Akankah sekretaris jenderal PBB asal Turki sekiranya melayani kepentingan Amerika?

Prospek seorang diplomat Turki menjadi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya muncul pada saat yang menantang bagi diplomasi Amerika Serikat di Mediterania Timur. Washington telah memperdalam kemitraan keamanannya dengan Yunani dan Siprus, sementara Turki tetap menjalin hubungan yang tegang dengan kedua negara itu. Pasukan Turki masih berada di Siprus utara, dan perbedaan pendapat Ankara dengan Athena mengenai batas-batas maritim serta status pulau-pulau di Laut Aegea masih berlanjut. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan diperoleh Washington dengan mendukung mantan menteri luar negeri Turki Feridun Sinirlioğlu untuk jabatan tertinggi di PBB?

Meski Sinirlioğlu belum secara resmi masuk dalam persaingan untuk menggantikan António Guterres, sejumlah laporan menunjukkan Ankara telah menjajaki anggota tetap Dewan Keamanan tentang peluangnya. Prancis menyatakan keberatan terhadap kandidat asal Turki. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan kepada PassBlue pada 12 Oktober 2026 bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan pencalonannya, tetapi belum mengambil keputusan akhir.

Kariernya layak diperhitungkan. Ia menjabat sebagai Duta Besar Turki untuk Israel pada 2002 hingga 2007 dan sebagai menteri luar negeri pada 2015. Ia mewakili Turki di PBB pada 2016-2023, sebelum diangkat menjadi sekretaris jenderal Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) pada Desember 2024. Yang patut dicatat, Yunani mendukung pengangkatannya, kendati perselisihan Yunani dengan Turki masih berlangsung.

Rekam jejak Sinirlioğlu terkait Siprus juga relevan. Pada Mei 2022, Sinirlioğlu menulis surat kepada Guterres, dengan menyatakan bahwa negara kemitraan yang dibentuk pada 1960 berakhir pada 1963. Ia mendukung seruan Ankara mengenai kesetaraan kedaulatan dan pengakuan internasional bagi warga Siprus Turki, sikap yang ditolak Republik Siprus. Pada 2017, ia juga menyampaikan klaim Turki bahwa sebagian zona ekonomi eksklusif Siprus (Blok 6) bertumpang tindih dengan landas kontinen Turki, klaim yang juga ditolak Nikosia.

Sinirlioğlu menyampaikan argumen-argumen itu sebagai wakil Turki, sehingga tidak otomatis mencerminkan bagaimana ia akan bertindak sebagai sekretaris jenderal. Meski demikian, riwayat itu dapat membuat PBB lebih sulit membangun kembali kepercayaan di antara kedua pihak. Sekretaris jenderal menunjuk utusan, mengawasi perundingan, dan melapor kepada Dewan Keamanan. Di Siprus, ketika mediasi PBB selama bertahun-tahun gagal menghasilkan penyelesaian, kepercayaan terhadap jabatan itu menjadi krusial.

Presiden Siprus Nikos Christodoulides menolak gagasan kandidat asal Turki. Pada 2 Oktober, menanggapi laporan mengenai Sinirlioğlu, ia berpendapat tindakan Turki tidak sejalan dengan tanggung jawab jabatan tersebut dan menuduh Ankara melanggar Piagam PBB. Kritiknya diarahkan pada kebijakan Turki, bukan pada pengalaman pribadi Sinirlioğlu. Pada 13 Oktober, Christodoulides juga menegaskan bahwa siapa pun yang menjadi sekretaris jenderal akan terikat oleh resolusi Dewan Keamanan mengenai Siprus.

Pembedaan itu penting karena Dewan Keamanan sejak lama mendukung federasi bizonal dan bikomunal, sementara Turki mendukung solusi dua negara. Sinirlioğlu akan mendapati dirinya memediasi sebuah proses ketika advokasinya terdahulu untuk Ankara berbenturan dengan kerangka yang telah ditetapkan Dewan Keamanan.

Hubungan Turki dengan Washington menjadi ganjalan lain. Meski kedua negara sama-sama sekutu NATO, ketegangan muncul terkait pembelian sistem rudal S-400 buatan Rusia oleh Ankara dan kebijakan Amerika Serikat di Suriah. Keterlibatan militer Turki di Libya, klaim maritimnya di Mediterania Timur, serta hubungan yang tegang dengan Israel juga telah mempersulit diplomasi Amerika Serikat.

Suriah menjadi contoh jelas ketika kepentingan bertabrakan. Amerika Serikat bermitra dengan pasukan yang dipimpin Kurdi untuk melawan Negara Islam (ISIS), sementara Turki memandang milisi Kurdi utama itu sebagai kelompok teroris. Turki telah melakukan intervensi militer di Suriah dan mendukung kelompok-kelompok oposisi. Sementara itu, PBB berfokus pada perundingan politik dan bantuan kemanusiaan. Sebagai sekretaris jenderal, Sinirlioğlu harus bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang kepentingannya berseberangan dengan Ankara, sambil meyakinkan semua pihak akan independensinya.

Pemerintahan Trump dilaporkan memprioritaskan reformasi PBB dalam pencarian pengganti Guterres. Washington perlu mempertimbangkan gagasan Sinirlioğlu tentang reformasi, serta pendekatannya terhadap keputusan Dewan Keamanan. Namun, meskipun kredensial diplomatiknya mengesankan, pengalaman semata tidak dapat meramalkan bagaimana ia akan menangani perselisihan yang melibatkan pemerintah tempat ia pernah mengabdi.

Bagi Washington, risiko mendukung Sinirlioğlu tampaknya melampaui potensi manfaatnya. Pengangkatannya tidak akan menyelesaikan perselisihan antara Turki dan mitra-mitra Amerika Serikat, dan tidak ada tanda langkah itu akan memperbaiki hubungan Amerika Serikat-Turki. Sebaliknya, hal itu dapat mempersulit mediasi PBB di Siprus dan meningkatkan ketegangan dengan pemerintah-pemerintah yang penting bagi keamanan Amerika Serikat.

Meski Presiden Donald Trump kerap mengalah kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Trump melakukannya karena ia memercayai janji Erdogan bahwa Turki dapat menjalankan peran keamanan yang memungkinkan Amerika Serikat menarik diri dari kawasan tersebut. Namun, mendukung Sinirlioğlu tidak akan memenuhi fungsi itu. Tanpa keuntungan strategis yang kuat, sulit melihat alasan Washington mendukung pencalonannya.