengangkut untuk menjual minyak ke luar wilayah yang dikuasainya. Jaringan-jaringan ini dapat bertahan melampaui kekalahan teritorial dan mempersulit upaya membongkar perekonomian yang lebih luas. Para penyelundup Turki—sebagian di antaranya dilaporkan terhubung dengan keluarga penguasa Erdogan—bahkan memperdagangkan minyak ISIS, barangkali bahkan mengalirkan dana ke berbagai agenda dan gerakan radikal lain.

Hizbullah menghadirkan tantangan yang berbeda karena infrastruktur keuangannya melampaui wilayah dan merambah bisnis serta lembaga keuangan. Pada Juli 2025, bank sentral Lebanon melarang bank dan lembaga keuangan berizin berurusan dengan Al-Qard Al-Hassan, lembaga keuangan yang terkait dengan Hizbullah. Lebanon juga memiliki daftar nasional pembiayaan terorisme yang mewajibkan pembekuan aset yang ditetapkan tanpa penundaan, tetapi memungkinkan pihak terdampak mengajukan penghapusan dari daftar atau akses terbatas terhadap dana yang dibekukan. Pelajarannya, pemerintah harus menelusuri jaringan keuangan seiring dengan aset fisik, termasuk perusahaan, perantara, dan pemilik manfaat. Rencana aksi Lebanon saat ini bersama Financial Action Task Force menuntut pemulihan aset yang lebih kuat, informasi pemilik manfaat, serta penyelidikan pembiayaan terorisme.

Persoalan ini pun tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Sri Lanka menghadapi masalah berbeda setelah mengalahkan Macan Pembebasan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam) pada 2009. Otoritas kemudian menyita aset terkait Macan Tamil senilai sekitar 10 juta dolar AS, termasuk rekening bank, tanah, sebuah gedung, dan mesin cetak, dengan sebagian properti direncanakan untuk dilelang kepada publik. Pakistan, Inggris, dan Italia menggunakan pendekatan berbeda terhadap properti teroris. Undang-Undang Antiterorisme Pakistan memungkinkan otoritas membekukan atau menyita properti teroris sekaligus memberikan prosedur bagi pihak ketiga untuk menggugat kepemilikan dan menuntut pembebasannya. Inggris mengandalkan perampasan melalui pengadilan, dan Italia mengelola aset sitaan untuk dimanfaatkan kembali di kemudian hari.

Pemulihan aset harus dimulai sebelum para penjarah merebutnya. Sementara sejumlah milisi dan angkatan bersenjata memperlakukan properti sitaan sebagai rampasan yang dibagikan sebagai patronase, otoritas justru harus meminta pertanggungjawaban pribadi para perwira militer atas keamanan properti yang jatuh ke tangan mereka. Otoritas selanjutnya harus menginventarisasi perusahaan, tanah, kendaraan, dan uang tunai, memverifikasi kepemilikan, membekukan aset yang disengketakan, serta menggunakan pengadilan untuk menentukan perampasan atau pengembalian. Pemerintah juga harus mencocokkan catatan properti dengan catatan pengungsian dan membedakan aset teroris dari properti warga sipil.

Ketika pasukan kontraterorisme memperlakukan kekalahan para pemimpin teror sebagai tujuan akhir, mereka berisiko merenggut kekalahan dari mulut kemenangan, terutama apabila mereka meninggalkan struktur keuangan dan properti yang subur, tempat kelompok teror dapat tumbuh kembali.